alexametrics
26.2 C
Madura
Saturday, July 2, 2022

Pemerintah Bakal Terapkan KIA

BANGKALAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencetuskan program Kartu Identitas Anak (KIA). Program ini diterapkan di seluruh wilayah. Pemerintah Kabupaten Bangkalan belum menerapkannya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Bangkalan Rudiyanto menyampaikan, pihaknya akan mengajukan program ini pada 2019 mendatang. Namun, dia tidak bisa memastikan pengajuan tersebut disetujui atau tidak. Jika disetujui, pihaknya berjanji akan merealisasikan program tersebut.

Diterangkan, berdasarkan Permendagri Nomor 2/2016 tentang KIA, anak yang berhak mendapat KIA yakni usia 0–17 tahun kurang 1 hari. Jika sudah usia 17 tahun ganti ke kartu tanda penduduk (KTP).

”Bagi anak usia 0–5 tahun tanpa foto. Usia 5–17 menggunakan foto. Bisa jadi usia 5 tahun ada pembaharuan administrasi kependudukan anak,” terangnya Sabtu (13/10).

Baca Juga :  Proyek Balai Desa Jadi Atensi Kejari

Pria yang akrab disapa Rudi itu menjelaskan, sebelumnya, tahun 2017, pembuatan KIA hanya diberlakukan di 50 kota/kabupaten percontohan di Indonesia. Sementara pada 2018, seluruh pemerintah kota/kabupaten diminta untuk melaksanakan pelayanan pembuatan KIA.

”Di Bangkalan belum terealisasi. Rencananya 2019 kami akan menganggarkan pembuatan KIA,” ujarnya.

Rudi mengatakan, sejumlah daerah sudah melaksanakan KIA. Di antaranya Surakarta, Malang, Jogjakarta, Depok, dan Makasar. Kemudian di Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bantul. 

BANGKALAN – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mencetuskan program Kartu Identitas Anak (KIA). Program ini diterapkan di seluruh wilayah. Pemerintah Kabupaten Bangkalan belum menerapkannya.

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Bangkalan Rudiyanto menyampaikan, pihaknya akan mengajukan program ini pada 2019 mendatang. Namun, dia tidak bisa memastikan pengajuan tersebut disetujui atau tidak. Jika disetujui, pihaknya berjanji akan merealisasikan program tersebut.

Diterangkan, berdasarkan Permendagri Nomor 2/2016 tentang KIA, anak yang berhak mendapat KIA yakni usia 0–17 tahun kurang 1 hari. Jika sudah usia 17 tahun ganti ke kartu tanda penduduk (KTP).


”Bagi anak usia 0–5 tahun tanpa foto. Usia 5–17 menggunakan foto. Bisa jadi usia 5 tahun ada pembaharuan administrasi kependudukan anak,” terangnya Sabtu (13/10).

Baca Juga :  Mimpi Achmad Busran Jadi PNS Pupus, Berharap Kesejahteraan Meningkat

Pria yang akrab disapa Rudi itu menjelaskan, sebelumnya, tahun 2017, pembuatan KIA hanya diberlakukan di 50 kota/kabupaten percontohan di Indonesia. Sementara pada 2018, seluruh pemerintah kota/kabupaten diminta untuk melaksanakan pelayanan pembuatan KIA.

”Di Bangkalan belum terealisasi. Rencananya 2019 kami akan menganggarkan pembuatan KIA,” ujarnya.

Rudi mengatakan, sejumlah daerah sudah melaksanakan KIA. Di antaranya Surakarta, Malang, Jogjakarta, Depok, dan Makasar. Kemudian di Kabupaten Bangka Tengah dan Kabupaten Bantul. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/