25.3 C
Madura
Wednesday, March 22, 2023

Integrity Tegaskan Uang Rp 150 Juta untuk Kepentingan Survei

BANGKALAN ­– Lembaga survei Integrity merespons pemberitaan yang menyeret salah seorang komisioner KPU Bangkalan terkait aliran dana kegiatan survei. Yakni, dalam rangkaian kasus yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Salak.

Direktur Integrity Ahmad Sukron menegaskan, dana operasional itu memang murni hasil perjanjian antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dan lembaganya. ”Survei dilaksanakan atas dasar kesepakatan Integrity dengan Bupati Bangkalan untuk mengukur hasil kinerja selama 2,5 tahun masa jabatan,” ungkap dia dalam rilisnya, Sabtu (14/1).

Sukron mengakui bahwa pihaknya menerima dana operasional sebesar Rp150 juta dari Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bangkalan. Dana tersebut digunakan secara profesional untuk mengukur kinerja Pemkab Bangkalan.

Baca Juga :  Ratusan Personel Dikerahkan pada Pergantian Malam Tahun Baru 2022

”Dana yang diterima oleh lembaga kami (Integrity) benar-benar digunakan secara profesional untuk kepentingan survei persepsi publik terhadap kebijakan bupati Bangkalan dan bukan untuk survei elektabilitas sebagaimana yang berkembang di media massa,” bebernya.

Survei itu dilakukan pada April 2021. Hasilnya pun telah diserahkan ke Pemkab Bangkalan. Bukan untuk dipublikasi kepada masyarakat. ”Hasilnya sudah diserahkan kepada bupati Bangkalan. Karena sifatnya internal, hasil survei tersebut tidak kami publikasikan,” tuturnya.

Sukron juga menyatakan bantahan atas tudingan berbagai pihak yang menyampaikan uang untuk kegiatan survei tersebut dinikmati oleh oknum komisioner KPU Bangkalan. ”Tidak benar bahwa uang itu digunakan oleh komisioner KPU Bangkalan sebagaimana informasi yang berkembang,” tandasnya. (*)

Baca Juga :  Bupati Ra Latif Sosialisasikan PPKM Darurat

BANGKALAN ­– Lembaga survei Integrity merespons pemberitaan yang menyeret salah seorang komisioner KPU Bangkalan terkait aliran dana kegiatan survei. Yakni, dalam rangkaian kasus yang tengah diusut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Salak.

Direktur Integrity Ahmad Sukron menegaskan, dana operasional itu memang murni hasil perjanjian antara Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan dan lembaganya. ”Survei dilaksanakan atas dasar kesepakatan Integrity dengan Bupati Bangkalan untuk mengukur hasil kinerja selama 2,5 tahun masa jabatan,” ungkap dia dalam rilisnya, Sabtu (14/1).

Sukron mengakui bahwa pihaknya menerima dana operasional sebesar Rp150 juta dari Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Bangkalan. Dana tersebut digunakan secara profesional untuk mengukur kinerja Pemkab Bangkalan.

Baca Juga :  Dicegat Polisi, Berniat Hilangkan Barang Bukti, Warga Bangkalan Dibui

”Dana yang diterima oleh lembaga kami (Integrity) benar-benar digunakan secara profesional untuk kepentingan survei persepsi publik terhadap kebijakan bupati Bangkalan dan bukan untuk survei elektabilitas sebagaimana yang berkembang di media massa,” bebernya.

Survei itu dilakukan pada April 2021. Hasilnya pun telah diserahkan ke Pemkab Bangkalan. Bukan untuk dipublikasi kepada masyarakat. ”Hasilnya sudah diserahkan kepada bupati Bangkalan. Karena sifatnya internal, hasil survei tersebut tidak kami publikasikan,” tuturnya.

Sukron juga menyatakan bantahan atas tudingan berbagai pihak yang menyampaikan uang untuk kegiatan survei tersebut dinikmati oleh oknum komisioner KPU Bangkalan. ”Tidak benar bahwa uang itu digunakan oleh komisioner KPU Bangkalan sebagaimana informasi yang berkembang,” tandasnya. (*)

Baca Juga :  Ratusan Personel Dikerahkan pada Pergantian Malam Tahun Baru 2022

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/