alexametrics
20.9 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

DPK Baru Bina 22 Perpudes dan 1 Perpustakaan Kelurahan

BANGKALAN – Keberadaan perpustakaan tidak merata di 273 desa dan 8 delapan kelurahan di Kota Salak. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bangkalan hanya memberikan pembinaan terhadap 22 perpustakaan desa (perpusdes) dan 1 pepustakaan kelurahan.

Kepala Bidang Pengembangan Perpustakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bangkalan Yuyun Fajar Novela mengatakan, seharusnya setiap desa memiliki perpusdes. Itu sesuai amanah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

”Persoalannya, apakah desa menggunakan DD-nya untuk membeli buku atau membangun perpustakaan? Wewenang DPK sebatas memberi pembinaan,” kata Yuyun kemarin (12/11).

Diakui, hingga November 2019, DPK Bangkalan hanya memberikan pembinaan pada 23 perpusdes di Kota Salak. Sementara perpustakaan di desa dan kelurahan lainnya belum diketahui pasti apa sudah terbentuk atau belum.

Baca Juga :  Lira Gerah ”Bisnis” Parkir Marak

”Bukan berarti ratusan desa yang lain tidak memiliki perpusdes,” ujar Yuyun saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurut Yuyun, sejauh ini pihaknya hanya fokus memberikan pembinaan bagi desa yang memiliki perpustakaan. Lembaganya terus meng-up date data desa yang belum membentuk perpusdes.

”Kami belum mendata secara keseluruhan berapa desa yang belum memiliki perpusdes. Sebab, melakukan pendataan juga membutuhkan anggaran. Sementara anggaran di DPK juga terbatas,” pungkasnya. (c1)

BANGKALAN – Keberadaan perpustakaan tidak merata di 273 desa dan 8 delapan kelurahan di Kota Salak. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bangkalan hanya memberikan pembinaan terhadap 22 perpustakaan desa (perpusdes) dan 1 pepustakaan kelurahan.

Kepala Bidang Pengembangan Perpustakan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan (DPK) Bangkalan Yuyun Fajar Novela mengatakan, seharusnya setiap desa memiliki perpusdes. Itu sesuai amanah Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

”Persoalannya, apakah desa menggunakan DD-nya untuk membeli buku atau membangun perpustakaan? Wewenang DPK sebatas memberi pembinaan,” kata Yuyun kemarin (12/11).


Diakui, hingga November 2019, DPK Bangkalan hanya memberikan pembinaan pada 23 perpusdes di Kota Salak. Sementara perpustakaan di desa dan kelurahan lainnya belum diketahui pasti apa sudah terbentuk atau belum.

Baca Juga :  Bupati Ra Latif Bagikan Ribuan Masker

”Bukan berarti ratusan desa yang lain tidak memiliki perpusdes,” ujar Yuyun saat ditemui di ruang kerjanya.

Menurut Yuyun, sejauh ini pihaknya hanya fokus memberikan pembinaan bagi desa yang memiliki perpustakaan. Lembaganya terus meng-up date data desa yang belum membentuk perpusdes.

”Kami belum mendata secara keseluruhan berapa desa yang belum memiliki perpusdes. Sebab, melakukan pendataan juga membutuhkan anggaran. Sementara anggaran di DPK juga terbatas,” pungkasnya. (c1)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/