alexametrics
21.2 C
Madura
Monday, June 27, 2022

Kalah Lelang, Rekanan Ajukan Sengketa ke PTUN

BANGKALAN – Penentuan pemenang lelang PT Nindya Karya sebagai pelaksana proyek pembangunan rest area tahap III berbuntut panjang. Proyek milik satuan kerja (satker) Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) itu diprotes oleh rekanan yang kalah lelang.

Diduga BPWS maupun panitia lelang mengarahkan PT Nindya Karya untuk jadi pemenang lelang. Rekanan yang kalah dalam lelang proyek yang berlokasi di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM), tepatnya di Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Bangkalan, itu mengajukan sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya

Dampaknya, hingga Sabtu (12/5) proyek tersebut belum dikerjakan. BPWS menyediakan anggaran Rp 85 miliar untuk proyek tersebut. Harga perkiraan sendiri (HPS) proyek tersebut Rp 84.448.310.000. PT Nindya Karya keluar sebagai pemenang lelang dengan harga terkoreksi Rp 79.212.237.000.

Baca Juga :  Bakal Bangun Wisata Pesisir seperti Ancol

Meski sudah ada pemenang lelang, belum dilakukan tanda tangan kontrak. Padahal batas akhir tanda tangan kontrak pada Rabu (9/5).

Kepala Divisi Data dan Informasi BPWS Pandit Indrawan mengatakan, protes yang dilakukan rekanan yang kalah lelang tidak akan mengubah PT Nindya Karya sebagai pemenang. Sebab, protes yang dilakukan rekanan yang kalah melebihi batas akhir masa sanggah.

Kendati demikian, sambung Pandit, belum dilakukan tanda tangan kontrak dengan PT Nindya Karya. Hal itu karena rekanan yang kalah masih mengajukan sengketa ke PTUN Surabaya. Dia menilai, pengajuan sengketa itu kurang tepat. ”Karena tidak ada sangkut pautnya proses lelang dengan PTUN,” katanya.

Meski begitu, BPWS tetap menunggu fatwa dari PTUN Surabaya. Jika pengajuan sengketa yang dilakukan rekanan yang kalah tidak bisa diproses, tanda tangan kontrak akan langsung dilakukan. Namun jika pengajuan sengketa ke PTUN bisa dilakukan, pihaknya akan menunggu putusan.

Baca Juga :  Upaya Kades Alas Rajah Bangun Desa, Genjot Peningkatan Infrastruktur

Sekretaris Komisi C DPRD Bangkalan Mat Hari berharap, permasalahan proses lelang proyek rest area tahap III cepat teratasi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Penyelesaian masalah harus mengacu pada prosedur yang berlaku. ”Cepat diselesaikan masalahnya agar pekerjaan segera dimulai,” pintanya.

Untuk diketahui, pada 2016 BPWS menganggarkan Rp 8.098.000.000 untuk membangun rest area tahap I. Rekanan pelaksana yaitu PT Putra Perkasa Cipta Abadi. Pada 2017, BPWS mengucurkan Rp 10.805.000.000 untuk rest area tahap II yang dikerjakan PT Indokon Raya.

BANGKALAN – Penentuan pemenang lelang PT Nindya Karya sebagai pelaksana proyek pembangunan rest area tahap III berbuntut panjang. Proyek milik satuan kerja (satker) Badan Pengembangan Wilayah Suramadu (BPWS) itu diprotes oleh rekanan yang kalah lelang.

Diduga BPWS maupun panitia lelang mengarahkan PT Nindya Karya untuk jadi pemenang lelang. Rekanan yang kalah dalam lelang proyek yang berlokasi di Kawasan Kaki Jembatan Suramadu (KKJSM), tepatnya di Desa Pangpong, Kecamatan Labang, Bangkalan, itu mengajukan sengketa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya

Dampaknya, hingga Sabtu (12/5) proyek tersebut belum dikerjakan. BPWS menyediakan anggaran Rp 85 miliar untuk proyek tersebut. Harga perkiraan sendiri (HPS) proyek tersebut Rp 84.448.310.000. PT Nindya Karya keluar sebagai pemenang lelang dengan harga terkoreksi Rp 79.212.237.000.

Baca Juga :  Kapolres Alith Ingatkan Penyalur Bansos Amanah

Meski sudah ada pemenang lelang, belum dilakukan tanda tangan kontrak. Padahal batas akhir tanda tangan kontrak pada Rabu (9/5).

Kepala Divisi Data dan Informasi BPWS Pandit Indrawan mengatakan, protes yang dilakukan rekanan yang kalah lelang tidak akan mengubah PT Nindya Karya sebagai pemenang. Sebab, protes yang dilakukan rekanan yang kalah melebihi batas akhir masa sanggah.

Kendati demikian, sambung Pandit, belum dilakukan tanda tangan kontrak dengan PT Nindya Karya. Hal itu karena rekanan yang kalah masih mengajukan sengketa ke PTUN Surabaya. Dia menilai, pengajuan sengketa itu kurang tepat. ”Karena tidak ada sangkut pautnya proses lelang dengan PTUN,” katanya.

Meski begitu, BPWS tetap menunggu fatwa dari PTUN Surabaya. Jika pengajuan sengketa yang dilakukan rekanan yang kalah tidak bisa diproses, tanda tangan kontrak akan langsung dilakukan. Namun jika pengajuan sengketa ke PTUN bisa dilakukan, pihaknya akan menunggu putusan.

Baca Juga :  Tribun Tak Masuk Rehab Persiapan Venue Latihan Piala Dunia

Sekretaris Komisi C DPRD Bangkalan Mat Hari berharap, permasalahan proses lelang proyek rest area tahap III cepat teratasi sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Penyelesaian masalah harus mengacu pada prosedur yang berlaku. ”Cepat diselesaikan masalahnya agar pekerjaan segera dimulai,” pintanya.

Untuk diketahui, pada 2016 BPWS menganggarkan Rp 8.098.000.000 untuk membangun rest area tahap I. Rekanan pelaksana yaitu PT Putra Perkasa Cipta Abadi. Pada 2017, BPWS mengucurkan Rp 10.805.000.000 untuk rest area tahap II yang dikerjakan PT Indokon Raya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Fungsi Rumah Jagal Melenceng

Warga Binaan Rekam E-KTP Dalam Rutan

Banyak Sekolah Kekurangan Peserta Didik

Artikel Terbaru

/