alexametrics
20.7 C
Madura
Thursday, May 26, 2022

Lokasi Pokir Anggota Dewan Sering Diubah

BANGKALAN – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangkalan membentuk forum perangkat daerah untuk membahas rancangan awal rencana kerja (renja) 2020. Forum tersebut sebagai tindak lanjut hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan.

Dalam forum perangkat daerah, salah satu yang dibahas jatah anggaran untuk program pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Bangkalan. Sayang, setiap kali ada pembahasan pokir, anggota dewan selalu tidak hadir.

Padahal pembahasan pokir dalam forum perangkat daerah sangat penting. Tujuannya, menyelaraskan usulan pokir milik anggota dewan yang nantinya melekat di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan.

Kepala Bappeda Bangkalan Moh. Fahri mengutarakan, pokir anggota dewan tahun anggaran 2020 belum ada usulan. Mestinya sudah disampaikan untuk dibahas di musrenbang tingkat kabupaten. Lalu dimasukkan dalam rencana kegiatan pembangunan daerah (RKPD).

Baca Juga :  Kecamatan Kamal Raih Juara Lomba Hatinya PKK

”Pokir 2020 belum diketahui. Untuk pokir 2018, anggarannya lebih kurang Rp 89,8 miliar, dan untuk 2019 sekitar Rp 83 miliar,” ungkap Fahri kemarin (12/3).

Mestinya, lanjut dia, pokir anggota dewan tetap mengacu pada hasil musrenbang. Namun pada kenyataannya, pokir selalu muncul di lokasi-lokasi baru. ”Kalau pokir masuk dalam musrenbang, lokasinya sudah pasti. Tetapi yang terjadi selalu berubah-ubah,” ujarnya.

Fahri menyampaikan, pokir menjadi polemik karena selama ini kerap muncul lokasi baru. Padahal pokir sudah masuk dalam RKPD, tetapi anggota dewan tiba-tiba minta diubah lokasinya.

Masalah pokir tersebut diharapkan tidak terulang pada 2020. Pokir tahun ini lokasinya banyak yang berubah. ”Terpaksa kami ubah, meski sudah masuk dalam RKPD,” ucapnya.

Baca Juga :  Penghargaan Bagi Pelanggan Potensial

Bappeda, sebut Fahri, selalu mengundang DPRD dalam forum perangkat daerah. ”Dewan mestinya hadir dalam forum seperti ini. Dewan selalu kami undang, tetapi tidak datang,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengklaim tidak ada niat mengubah lokasi pokir yang menjadi jatah anggota dewan. Tetapi karena memenuhi aspirasi konstituen berdasarkan hasil reses, mau tidak mau pokir diubah ke yang lebih penting.

”Ketika kami reses, ada yang lebih urgen. Makanya pokir minta diubah. Lagi pula, pokir ini untuk kepentingan masyarakat Bangkalan,” dalihnya.

BANGKALAN – Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangkalan membentuk forum perangkat daerah untuk membahas rancangan awal rencana kerja (renja) 2020. Forum tersebut sebagai tindak lanjut hasil musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) tingkat kecamatan.

Dalam forum perangkat daerah, salah satu yang dibahas jatah anggaran untuk program pokok pikiran (pokir) anggota DPRD Bangkalan. Sayang, setiap kali ada pembahasan pokir, anggota dewan selalu tidak hadir.

Padahal pembahasan pokir dalam forum perangkat daerah sangat penting. Tujuannya, menyelaraskan usulan pokir milik anggota dewan yang nantinya melekat di masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Bangkalan.


Kepala Bappeda Bangkalan Moh. Fahri mengutarakan, pokir anggota dewan tahun anggaran 2020 belum ada usulan. Mestinya sudah disampaikan untuk dibahas di musrenbang tingkat kabupaten. Lalu dimasukkan dalam rencana kegiatan pembangunan daerah (RKPD).

Baca Juga :  Kecamatan Kamal Raih Juara Lomba Hatinya PKK

”Pokir 2020 belum diketahui. Untuk pokir 2018, anggarannya lebih kurang Rp 89,8 miliar, dan untuk 2019 sekitar Rp 83 miliar,” ungkap Fahri kemarin (12/3).

Mestinya, lanjut dia, pokir anggota dewan tetap mengacu pada hasil musrenbang. Namun pada kenyataannya, pokir selalu muncul di lokasi-lokasi baru. ”Kalau pokir masuk dalam musrenbang, lokasinya sudah pasti. Tetapi yang terjadi selalu berubah-ubah,” ujarnya.

Fahri menyampaikan, pokir menjadi polemik karena selama ini kerap muncul lokasi baru. Padahal pokir sudah masuk dalam RKPD, tetapi anggota dewan tiba-tiba minta diubah lokasinya.

Masalah pokir tersebut diharapkan tidak terulang pada 2020. Pokir tahun ini lokasinya banyak yang berubah. ”Terpaksa kami ubah, meski sudah masuk dalam RKPD,” ucapnya.

Baca Juga :  Sekkab Edarkan SE Batasi Kerja Jurnalistik

Bappeda, sebut Fahri, selalu mengundang DPRD dalam forum perangkat daerah. ”Dewan mestinya hadir dalam forum seperti ini. Dewan selalu kami undang, tetapi tidak datang,” tandasnya.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengklaim tidak ada niat mengubah lokasi pokir yang menjadi jatah anggota dewan. Tetapi karena memenuhi aspirasi konstituen berdasarkan hasil reses, mau tidak mau pokir diubah ke yang lebih penting.

”Ketika kami reses, ada yang lebih urgen. Makanya pokir minta diubah. Lagi pula, pokir ini untuk kepentingan masyarakat Bangkalan,” dalihnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/