alexametrics
21.3 C
Madura
Sunday, June 26, 2022

Lurah Sulit Kelola Keuangan Sendiri, Ini Penyebabnya

BANGKALAN – Keinginan para lurah untuk mendapatkan rehab kantor dan bisa mengelola keuangan sendiri seperti pemerintah desa sulit terwujud. Sebab, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan terbatas dan terkendala aturan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangkalan Moh. Fahri mengatakan, para lurah mendatangi Komisi A DPRD itu sah-sah saja. Terlebih, memang mitranya. Namun, apabila ada keinginan untuk bisa mengelola keuangan sendiri, itu sepertinya belum bisa. Sebab, aturannya tidak membolehkan.

”Karena kelurahan itu bukan organisasi perangkat daerah (OPD). Tapi, masih melekat di kecamatan. Jadi, segala sesuatunya menjadi urusan kecamatan,” jelas Fahri Minggu (11/3).

Mengenai keinginan untuk merehab kantor atau pengadaan, kata Fahri, itu bisa di-cover di 2019 nanti. Itu pun juga harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Sebab, sekarang ini suntikan dana dari pemerintah pusat malah turun.

Baca Juga :  Gelar MPLS secara Daring, Sekolah Siapkan Video Kondisi Sekolah

”Makanya, masih memprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Intinya, digelontorkan untuk hal-hal yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” terangnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi mengatakan, kedatangan para lurah ke Komisi A beberapa waktu lalu, tujuannya agar mereka diperhatikan oleh pemkab. Sebab, pemerintah sangat memperhatikan desa.

”Selama ini kan memang tidak bisa mengelola anggaran sendiri. Tapi, setidaknya apa yang menjadi keinginan lurah itu bisa ter-cover di APBD,” katanya.

Karena itu, Mahmudi akan berupaya untuk mengusulkan di APBD Perubahan 2018. Kalaupun nantinya tidak bisa dan masih ada yang lebih urgen, paling lambat bisa diajukan untuk anggaran 2019. ”Harus diperhatikan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Kamis (8/3), tujuh lurah di Bangkalan mendatangi Komisi A DPRD. Mereka menyampaikan unek-unek dan kondisi kantor kelurahan yang mulai rusak serta mengeluh kendaraan operasional yang tidak layak.

Baca Juga :  Siswa SMK Kesehatan Yannas Husada Dapat Beasiswa

BANGKALAN – Keinginan para lurah untuk mendapatkan rehab kantor dan bisa mengelola keuangan sendiri seperti pemerintah desa sulit terwujud. Sebab, kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bangkalan terbatas dan terkendala aturan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Bangkalan Moh. Fahri mengatakan, para lurah mendatangi Komisi A DPRD itu sah-sah saja. Terlebih, memang mitranya. Namun, apabila ada keinginan untuk bisa mengelola keuangan sendiri, itu sepertinya belum bisa. Sebab, aturannya tidak membolehkan.

”Karena kelurahan itu bukan organisasi perangkat daerah (OPD). Tapi, masih melekat di kecamatan. Jadi, segala sesuatunya menjadi urusan kecamatan,” jelas Fahri Minggu (11/3).


Mengenai keinginan untuk merehab kantor atau pengadaan, kata Fahri, itu bisa di-cover di 2019 nanti. Itu pun juga harus menyesuaikan dengan kemampuan anggaran. Sebab, sekarang ini suntikan dana dari pemerintah pusat malah turun.

Baca Juga :  Serapan APBD Masih Sangat Rendah

”Makanya, masih memprioritaskan untuk pembangunan infrastruktur. Intinya, digelontorkan untuk hal-hal yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” terangnya.

Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi mengatakan, kedatangan para lurah ke Komisi A beberapa waktu lalu, tujuannya agar mereka diperhatikan oleh pemkab. Sebab, pemerintah sangat memperhatikan desa.

”Selama ini kan memang tidak bisa mengelola anggaran sendiri. Tapi, setidaknya apa yang menjadi keinginan lurah itu bisa ter-cover di APBD,” katanya.

Karena itu, Mahmudi akan berupaya untuk mengusulkan di APBD Perubahan 2018. Kalaupun nantinya tidak bisa dan masih ada yang lebih urgen, paling lambat bisa diajukan untuk anggaran 2019. ”Harus diperhatikan,” ujarnya.

Sekadar diketahui, Kamis (8/3), tujuh lurah di Bangkalan mendatangi Komisi A DPRD. Mereka menyampaikan unek-unek dan kondisi kantor kelurahan yang mulai rusak serta mengeluh kendaraan operasional yang tidak layak.

Baca Juga :  Rp 1,2 M Hibah APBD Mengalir ke Kejari

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/