alexametrics
28.9 C
Madura
Thursday, August 11, 2022

Baru Lima Pejabat Bangkalan Setor LHKPN, Bupati Angkat Bicara

BANGKALAN – Terdapat 39 pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan yang wajib menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun hingga Rabu (10/10) baru ada lima abdi negara yang memenuhi kewajiban tersebut.

Selasa (2/10) lalu, tim dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK sudah mendatangi kantor Pemkab Bangkalan. Yakni, memberikan sosialisasi tata cara pengisian LHKPN. Sayangnya, upaya tersebut belum diindahkan. Padahal alasan kedatangan lembaga antirasuah itu lantaran banyak pejabat di Bangkalan tidak patuh menyetor LHKPN.

Di laman e-LHKPN KPK masih lima pejabat yang diumumkan. Yakni, Sekkab Bangkalan Edy Moeljono, Direktur RSUD Syamrabu nonaktif drg Yusro, dan Kepala Inspektorat Hadari. Lalu, Kepala Disbudpar Bangkalan Lily Setiawaty Mukti dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Muh. Musleh.

Baca Juga :  Nelayan Kwanyar Minta Semua Pihak Tegakkan Aturan

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengakui jika pejabat di lingkungan pemkab memang baru ada lima pejabat yang melaporkan LHKPN. Sehingga pihaknya mengimbau agar pejabat segera melakukan pengisian. ”Apalagi soal LHKPN, kami sudah punya perbupnya. Tidak ada alasan untuk tidak menyetor LHKPN,” tegas Ra Latif, Rabu (10/10).

Menurut Ra Latif, hal tersebut merupakan aturan yang harus diikuti. Terlebih, beberapa waktu lalu pejabat dari KPK langsung datang ke Bangkalan dalam rangka memberikan sosialisasi.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan Ari Murfianto mengatakan, untuk pelaporan LHKPN lembaganya hanya sebagai fasilitator dan memberikan imbauan. Adapun perihal pengisian, itu bisa langsung diproses pejabat yang bersangkutan.

Baca Juga :  Bupati Ra Latif Janji Beri Hadiah Umrah

”Untuk pelaporan tahun 2017, itu seharusnya memang berakhir Maret 2018. Tapi, KPK memberikan batas hingga Desember,” terangnya.

Ari menyatakan, pejabat yang lain mungkin saja dalam proses. Sebab, tidak menutup kemungkinan masih menunggu antrean untuk dilakukan verifikasi.

”Karena ketika tim KPK datang, ada pernyataan dari pejabat. Begini, ’saya sudah melakukan pengisian, tapi belum diverifikasi’. KPK bilang, ada ribuan yang antre untuk diverifikasi,” jelasnya. 

BANGKALAN – Terdapat 39 pejabat di lingkungan Pemkab Bangkalan yang wajib menyetor Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun hingga Rabu (10/10) baru ada lima abdi negara yang memenuhi kewajiban tersebut.

Selasa (2/10) lalu, tim dari Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN KPK sudah mendatangi kantor Pemkab Bangkalan. Yakni, memberikan sosialisasi tata cara pengisian LHKPN. Sayangnya, upaya tersebut belum diindahkan. Padahal alasan kedatangan lembaga antirasuah itu lantaran banyak pejabat di Bangkalan tidak patuh menyetor LHKPN.

Di laman e-LHKPN KPK masih lima pejabat yang diumumkan. Yakni, Sekkab Bangkalan Edy Moeljono, Direktur RSUD Syamrabu nonaktif drg Yusro, dan Kepala Inspektorat Hadari. Lalu, Kepala Disbudpar Bangkalan Lily Setiawaty Mukti dan Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum, dan Politik Muh. Musleh.

Baca Juga :  Sejumlah Pejabat Polres Bangkalan Dimutasi

Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengakui jika pejabat di lingkungan pemkab memang baru ada lima pejabat yang melaporkan LHKPN. Sehingga pihaknya mengimbau agar pejabat segera melakukan pengisian. ”Apalagi soal LHKPN, kami sudah punya perbupnya. Tidak ada alasan untuk tidak menyetor LHKPN,” tegas Ra Latif, Rabu (10/10).

Menurut Ra Latif, hal tersebut merupakan aturan yang harus diikuti. Terlebih, beberapa waktu lalu pejabat dari KPK langsung datang ke Bangkalan dalam rangka memberikan sosialisasi.

Sementara itu, Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan Ari Murfianto mengatakan, untuk pelaporan LHKPN lembaganya hanya sebagai fasilitator dan memberikan imbauan. Adapun perihal pengisian, itu bisa langsung diproses pejabat yang bersangkutan.

Baca Juga :  Bupati Ra Latif Bantu Korban Puting Beliung

”Untuk pelaporan tahun 2017, itu seharusnya memang berakhir Maret 2018. Tapi, KPK memberikan batas hingga Desember,” terangnya.

Ari menyatakan, pejabat yang lain mungkin saja dalam proses. Sebab, tidak menutup kemungkinan masih menunggu antrean untuk dilakukan verifikasi.

”Karena ketika tim KPK datang, ada pernyataan dari pejabat. Begini, ’saya sudah melakukan pengisian, tapi belum diverifikasi’. KPK bilang, ada ribuan yang antre untuk diverifikasi,” jelasnya. 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Dibutuhkan Puluhan Ribu Anggota KPPS

Akses Kokop-Konang Rusak Parah

Momentum Perbaiki Catatan Tandang

Artikel Terbaru

/