alexametrics
24 C
Madura
Tuesday, May 17, 2022

Pencairan Dana Banpol Terkendala Tanda Tangan Bupati

BANGKALAN – Keinginan partai politik (parpol) untuk menyerap dana banpol tidak bakal berjalan mulus. Kendalanya, SK tim verifikasi belum ditandatangani bupati. Dengan demikian, anggaran yang bersumber dari APBD itu tidak bisa dicairkan dalam waktu dekat.

Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi menyatakan, Komisi A memanggil bakesbangpol, Rabu (9/8). Tujuannya, mempertanyakan perkembangan pencairan dana banpol. Sebab, sejumlah partai sudah mulai mengajukan proposal ke instansi yang dinakhodai Sugeng Tomi Firyanto tersebut.

”Namun, kami kecewa karena sampai sekarang SK tim verifikasi belum ditandatangani oleh bupati. Sehingga, proposal yang diajukan partai tidak bisa diproses,” katanya Kamis (10/8).

Sementara, kata dia, partai sudah berbondong-bondong mengajukan proposal. Namun, anggaran tersebut belum bisa diserap. ”Buat apa mengajukan proposal, kalau akhirnya juga tidak bisa diserap. Terus terang kami sangat kesal,” ungkapnya.

Baca Juga :  Jelang Natal, Polres Bangkalan Tingkatkan Penjagaan Gereja

Padahal, idealnya pencairan itu dimulai Mei lalu. Sebab, dengan begitu partai punya banyak waktu untuk mengoptimalkan penggunaan dana tersebut.

Kalaupun dipaksakan menyerap dana banpol, tegas Mahmudi, ketua partai siap-siap diborgol. Sebab, waktu yang sangat mepet itu berpotensi bermasalah dengan hukum.

”Ya, ketua partai siap-siap diborgol. Sekarang sudah bulan Agustus. Berarti tinggal 4 bulan waktu normal,” jelasnya.

Sementara, lanjut Mahmudi, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk kegiatan kepartaian. ”Ini kan sama saja menyiapkan jurang ke kami kalau diserap dengan jatah waktu yang sangat mepet,” terangnya.

Ketua DPC Partai Hanura itu menduga jika dana banpol tahun 2017 berpotensi tidak bakal terserap. Alasannya, tidak ada target yang jelas dari bakesbangpol, kapan SK tim verifikasi itu kelar. Kemudian, sekarang ketua partai memilih lebih hati-hati daripada masuk jeruji besi karena hal sepele.

Baca Juga :  FGD Demi Jaga Kamtibmas yang Kondusif

”Mending tidak diserap, daripada nanti bermasalah. Karena itu, kami minta bakesbangpol bekerja maksimal. Bukan malah landai-landai begini,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Bakesbangpol Bangkalan M. Syarif Tommy  membenarkan jika dana banpol belum bisa diserap. SK tim verifikasi itu harus ditandatangani bupati. Namun, sejauh ini belum ada titik terang. ”Sudah kami ajukan. Tapi, sampai sekarang belum,” klaimnya.

Bahkan, pihaknya juga tidak bisa menarget kapan SK tim verifikasi itu kelar. Sebab, hal itu merupakan kewenangan bupati. ”Secepatnya. Nanti kalau sudah kelar, pasti kami proses,” janjinya.

BANGKALAN – Keinginan partai politik (parpol) untuk menyerap dana banpol tidak bakal berjalan mulus. Kendalanya, SK tim verifikasi belum ditandatangani bupati. Dengan demikian, anggaran yang bersumber dari APBD itu tidak bisa dicairkan dalam waktu dekat.

Sekretaris Komisi A DPRD Bangkalan Mahmudi menyatakan, Komisi A memanggil bakesbangpol, Rabu (9/8). Tujuannya, mempertanyakan perkembangan pencairan dana banpol. Sebab, sejumlah partai sudah mulai mengajukan proposal ke instansi yang dinakhodai Sugeng Tomi Firyanto tersebut.

”Namun, kami kecewa karena sampai sekarang SK tim verifikasi belum ditandatangani oleh bupati. Sehingga, proposal yang diajukan partai tidak bisa diproses,” katanya Kamis (10/8).

Sementara, kata dia, partai sudah berbondong-bondong mengajukan proposal. Namun, anggaran tersebut belum bisa diserap. ”Buat apa mengajukan proposal, kalau akhirnya juga tidak bisa diserap. Terus terang kami sangat kesal,” ungkapnya.

Baca Juga :  Kemenag Bangkalan Berangkatkan 603 CJH

Padahal, idealnya pencairan itu dimulai Mei lalu. Sebab, dengan begitu partai punya banyak waktu untuk mengoptimalkan penggunaan dana tersebut.

Kalaupun dipaksakan menyerap dana banpol, tegas Mahmudi, ketua partai siap-siap diborgol. Sebab, waktu yang sangat mepet itu berpotensi bermasalah dengan hukum.

”Ya, ketua partai siap-siap diborgol. Sekarang sudah bulan Agustus. Berarti tinggal 4 bulan waktu normal,” jelasnya.

Sementara, lanjut Mahmudi, dana tersebut sangat dibutuhkan untuk kegiatan kepartaian. ”Ini kan sama saja menyiapkan jurang ke kami kalau diserap dengan jatah waktu yang sangat mepet,” terangnya.

Ketua DPC Partai Hanura itu menduga jika dana banpol tahun 2017 berpotensi tidak bakal terserap. Alasannya, tidak ada target yang jelas dari bakesbangpol, kapan SK tim verifikasi itu kelar. Kemudian, sekarang ketua partai memilih lebih hati-hati daripada masuk jeruji besi karena hal sepele.

Baca Juga :  Pengadaan Cetak Blangko KK Rp 450 Juta

”Mending tidak diserap, daripada nanti bermasalah. Karena itu, kami minta bakesbangpol bekerja maksimal. Bukan malah landai-landai begini,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekretaris Bakesbangpol Bangkalan M. Syarif Tommy  membenarkan jika dana banpol belum bisa diserap. SK tim verifikasi itu harus ditandatangani bupati. Namun, sejauh ini belum ada titik terang. ”Sudah kami ajukan. Tapi, sampai sekarang belum,” klaimnya.

Bahkan, pihaknya juga tidak bisa menarget kapan SK tim verifikasi itu kelar. Sebab, hal itu merupakan kewenangan bupati. ”Secepatnya. Nanti kalau sudah kelar, pasti kami proses,” janjinya.

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/