BANGKALAN – Warga Bangkalan yang memilih menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI) di luar negeri cukup tinggi. Kebanyakan mereka berangkat melalui jalur ilegal. Selama enam tahun, sudah ada 2.228 warga Kota Salak yang dipulangkan paksa.
Meski demikian, banyak warga yang tidak jera. Mereka enggan memilih jalur resmi. Para TKI lebih memilih jalur tekong meski ilegal. Pemkab pun diminta segera menyelesaikan permasalahan tersebut.
Kasi Penempatan dan Perluasan Tenaga Kerja Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Bangkalan Tarso menyampaikan, para TKI ini dipulangkan karena tidak memiliki dokumen lengkap. Jalur yang ditempuh yakni melalui tekong yang melayani jasa pengiriman TKI ilegal.
”Bukan cuma di Bangkalan. Hampir di setiap daerah itu ada yang dipulangkan. Apalagi di Madura,” ungkapnya Kamis (10/8).
Tarso menjelaskan, tahun ini terhitung sejak Januari hingga Juni 2017, pihaknya mencatat sebanyak 200 TKI ilegal asal Bangkalan yang dipulangkan paksa. Para pahlawan devisa tersebut kebanyakan bekerja di Malaysia. Dipastikan, masih ada ribuan TKI ilegal yang bekerja di luar negeri.
”Setiap tahunnya saja yang dipulangkan sampai ratusan. Tapi, memang sudah ada penurunan. Kemungkinan nanti akan ada lagi yang dipulangkan. Kami menunggu konfirmasi dari provinsi,” terangnya.
Dia menambahkan, pihaknya telah gencar melakukan sosialisasi agar tidak menempuh jalur ilegal. Namun upaya tersebut tidak menyurutkan membeludaknya angka TKI ilegal asal Bangkalan. ”Kami sering sosialisasi. Kebanyakan yang dideportasi itu yang bekerja di Malaysia,” ucap Tarso.
Terpisah, Anggota Komisi B DPRD Bangkalan M. Husni Syakur menyampaikan, ratusan TKI yang dideportasi itu sudah termasuk angka yang tidak wajar. Sebab jumlah TKI yang dideportasi tergolong tinggi.
Politikus PDI Perjuangan itu berharap pemerintah tidak sebatas melakukan sosialisasi tanpa ada upaya menekan angka TKI ilegal. ”Harus ada terobosan lain. Jadi tidak hanya mengandalkan sosialisasi. Yang menjadi pertanyaan, kenapa banyak yang lebih minat jadi TKI ilegal. Ada apa dengan pemerintah,” katanya.