BANGKALAN – Kantor DPRD Bangkalan ramai kemarin (10/7). Puluhan warga berkumpul di sekitar lahan parkir. Mereka ingin menemui wakil rakyat untuk menyampaikan aspirasi tentang pembangunan Pasar Tanah Merah dengan dana Rp 20 miliar yang bersumber dari Bantuan Keungan (BK) Pemerinath Provinsi Jawa Timur.
Koordinator warga Arif Rahman Hakim mengatakan, pihaknya mendatangi wakil rakyat karena khawatir terkait pembangunan Pasar Tanah Merah. Diketahui, pembangunan Pasar Tanah Merah segera dilakukan. Tetapi, sampai saat ini belum ada sosialisasi. ”Kami meminta komisi D mengawal dengan serius pembangunan ini,” katanya.
Jika memang belum matang, lanjut Arif, pembangunan pasar ditunda saja. Pihaknya mengaku tidak mengetahui seperti apa teknisnya. Namun, pihaknya menuntut jangan sampai pedagang bingung mau berdagang di mana. Sebab, informasi yang diterima, pembangunan pasar ukurannya tidak akan sama dengan rencana untuk pembangunan baru.
”Ukuran lahan tidak sesuai dengan yang saat ini. Kalau disamaratakan akan bingung. Jika memang mau dibangun, harus ukuran sama. Kami mau bayar sewa per meter asalkan sesuai ukuran,” ujarnya.
Pihaknya tidak mempersoalkan jika pasar bakal dibagun dua lantai. Itu akan menjadi tambahan. Tapi, pihaknya kembali menegaskan ukuran lahan milik pedagang lama harus sama. Pihaknya tidak mau dikurangi dan pedagang tidak mau meminta lebih. ”Kabarnya kios yang akan dibangun 3 x 4 meter. Kalau ukurannya seperti itu mau jual apa,” ujar dia. ”Jumlah pedagang pasar 1.300 orang,” imbuhnya.
Pihaknya sangat mendukung karena ada rencana perluasan jalan raya dan pembangunan pasar. Sebab, Pasar Tanah Merah menjadi langganan macet. Di samping itu, pihaknya meminta kepastian berapa lama pembangunan pasar. Informasi yang diterima, saat ini waktunya empat bulan. Jika empat bulan terlalu lama.
”Bagi kami, empat bulan lama. Selain itu, relokasi lokasinya di mana. Kalau pedagang sayur yang hanya dipikul mudah. Kalau seperti kami, pedagang yang dagangannya tidak boleh kehujanan, mau bagaimana. Itu yang membuat kami khawatir,” bebernya.
Arif memohon supaya dijelaskan seperti apa denah dan peta pembangunan pasar. Dengan begitu, tidak ada kecemburuan antar pedagang yang bisa memicu konflik kecil maupun besar. Jika saat sosialisasi tidak sesuai dengan kondisi di pasar, pihaknya akan melakukan penolakan. ”Kalau tidak sesuai, pasti kami tolak,” tegasnya.
Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Asis mengatakan, pihaknya menampung aspirasi warga terkait kesimpangsiuran pembangunan Pasar Tanah Merah. Saat ini, berdasar laporan dari Dinas Perdagangan (Disdag) Bangkalan, sosialisasi hampir siap.
Saat ini perencanaan hampir selesai, tinggal menunggu persetujuan kepala daerah, lalu dilakukan sosialisasi. ”Lokasi relokasi infonya sudah disiapkan manakala ada persetujuan kepala daerah supaya dilakukan sosialisasi dan relokasi,” ujarnya.
Pada sosialisasi, akan dikumpulkan pihak terkait. Misalnya, tokoh masyarakat dan pedagang. Pihaknya mendukung setiap langkah terbaik yang diambil eksekutif. Namun, pihaknya tidak akan mengenyampingkan aspirasi masyarakat. ”Pembangunan harus membawa dampak baik bagi pemerintah daerah. Terutama bagi masyarakat,” terangnya.
Apabila tidak sesuai harapan pedagang, apakah dewan mendukung penolakan? Asis menjawab iya. Pihaknya akan prorakyat. Menurut dia, tujuan pembangunan untuk kebaikan bersama. Pihaknya belum tahu detail pembangunannya seperti apa. ”Hasil aspirasi warga akan kami sampaikan ke eksekutif,” pungkasnya.
