alexametrics
20.7 C
Madura
Tuesday, July 5, 2022

Tingkat Pengangguran di Bangkalan Terus Melonjak

BANGKALAN – Ketersediaan lapangan pekerjaan di Kota Salak masih minim. Buktinya, setiap tahun ratusan pencari kerja (pencaker) yang mendaftar melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan belum juga mendapatkan pekerjaan.

Sejak 2014 hingga September 2017, sudah ada 3.344 pencaker yang melamar pekerjaan melalui Disperinaker Bangkalan. Namun, yang bisa mendapatkan pekerjaan hanya 1.665 orang. Sementara sisanya, 1.679 orang, tidak mendapatkan pekerjaan (perinciannya lihat grafis).

”Tahun ini sudah ada 58 pekerja ditempatkan dalam negeri. Di luar negeri juga ada 58 pekerja. Total pencaker yang mendaftar di 2017 sebanyak 513 orang,” ucap Kasi Penempatan dan Perluasan Tenagakerja Disperinaker Bangkalan Tarso Senin (9/10).

Dijelaskan, penempatan dalam negeri pada 2014 sebanyak 1.147 pekerja. Kemudian di 2015 ada 160 pekerja. Pada 2016 pemerintah hanya mampu menyalurkan 78 pekerja.

Sementara penempatan tenaga kerja di luar negeri pada 2014 pemerintah menempatkan 63 orang. Pada 2015 bertambah menjadi 66 pekerja. Selanjutnya di 2016 hanya menempatkan 35 pekerja.

Baca Juga :  Pengangguran Terbuka Masih Tinggi

”Seperti biasanya, kalau di Bangkalan sulit cari kerja. Apalagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja juga tidak tentu,” akunya.

Selain mencari potensi lapangan pekerjaan yang ada di Bangkalan, Tarso mengaku juga menjalin relasi di luar daerah. Selain itu juga bekerja sama dengan sejumlah perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menyerap pencaker.

”Kami jalin hubungan dengan perusahaan di luar daerah juga. Jadi kalau ada informasi lowongan kerja (loker) langsung kami sampaikan kepada pencaker,” klaimnya.

Sejauh ini, penyerapan pencaker tidak bisa diprediksi akan terserap secara total atau tidak. Tergantung pada loker yang tersedia. ”Perkembangan ketersediaan lapangan pekerjaan minim. Ini yang menjadi masalah,” ungkap Tarso.

Selain permasalahan penyaluran tenaga kerja di dalam negeri, masyarakat juga banyak yang bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI). Namun, tidak sedikit TKI yang berangkat tanpa mengantongi izin (ilegal). Buktinya, TKI yang legal di 2016 hanya 35 orang. Sementara pada 2017 hanya 58 TKI asal Bangkalan yang legal.

Baca Juga :  Awal Tahun, Diskumnaker¬†Sampang Panen Pemohon Kartu Kuning

”Ada yang di Malaysia, Singapura, Hongkong, Korea, dan Taiwan. Yang ilegal lebih banyak,” terangnya.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan M. Husni Syakur mengatakan, rendahnya penyerapan tenaga kerja salah satunya dikarenakan buruknya iklim perindustrian di Bangkalan. Akibatnya, banyak masyarakat yang berstatus pengangguran. ”Kalau lama tidak kerja jadinya pengangguran. Industri juga sedikit,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Husni berharap pemerintah bisa kembali mendapatkan nilai baik untuk penyaluran tenaga kerja di Bangkalan tahun ini. Dia meminta pemerintah lebih sering membangun relasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Bangkalan maupun luar daerah. Dengan begitu, jika ada loker, pemerintah bisa langsung mengumumkan kepada masyarakat.

”Kalau banyak jaringan, pasti banyak informasi juga. Jadi istilahnya, membukakan jalan, bukan hanya mencarikan jalan,” pungkasnya.

 

BANGKALAN – Ketersediaan lapangan pekerjaan di Kota Salak masih minim. Buktinya, setiap tahun ratusan pencari kerja (pencaker) yang mendaftar melalui Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bangkalan belum juga mendapatkan pekerjaan.

Sejak 2014 hingga September 2017, sudah ada 3.344 pencaker yang melamar pekerjaan melalui Disperinaker Bangkalan. Namun, yang bisa mendapatkan pekerjaan hanya 1.665 orang. Sementara sisanya, 1.679 orang, tidak mendapatkan pekerjaan (perinciannya lihat grafis).

”Tahun ini sudah ada 58 pekerja ditempatkan dalam negeri. Di luar negeri juga ada 58 pekerja. Total pencaker yang mendaftar di 2017 sebanyak 513 orang,” ucap Kasi Penempatan dan Perluasan Tenagakerja Disperinaker Bangkalan Tarso Senin (9/10).


Dijelaskan, penempatan dalam negeri pada 2014 sebanyak 1.147 pekerja. Kemudian di 2015 ada 160 pekerja. Pada 2016 pemerintah hanya mampu menyalurkan 78 pekerja.

Sementara penempatan tenaga kerja di luar negeri pada 2014 pemerintah menempatkan 63 orang. Pada 2015 bertambah menjadi 66 pekerja. Selanjutnya di 2016 hanya menempatkan 35 pekerja.

Baca Juga :  DPRD Pamekasan¬†Gagas Raperda Kewirausahaan Pemuda

”Seperti biasanya, kalau di Bangkalan sulit cari kerja. Apalagi perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja juga tidak tentu,” akunya.

Selain mencari potensi lapangan pekerjaan yang ada di Bangkalan, Tarso mengaku juga menjalin relasi di luar daerah. Selain itu juga bekerja sama dengan sejumlah perusahaan. Hal tersebut dilakukan untuk menyerap pencaker.

”Kami jalin hubungan dengan perusahaan di luar daerah juga. Jadi kalau ada informasi lowongan kerja (loker) langsung kami sampaikan kepada pencaker,” klaimnya.

Sejauh ini, penyerapan pencaker tidak bisa diprediksi akan terserap secara total atau tidak. Tergantung pada loker yang tersedia. ”Perkembangan ketersediaan lapangan pekerjaan minim. Ini yang menjadi masalah,” ungkap Tarso.

Selain permasalahan penyaluran tenaga kerja di dalam negeri, masyarakat juga banyak yang bekerja menjadi tenaga kerja Indonesia (TKI). Namun, tidak sedikit TKI yang berangkat tanpa mengantongi izin (ilegal). Buktinya, TKI yang legal di 2016 hanya 35 orang. Sementara pada 2017 hanya 58 TKI asal Bangkalan yang legal.

Baca Juga :  Disnaker Sumenep Gelar Job Fair

”Ada yang di Malaysia, Singapura, Hongkong, Korea, dan Taiwan. Yang ilegal lebih banyak,” terangnya.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan M. Husni Syakur mengatakan, rendahnya penyerapan tenaga kerja salah satunya dikarenakan buruknya iklim perindustrian di Bangkalan. Akibatnya, banyak masyarakat yang berstatus pengangguran. ”Kalau lama tidak kerja jadinya pengangguran. Industri juga sedikit,” kata politikus PDI Perjuangan itu.

Husni berharap pemerintah bisa kembali mendapatkan nilai baik untuk penyaluran tenaga kerja di Bangkalan tahun ini. Dia meminta pemerintah lebih sering membangun relasi kepada perusahaan-perusahaan yang ada di Bangkalan maupun luar daerah. Dengan begitu, jika ada loker, pemerintah bisa langsung mengumumkan kepada masyarakat.

”Kalau banyak jaringan, pasti banyak informasi juga. Jadi istilahnya, membukakan jalan, bukan hanya mencarikan jalan,” pungkasnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/