19.6 C
Madura
Sunday, June 11, 2023

Polisi Usut Bansos Beras Kemensos

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Polres Bangkalan saat ini menyelidiki kasus pendistribusian beras untuk warga kurang mampu terdampak Covid-19. Sebab, bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu diduga tidak layak konsumsi. Selain mengamankan beras dan truk, polisi meminta keterangan Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan.

Kasus bansos beras yang diduga tidak layak konsumsi itu terungkap setelah viral beredar di media sosial (medsos). Apalagi, Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elestianto Dardak bersama anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Kapolres Bangkalan AKBP Alith Alarino menyampaikan, institusinya masih berkoordinasi dengan Polda Jatim terkait pengusutan kasus tersebut. ”Masih dalam pengembangan lidik. Kami belum dapat menyampaikan karena penyelidikan sedang berlangsung,” ucapnya.

Baca Juga :  Bawaslu Tidak Boleh Kalah dari Politisi

Alith menambahkan, institusinya melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah ada unsur kesengajaan atau tidak dari pihak terkait. ”Kami berharap, jika ingin memberikan bantuan kepada masyarakat, tentu harus memberikan bantuan dengan kualitas terbaik,” pintanya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Sigit Nursiyo Dwiyugo mengungkapkan, pada saat beras bantuan tidak layak konsumsi itu mendapat teguran Kemensos dan ditukar, institusinya sudah melakukan langkah-langkah.

Salah satunya, mengumpulkan bahan keterangan. ”Termasuk mengamankan beras yang tidak layak konsumsi dan kendaraannya. Setelah itu, kami serahkan ke polda,” ungkapnya.

Sigit menjelaskan, salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah dinsos. Sebab, dinsos yang menerima hibah dari pusat.

Dalam pemeriksaan, dinsos membenarkan bantuan tidak layak konsumsi. Akan tetapi, penyedia siap mengganti beras yang layak konsumsi. ”Kata dinsos sudah diganti yang lebih layak pada hari itu juga,” ujarnya.

Baca Juga :  Polisi Ringkus Tersangka Kasus Pencurian

Menanggapi hal itu, Mathur menyatakan, beras tidak layak konsumsi tidak sampai didistribusika kepada penerima. Apabila sampai kepada penerima, dia meminta diproses oleh APH (aparat penegak hukum). ”Beras itu tidak sampai didistribusikan, diretur, lalu diganti yang lebih bagus,” ujarnya.

Seandainya beras sudah didistribusikan kepada penerima, sambung dia, penyedia pasti kena. Jika memang dilakukan penyelidikan, dia meminta polres serius mengusutnya. Jika ada indikasi, misalkan manipulasi harga beras, kualitas dan sebagainya, polisi harus mengungkapnya.

”Polisi jangan hanya mengambil sampel. Apalagi sudah mengambil kendaraannya. Harus follow up dan dijelaskan kepada masyarakat,” pinta politikus Partai Bulan Bintang itu. (rul)

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Polres Bangkalan saat ini menyelidiki kasus pendistribusian beras untuk warga kurang mampu terdampak Covid-19. Sebab, bantuan sosial (bansos) dari Kementerian Sosial (Kemensos) itu diduga tidak layak konsumsi. Selain mengamankan beras dan truk, polisi meminta keterangan Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan.

Kasus bansos beras yang diduga tidak layak konsumsi itu terungkap setelah viral beredar di media sosial (medsos). Apalagi, Wakil Gubernur (Wagub) Jatim Emil Elestianto Dardak bersama anggota Komisi E DPRD Jatim Mathur Husyairi melakukan inspeksi mendadak (sidak).

Kapolres Bangkalan AKBP Alith Alarino menyampaikan, institusinya masih berkoordinasi dengan Polda Jatim terkait pengusutan kasus tersebut. ”Masih dalam pengembangan lidik. Kami belum dapat menyampaikan karena penyelidikan sedang berlangsung,” ucapnya.


Baca Juga :  Warga Batioh Sampang Dibacok Orang Tak Dikenal

Alith menambahkan, institusinya melakukan penyelidikan untuk mengetahui apakah ada unsur kesengajaan atau tidak dari pihak terkait. ”Kami berharap, jika ingin memberikan bantuan kepada masyarakat, tentu harus memberikan bantuan dengan kualitas terbaik,” pintanya.

Sementara itu, Kasatreskrim Polres Bangkalan AKP Sigit Nursiyo Dwiyugo mengungkapkan, pada saat beras bantuan tidak layak konsumsi itu mendapat teguran Kemensos dan ditukar, institusinya sudah melakukan langkah-langkah.

Salah satunya, mengumpulkan bahan keterangan. ”Termasuk mengamankan beras yang tidak layak konsumsi dan kendaraannya. Setelah itu, kami serahkan ke polda,” ungkapnya.

Sigit menjelaskan, salah satu pihak yang dimintai keterangan adalah dinsos. Sebab, dinsos yang menerima hibah dari pusat.

- Advertisement -

Dalam pemeriksaan, dinsos membenarkan bantuan tidak layak konsumsi. Akan tetapi, penyedia siap mengganti beras yang layak konsumsi. ”Kata dinsos sudah diganti yang lebih layak pada hari itu juga,” ujarnya.

Baca Juga :  Lecutkan Semangat Menulis Peserta Didik

Menanggapi hal itu, Mathur menyatakan, beras tidak layak konsumsi tidak sampai didistribusika kepada penerima. Apabila sampai kepada penerima, dia meminta diproses oleh APH (aparat penegak hukum). ”Beras itu tidak sampai didistribusikan, diretur, lalu diganti yang lebih bagus,” ujarnya.

Seandainya beras sudah didistribusikan kepada penerima, sambung dia, penyedia pasti kena. Jika memang dilakukan penyelidikan, dia meminta polres serius mengusutnya. Jika ada indikasi, misalkan manipulasi harga beras, kualitas dan sebagainya, polisi harus mengungkapnya.

”Polisi jangan hanya mengambil sampel. Apalagi sudah mengambil kendaraannya. Harus follow up dan dijelaskan kepada masyarakat,” pinta politikus Partai Bulan Bintang itu. (rul)

Artikel Terkait

Most Read

Melawan Nyinyir

Tiga CJH Mundur

Seluruh Pendamping TKI Dipecat

Artikel Terbaru

/