alexametrics
20.3 C
Madura
Tuesday, July 5, 2022

19 Tahun Tempati Rumah, Pengungsi Sambas Belum Punya Sertifikat

BANGKALAN – Meski sudah 19 tahun menempati rumah, sedikitnya 370 KK di Dusun Sambas, Desa Kelbung, Kecamatan Sepulu belum memiliki sertifikat tanah. Padahal, mereka sudah menempati lahan tersebut sejak tahun 2000.

Moh. Ali, salah satu warga mengungkapkan, pihak transmigrasi dulu sudah sepakat tukar guling dengan pihak perhutani.

“Pak Ruslan kepala transmigrasi saat itu mengatakan sudah tukar guling di Pacitan. Bahkan menambahkan sejumlah uang untuk pembebasan lahan dari perhutani,” katanya.

Menurut Moh. Ali, sejumlah warga sudah mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat tanah pada 3 tahun pertama.

Tapi, tidak kunjung mendapat sertifikat. Dua tahun yang lalu, mengajukan permohonan kembali tapi ditolak perhutani.

Baca Juga :  Dinkes-BPJS Kesehatan Saling Menyalahkan

Laode Asrafil selaku kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalam menegaskan belum bisa memberikan sertifikat karena status tanah milik perhutani.

“Kami tunggu SK pelepasan lahan. Jika sudah ada SK, baru kita bisa bantu,” tuturnya.

Moh. Zahri selaku Ketua Komisi A DPRD Bangkalan mengatakan, semua pihak saling membantu mencari jalan keluar.

“Jika memang sudah pernah ada tukar guling dengan pihak perhutani, tugas kita meminta SK dari transmigrasi,” jelasnya. (Julian Isna)

BANGKALAN – Meski sudah 19 tahun menempati rumah, sedikitnya 370 KK di Dusun Sambas, Desa Kelbung, Kecamatan Sepulu belum memiliki sertifikat tanah. Padahal, mereka sudah menempati lahan tersebut sejak tahun 2000.

Moh. Ali, salah satu warga mengungkapkan, pihak transmigrasi dulu sudah sepakat tukar guling dengan pihak perhutani.

“Pak Ruslan kepala transmigrasi saat itu mengatakan sudah tukar guling di Pacitan. Bahkan menambahkan sejumlah uang untuk pembebasan lahan dari perhutani,” katanya.


Menurut Moh. Ali, sejumlah warga sudah mengajukan permohonan untuk penerbitan sertifikat tanah pada 3 tahun pertama.

Tapi, tidak kunjung mendapat sertifikat. Dua tahun yang lalu, mengajukan permohonan kembali tapi ditolak perhutani.

Baca Juga :  Sertifikat Pendidik Bisa Gugurkan Nilai Tertinggi

Laode Asrafil selaku kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalam menegaskan belum bisa memberikan sertifikat karena status tanah milik perhutani.

“Kami tunggu SK pelepasan lahan. Jika sudah ada SK, baru kita bisa bantu,” tuturnya.

Moh. Zahri selaku Ketua Komisi A DPRD Bangkalan mengatakan, semua pihak saling membantu mencari jalan keluar.

“Jika memang sudah pernah ada tukar guling dengan pihak perhutani, tugas kita meminta SK dari transmigrasi,” jelasnya. (Julian Isna)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/