24 C
Madura
Saturday, January 28, 2023

Pemkab Bangkalan Segera Isi Kekosongan Lima OPD

Wabup Mohni Jabat Plt Bupati

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Penahanan bupati dan lima kepala dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diklaim tidak mengganggu roda pemerintahan. Pelayanan masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi, gubernur telah menunjuk Wabup Mohni sebagai Plt bupati.

Wakil Bupati Bangkalan Mohni mengaku prihatin terhadap kejadian yang menimpa bupati beserta lima kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Meski begitu, pihaknya memastikan roda pemerintahan di Pemkab Bangkalan tidak akan terpengaruh terhadap masalah hukum yang membelit bupati dan lima kepala OPD.

Menurut Mohni, pelayanan di lima OPD yang pimpinannya dicokok KPK sudah tersistem dengan baik. Mohni telah menginstruksikan seluruh jajaran di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa tetap memberikan pelayanan masyarakat. ”Khususnya yang menyangkut masalah pelayanan publik,” katanya kemarin (8/12).

Mohni mengungkapkan, pemerintah menghormati semua proses hukum yang membelit Bupati Abdul Latif Amin Imron beserta lima kepala OPD. Yaitu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DPK) Mustaqim; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Hosin Jamili; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto; Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Salman Hidayat serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan Agus Eka Leandy.

”Menyangkut proses hukumnya itu menjadi ranah KPK. Kami mengikuti prosedur apa yang sudah menjadi (ketentuan) di KPK,” imbuhnya.

Mantan Kadisdik Bangkalan itu menambahkan, kekosongan jabatan lima kepala OPD segera diisi dalam waktu dekat. Jabatan-jabatan itu akan diisi pelaksana tugas (Plt). Sedangkan kekosongan kepala daerah akan diserahkan kepada gubernur Jawa Timur.

Pemkab Bangkalan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada bupati dan lima kepala dinas yang ditahan KPK. Sebab, perkara yang dihadapi sifatnya privat, bukan menimpa lembaga atau lembaga pemerintahan.

Baca Juga :  BPBD Ingatkan Nelayan Waspadai Cuaca Buruk

”Terserah lima orang itu (kepala dinas) apakah mau menunjuk satu lembaga bantuan hukum atau sendiri-sendiri. Kami belum mendapat informasi masalah itu dari keluarganya,” imbuhnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim juga bergerak cepat agar roda pemerintahan di Bangkalan tetap berjalan. Wakil Bupati Bangkalan Mohni mendapatkan surat perintah tugas (SPT) dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait penunjukan sebagai Plt bupati. Penyerahan surat itu dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin (8/12) sore.

Surat perintah tersebut tertuang dalam SPT nomor :131/1357/011.2/2022, tertanggal 8 Desember 2022 dan diserahkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mewakili gubernur. Wagub Emil menyampaikan, penyampaian SPT Plt Bupati Bangkalan itu merupakan instruksi Gubernur Khofifah yang sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ”SPT ini ditandatangani Ibu Gubernur sendiri,” ujar Emil.

SPT Plt bupati diturunkan agar masyarakat Bangkalan tetap memiliki pemerintahan yang berjalan dengan efektif, tanpa jeda ataupun tidak ada kekosongan. Dia mengajak mendoakan wakil bupati selaku Plt bupati agar diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas. ”Tadi kami juga membahas dengan Pak Sekda karena ini menjelang akhir tahun 2022 supaya bisa dipastikan semua program-program bisa terselesaikan dengan baik,” kata Emil.

Sebagai wakil bupati, Mohni telah memiliki pemahaman. Namun, Emil berharap bantuan dan kolaborasi Sekkab agar bisa membantu dan memastikan tidak terdapat hambatan dalam menyelesaikan program 2022. ”SPT ini berlaku definitif, sambil menunggu proses hukum yang berproses,” jelas Emil.

Wagub Emil menambahkan, Pemprov Jatim berikhtiar untuk meminimalkan segala hal yang berpotensi terjadi penyimpangan. Pemprov berusaha menjadi teladan yang baik. ”Pemprov Jatim saat ini ada di angka 93, kita harap bisa menjadi motivasi bagi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur untuk membenahi dan memastikan sistem,” jelas Emil.

Baca Juga :  Jadi Jombang Satu, AKBP Boby Serahkan Tongkat Komando Kepada AKBP Rama

Mantan bupati Trenggalek tersebut menambahkan, hal ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar yang ada akhirnya akan dikembalikan pada masing-masing pribadi kepada daerah. Menurutnya, KPK dan Pemprov Jatim terus berikhtiar dan berusaha menjadi teladan sebaik-baiknya.

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Syaiful Anam berharap penahanan bupati dan lima kepala OPD tidak menggoyahkan kinerja pemerintahan. Sebab, lima OPD itu merupakan instansi yang punya peran signifikan. ”Saya berharap juga kasus ini tidak mengganggu tahapan pilkades yang akan dilaksanakan pada 2023 nanti,” harapnya.

Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Trunojoyo Madura Fauzin menjelaskan, pengisian kekosongan kursi bupati telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Yakni dalam Undang-Undang 23/2014 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang 9/2015.

Menurutnya, bupati yang ditahan lembaga antirasuah dapat diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena disangka melakukan tindak pidana korupsi. Proses pemberhentian sementara tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Selanjutnya, wakil kepala daerah dapat melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jika bupati terbukti korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka bupati dapat diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD. ”Pak Mohni tinggal menunggu waktu untuk dilantik sebagai bupati,” katanya.

Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron beserta lima kepala OPD ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi suap lelang jabatan. Sebelum ditahan, mereka menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jatim Rabu (7/12). (jup/rul/luq)

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Penahanan bupati dan lima kepala dinas di lingkungan Pemkab Bangkalan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diklaim tidak mengganggu roda pemerintahan. Pelayanan masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Apalagi, gubernur telah menunjuk Wabup Mohni sebagai Plt bupati.

Wakil Bupati Bangkalan Mohni mengaku prihatin terhadap kejadian yang menimpa bupati beserta lima kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan oleh KPK. Meski begitu, pihaknya memastikan roda pemerintahan di Pemkab Bangkalan tidak akan terpengaruh terhadap masalah hukum yang membelit bupati dan lima kepala OPD.

Menurut Mohni, pelayanan di lima OPD yang pimpinannya dicokok KPK sudah tersistem dengan baik. Mohni telah menginstruksikan seluruh jajaran di tingkat kabupaten, kecamatan hingga desa tetap memberikan pelayanan masyarakat. ”Khususnya yang menyangkut masalah pelayanan publik,” katanya kemarin (8/12).


Mohni mengungkapkan, pemerintah menghormati semua proses hukum yang membelit Bupati Abdul Latif Amin Imron beserta lima kepala OPD. Yaitu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan (DPK) Mustaqim; Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Hosin Jamili; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Wildan Yulianto; Kepala Dinas Perindustrian dan Ketenagakerjaan (Disperinaker) Salman Hidayat serta Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur (BKPSDA) Bangkalan Agus Eka Leandy.

”Menyangkut proses hukumnya itu menjadi ranah KPK. Kami mengikuti prosedur apa yang sudah menjadi (ketentuan) di KPK,” imbuhnya.

Mantan Kadisdik Bangkalan itu menambahkan, kekosongan jabatan lima kepala OPD segera diisi dalam waktu dekat. Jabatan-jabatan itu akan diisi pelaksana tugas (Plt). Sedangkan kekosongan kepala daerah akan diserahkan kepada gubernur Jawa Timur.

Pemkab Bangkalan tidak akan memberikan bantuan hukum kepada bupati dan lima kepala dinas yang ditahan KPK. Sebab, perkara yang dihadapi sifatnya privat, bukan menimpa lembaga atau lembaga pemerintahan.

Baca Juga :  Usulkan Sembilan Situs Masuk Cagar Budaya Nasional
- Advertisement -

”Terserah lima orang itu (kepala dinas) apakah mau menunjuk satu lembaga bantuan hukum atau sendiri-sendiri. Kami belum mendapat informasi masalah itu dari keluarganya,” imbuhnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim juga bergerak cepat agar roda pemerintahan di Bangkalan tetap berjalan. Wakil Bupati Bangkalan Mohni mendapatkan surat perintah tugas (SPT) dari Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa terkait penunjukan sebagai Plt bupati. Penyerahan surat itu dilaksanakan di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, kemarin (8/12) sore.

Surat perintah tersebut tertuang dalam SPT nomor :131/1357/011.2/2022, tertanggal 8 Desember 2022 dan diserahkan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak mewakili gubernur. Wagub Emil menyampaikan, penyampaian SPT Plt Bupati Bangkalan itu merupakan instruksi Gubernur Khofifah yang sebelumnya telah melakukan konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). ”SPT ini ditandatangani Ibu Gubernur sendiri,” ujar Emil.

SPT Plt bupati diturunkan agar masyarakat Bangkalan tetap memiliki pemerintahan yang berjalan dengan efektif, tanpa jeda ataupun tidak ada kekosongan. Dia mengajak mendoakan wakil bupati selaku Plt bupati agar diberikan kelancaran dalam menjalankan tugas. ”Tadi kami juga membahas dengan Pak Sekda karena ini menjelang akhir tahun 2022 supaya bisa dipastikan semua program-program bisa terselesaikan dengan baik,” kata Emil.

Sebagai wakil bupati, Mohni telah memiliki pemahaman. Namun, Emil berharap bantuan dan kolaborasi Sekkab agar bisa membantu dan memastikan tidak terdapat hambatan dalam menyelesaikan program 2022. ”SPT ini berlaku definitif, sambil menunggu proses hukum yang berproses,” jelas Emil.

Wagub Emil menambahkan, Pemprov Jatim berikhtiar untuk meminimalkan segala hal yang berpotensi terjadi penyimpangan. Pemprov berusaha menjadi teladan yang baik. ”Pemprov Jatim saat ini ada di angka 93, kita harap bisa menjadi motivasi bagi seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur untuk membenahi dan memastikan sistem,” jelas Emil.

Baca Juga :  Ingin Lihat 17 Jenis Mangrove? Datang Saja ke Sepulu

Mantan bupati Trenggalek tersebut menambahkan, hal ini merupakan salah satu bentuk ikhtiar yang ada akhirnya akan dikembalikan pada masing-masing pribadi kepada daerah. Menurutnya, KPK dan Pemprov Jatim terus berikhtiar dan berusaha menjadi teladan sebaik-baiknya.

Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Syaiful Anam berharap penahanan bupati dan lima kepala OPD tidak menggoyahkan kinerja pemerintahan. Sebab, lima OPD itu merupakan instansi yang punya peran signifikan. ”Saya berharap juga kasus ini tidak mengganggu tahapan pilkades yang akan dilaksanakan pada 2023 nanti,” harapnya.

Sementara itu, pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Trunojoyo Madura Fauzin menjelaskan, pengisian kekosongan kursi bupati telah diatur dalam ketentuan perundang-undangan. Yakni dalam Undang-Undang 23/2014 sebagaimana yang telah diubah Undang-Undang 9/2015.

Menurutnya, bupati yang ditahan lembaga antirasuah dapat diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena disangka melakukan tindak pidana korupsi. Proses pemberhentian sementara tersebut dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri). Selanjutnya, wakil kepala daerah dapat melaksanakan tugas dan kewenangan kepala daerah sampai ada putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Jika bupati terbukti korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka bupati dapat diberhentikan tanpa melalui usulan DPRD. ”Pak Mohni tinggal menunggu waktu untuk dilantik sebagai bupati,” katanya.

Bupati Bangkalan Abdul Latif Amin Imron beserta lima kepala OPD ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi suap lelang jabatan. Sebelum ditahan, mereka menjalani pemeriksaan di Markas Kepolisian Daerah (Mapolda) Jatim Rabu (7/12). (jup/rul/luq)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/