24 C
Madura
Saturday, January 28, 2023

BPKP, DPR RI, dan Pemkab Dorong Tata Kelola Keuangan Desa Semakin Bagus 

BANGKALAN – BPKP Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan DPR RI dan Pemkab Bangkalan menggelar workshop tentang evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Pendapa Pratanu Kamis (8/12). Kegiatan tersebut diikuti kepala desa (Kades) dan camat.

Narasumber yang mengisi kegiatan workshop itu. Di antaranya, anggota Komisi XI DPR RI R. Imron Amin, Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi, Investasi, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT Adityawarman Darudono, Kepala BPKP Provinsi Jawa Timur Alexander Setio Adi, dan  Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPB Jatim Basuki Rahmad Rahmad.

Wakil Bupati Bangkalan Mohni mengatakan, workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa ini sangat positif. Terutama, bagi para pemangku kebijakan seperti kepala desa.

Baca Juga :  Tuntut Perbaikan Jalan, Warga Unjuk Rasa

Menurut Mohni, selama ini desa diberi amanah merealisasikan dana desa (DD) dengan maksimal. Peruntukan DD itu sudah diatur sangat jelas.

Misalnya, untuk perlindungan sosial 40 persen, ketahanan pangan dan hewani 20 persen, serta 8 persen untuk penanganan pandemi Covid-19. ”Sisanya 32 persen untuk kegiatan prioritas lainnya,” ujarnya.

Mantan Kadisdik Bangkalan itu berharap, prioritas pembangunan yang bersumber dari DD itu dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sebagai wujud konkretnya,  peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan, serta pemulihan ekonomi nasional.

”Dilaksanakannya workshop ini diharapkan ada interaksi dari berbagai pihak. Juga sebagai upaya evaluasi dan perbaikan terhadap tata kelola keuangan dan pembangunan desa di Bangkalan,” harapnya.

Baca Juga :  Dari Banyuwangi Menuju Sapeken, Ditemukan di Perairan Bali

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bangkalan Agus Sugianto Zein menambahkan, sejauh ini regulasi tentang keuangan desa berubah-ubah. Karena itu, kegiatan workshop semacam ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memfasilitasi para pemangku kebijakan di desa.

”Mulai dari Kemendes, BPKP, hingga DPR RI. Harapannya, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Bangkalan semakin bagus,” ucapnya. (jup/daf)

BANGKALAN – BPKP Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan DPR RI dan Pemkab Bangkalan menggelar workshop tentang evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa di Pendapa Pratanu Kamis (8/12). Kegiatan tersebut diikuti kepala desa (Kades) dan camat.

Narasumber yang mengisi kegiatan workshop itu. Di antaranya, anggota Komisi XI DPR RI R. Imron Amin, Direktur Perencanaan Teknis Pengembangan Ekonomi, Investasi, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Kemendes PDTT Adityawarman Darudono, Kepala BPKP Provinsi Jawa Timur Alexander Setio Adi, dan  Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil DJPB Jatim Basuki Rahmad Rahmad.

Wakil Bupati Bangkalan Mohni mengatakan, workshop evaluasi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa ini sangat positif. Terutama, bagi para pemangku kebijakan seperti kepala desa.

Baca Juga :  Jelang 22 Mei, Bupati Bangkalan Himbau Warga Tak Ikut People Power

Menurut Mohni, selama ini desa diberi amanah merealisasikan dana desa (DD) dengan maksimal. Peruntukan DD itu sudah diatur sangat jelas.

Misalnya, untuk perlindungan sosial 40 persen, ketahanan pangan dan hewani 20 persen, serta 8 persen untuk penanganan pandemi Covid-19. ”Sisanya 32 persen untuk kegiatan prioritas lainnya,” ujarnya.

Mantan Kadisdik Bangkalan itu berharap, prioritas pembangunan yang bersumber dari DD itu dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya kepada masyarakat. Sebagai wujud konkretnya,  peningkatan kualitas hidup, kesejahteraan, dan penanggulangan kemiskinan, serta pemulihan ekonomi nasional.

”Dilaksanakannya workshop ini diharapkan ada interaksi dari berbagai pihak. Juga sebagai upaya evaluasi dan perbaikan terhadap tata kelola keuangan dan pembangunan desa di Bangkalan,” harapnya.

Baca Juga :  Hari Ini Dijadwalkan Hasil Seleksi PPPK Diumumkan
- Advertisement -

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Bangkalan Agus Sugianto Zein menambahkan, sejauh ini regulasi tentang keuangan desa berubah-ubah. Karena itu, kegiatan workshop semacam ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memfasilitasi para pemangku kebijakan di desa.

”Mulai dari Kemendes, BPKP, hingga DPR RI. Harapannya, akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Bangkalan semakin bagus,” ucapnya. (jup/daf)

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/