BANGKALAN – Realisasi pendapatan asli daerah (PAD) di tiap organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bangkalan masih rendah. Dari target Rp 220.861.761.096, baru tercapai Rp 107.524.852.291 atau setara 48,68 persen per 3 Juli 2019.
Kondisi tersebut memaksa OPD bekerja ekstra. Sebab, tutup anggaran tinggal lima bulan lagi. Tercatat, ada 21 OPD yang ditarget harus memberikan sumbangsih pemasukan ke daerah. Namun, sudah ada dua OPD yang perolehan targetnya melebihi 100 persen.
Dua OPD tersebut adalah dispendukcapil 108,69 persen dan disdik 101,68 persen. Target dispendukcapil Rp 170.215.000 hanya terealisasi Rp 185.003.242. Sementara target disdik Rp 55.880.400 tercapai Rp 56.821.800. Capaian PAD dinas perindustrian dan tenaga kerja paling buncit. Per 3 Juli masih nol persen. Padahal, dinas itu hanya ditarget Rp 5.608.444.
DPRKP yang ditarget Rp 14.116.500 baru bisa mengumpulkan Rp 131.628 atau 0,93 persen. Capaian DPUPR 6,45 persen atau 10.000.000 dari target Rp 155.000.000. Sedangkan dinas perikanan yang ditarget Rp 36.916.000 baru terealisasi Rp 7.058.116 atau 19,12 persen.
Kepala Bapenda Bangkalan Ismet Effendi mengutarakan, target PAD secara keseluruhan masih kurang Rp 113.336.908.905 per 3 Juli. Separo tahun hampir 50 persen. Itu kinerja yang cukup bagus. ”Masih perlu digenjot karena target PAD merupakan kewajiban OPD untuk tercapai hingga 100 persen,” katanya kemarin (8/7).
Menurut Ismet, kinerja OPD harus lebih optimal. Terutama OPD yang dinilai belum mencapai 50 persen. Tidak boleh santai-santai dalam urusan target OPD. Sebab, PAD tersebut merupakan napas untuk daerah. ”Sekarang memang masih Juli. Tapi, tidak ada salahnya untuk terus berupaya mencapai target,” ujarnya.
Mantan kepala DPMPTSP Bangkalan itu menyampaikan, pencapaian realisasi PAD sangat serius. Tiap bulan selalu diadakan rapat evaluasi agar OPD bisa memenuhi target. ”Kami mewanti-wanti OPD untuk terus mengejar target,” sebutnya.
Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Asis mengatakan, bagi OPD yang masih rendah realisasi PAD-nya perlu digenjot. Sebab, hal tersebut dilakukan sebagai tolok ukur kinerja. ”Untuk OPD yang masih 50 persen realisasi PAD, itu harus dievaluasi,” katanya.
