alexametrics
29.4 C
Madura
Wednesday, May 25, 2022

Pendamping PKH Harus Memilih jika Double Job

BANGKALAN – Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan benar-benar tepat sasaran. Untuk itu, para pendamping harus memenuhi syarat. Salah satunya ketentuan 40 jam kerja dalam sepekan.

Tahun ini terdapat 686 petugas sebagai sumber daya manusia (SDM) PKH di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Setiap kabupaten terdapat seorang operator. Di Bangkalan dan Sampang masing-masing 12 operator. Sedangkan Pamekasan delapan petugas dan 18 petugas di Sumenep.

Belakangan, beredar kabar adanya aparatur sipil negara (ASN) menerima bantuan sosial (bansos) itu di Sampang. Selain itu, sejumlah pendamping dikabarkan double job. Berdasarkan Peraturan Kemensos Nomor 249/LJS.JS/BLTB/07/2014 tentang Kriteria Rangkap Pekerjaan Bagi Pegawai Kontrak Pelaksana PKH, tidak diperkenankan rangkap pekerjaan.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kemensos Harry Hikmat menyampaikan, rangkap pekerjaan tidak ada masalah. Dengan catatan, pendamping menuntaskan kewajiban bekerja delapan jam per hari. Dalam seminggu harus menuntaskan 40 jam.

”Jadi kalau lima hari kerja itu 40 jam untuk pendamping. Jika di luar jam itu mereka menggunakan hak untuk pribadi tidak masalah,” ungkapnya kepada JPRM Jumat (8/9).

Meski rangkap pekerjaan, sebenarnya masih bisa menjadi pendamping PKH. Dia tidak mengelak jika ada laporan pendamping rangkap jabatan di Madura. Pihaknya sudah menyelesaikan permasalah tersebut.

Pendamping itu bisa saja mempunyai pekerjaan lain. Tapi kewajiban pokok 40 jam sepekan harus dilaksanakan. Pada saat tim diturunkan ke Madura memang ditemukan pendamping double job. Pendamping itu tidak memungkinkan melaksanakan kewajiban 40 jam. ”Jadi kami minta untuk memilih,” jelas Harry.

Baca Juga :  Inilah Sosok Fathorrahman Dimata Rekan Kerjanya

Menurut dia, pekerjaan pendamping PKH itu fleksibel. Bisa bekerja Sabtu atau Minggu. Tidak dipungkiri banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang bisa ditemui di akhir pekan. Bahkan, kadang malam. Tidak ada patokan pendamping harus kerja dari pukul 08.00–16.00.

”Yang penting terpenuhi delapan jam per hari. Mau kerja bagaimana saja tidak masalah. Asal bisa memenuhi kewajiban menjadi pendamping. Misal guru, dia ngajar, kami ukur. Kalau tidak bisa memenuhi jam, ya harus memilih,” terangnya.

Kemensos kini sedang memverifikasi ulang data rangkap pekerjaan pendamping PKH di seluruh Indonesia. Pihaknya juga sudah menurunkan tim ke Kota Bahari untuk mengkroscek kabar tak sedap itu. Memang, lanjut Harry, banyak laporan mengenai rangkap pekerjaan yang diterima.

”Kalau laporan-laporan seperti ini sudah biasa kami terima. Di Madura juga ada. Secara berkala pendamping ada pembinaan dari dinas sosial (dinsos). Kalau ada temuan seperti itu, dinsos harus menegur kalau (pendamping) bekerja tidak sesuai jamnya,” ucapnya.

”Kalau angkanya saya lupa. Berita mengenai 55 ASN yang menerima itu tidak ada. Apalagi ASN yang jadi pendamping PKH. Sudah dicek sama inspektorat, gak ada yang pegawai negeri,” tepisnya.

Baca Juga :  Tujuh Jabatan Pimpinan OPD Kosong

Sementara itu, Kabid Jamsos Dinsos Bangkalan Titin menjelaskan, saat ini tidak ada pendamping rangkap pekerjaan. Tapi, sebelumnya memang ada satu pendamping yang mengundurkan diri karena rangkap pekerjaan.

”Kalau ada harus mengundurkan diri. Dari kementerian juga sudah menyatakan tidak ada,” terangnya.

Pihaknya juga akan mengawal kinerja pendamping. Terlebih, mengenai pemenuhan 40 jam kerja sepekan. Dia mengklaim selama ini pendamping PKH di Bangkalan bekerja sesuai ketentuan. ”Kami harap bisa dipenuhi. Jangan sampai terjadi hal yang di luar aturan,” paparnya.

Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman berharap pendamping PKH profesional. Jika tidak memungkinkan bekerja maksimal karena rangkap jabatan, lebih baik mengundurkan diri. Sebab pengawalan bansos ini harus bisa dilaksanakan dengan baik agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

”Kalau bisa harus siap 24 jam ketika ada masalah. Kalau rangkap pekerjaan, takutnya tidak maksimal,” ujarnya.

Pihaknya juga akan siap menerima laporan jika ada pendamping tidak memenuhi kewajiban. Laporan itu akan dilanjutkan ke dinsos untuk diproses. ”Kami akan ikut pantau,” janjinya.

BANGKALAN – Program Keluarga Harapan (PKH) diharapkan benar-benar tepat sasaran. Untuk itu, para pendamping harus memenuhi syarat. Salah satunya ketentuan 40 jam kerja dalam sepekan.

Tahun ini terdapat 686 petugas sebagai sumber daya manusia (SDM) PKH di Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumenep. Setiap kabupaten terdapat seorang operator. Di Bangkalan dan Sampang masing-masing 12 operator. Sedangkan Pamekasan delapan petugas dan 18 petugas di Sumenep.

Belakangan, beredar kabar adanya aparatur sipil negara (ASN) menerima bantuan sosial (bansos) itu di Sampang. Selain itu, sejumlah pendamping dikabarkan double job. Berdasarkan Peraturan Kemensos Nomor 249/LJS.JS/BLTB/07/2014 tentang Kriteria Rangkap Pekerjaan Bagi Pegawai Kontrak Pelaksana PKH, tidak diperkenankan rangkap pekerjaan.


Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Jamsos) Kemensos Harry Hikmat menyampaikan, rangkap pekerjaan tidak ada masalah. Dengan catatan, pendamping menuntaskan kewajiban bekerja delapan jam per hari. Dalam seminggu harus menuntaskan 40 jam.

”Jadi kalau lima hari kerja itu 40 jam untuk pendamping. Jika di luar jam itu mereka menggunakan hak untuk pribadi tidak masalah,” ungkapnya kepada JPRM Jumat (8/9).

Meski rangkap pekerjaan, sebenarnya masih bisa menjadi pendamping PKH. Dia tidak mengelak jika ada laporan pendamping rangkap jabatan di Madura. Pihaknya sudah menyelesaikan permasalah tersebut.

Pendamping itu bisa saja mempunyai pekerjaan lain. Tapi kewajiban pokok 40 jam sepekan harus dilaksanakan. Pada saat tim diturunkan ke Madura memang ditemukan pendamping double job. Pendamping itu tidak memungkinkan melaksanakan kewajiban 40 jam. ”Jadi kami minta untuk memilih,” jelas Harry.

Baca Juga :  SKD PPPK Guru Susulan Mulai Hari Ini

Menurut dia, pekerjaan pendamping PKH itu fleksibel. Bisa bekerja Sabtu atau Minggu. Tidak dipungkiri banyak keluarga penerima manfaat (KPM) yang bisa ditemui di akhir pekan. Bahkan, kadang malam. Tidak ada patokan pendamping harus kerja dari pukul 08.00–16.00.

”Yang penting terpenuhi delapan jam per hari. Mau kerja bagaimana saja tidak masalah. Asal bisa memenuhi kewajiban menjadi pendamping. Misal guru, dia ngajar, kami ukur. Kalau tidak bisa memenuhi jam, ya harus memilih,” terangnya.

Kemensos kini sedang memverifikasi ulang data rangkap pekerjaan pendamping PKH di seluruh Indonesia. Pihaknya juga sudah menurunkan tim ke Kota Bahari untuk mengkroscek kabar tak sedap itu. Memang, lanjut Harry, banyak laporan mengenai rangkap pekerjaan yang diterima.

”Kalau laporan-laporan seperti ini sudah biasa kami terima. Di Madura juga ada. Secara berkala pendamping ada pembinaan dari dinas sosial (dinsos). Kalau ada temuan seperti itu, dinsos harus menegur kalau (pendamping) bekerja tidak sesuai jamnya,” ucapnya.

”Kalau angkanya saya lupa. Berita mengenai 55 ASN yang menerima itu tidak ada. Apalagi ASN yang jadi pendamping PKH. Sudah dicek sama inspektorat, gak ada yang pegawai negeri,” tepisnya.

Baca Juga :  Inilah Sosok Fathorrahman Dimata Rekan Kerjanya

Sementara itu, Kabid Jamsos Dinsos Bangkalan Titin menjelaskan, saat ini tidak ada pendamping rangkap pekerjaan. Tapi, sebelumnya memang ada satu pendamping yang mengundurkan diri karena rangkap pekerjaan.

”Kalau ada harus mengundurkan diri. Dari kementerian juga sudah menyatakan tidak ada,” terangnya.

Pihaknya juga akan mengawal kinerja pendamping. Terlebih, mengenai pemenuhan 40 jam kerja sepekan. Dia mengklaim selama ini pendamping PKH di Bangkalan bekerja sesuai ketentuan. ”Kami harap bisa dipenuhi. Jangan sampai terjadi hal yang di luar aturan,” paparnya.

Terpisah, Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman berharap pendamping PKH profesional. Jika tidak memungkinkan bekerja maksimal karena rangkap jabatan, lebih baik mengundurkan diri. Sebab pengawalan bansos ini harus bisa dilaksanakan dengan baik agar benar-benar bermanfaat bagi masyarakat.

”Kalau bisa harus siap 24 jam ketika ada masalah. Kalau rangkap pekerjaan, takutnya tidak maksimal,” ujarnya.

Pihaknya juga akan siap menerima laporan jika ada pendamping tidak memenuhi kewajiban. Laporan itu akan dilanjutkan ke dinsos untuk diproses. ”Kami akan ikut pantau,” janjinya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/