alexametrics
19.6 C
Madura
Tuesday, June 28, 2022

Terganjal Juknis, Gaji Ke-13 Rp 38 M Ngendap

BANGKALAN – Pemkab Bangkalan menyiapkan anggaran Rp 38.972.556.375 untuk gaji ke-13 ASN. Anggaran tersebut belum dicairkan lantaran belum ada petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

Kabid Anggaran BPKAD Bangkalan Moh. Waki mengatakan, anggaran untuk gaji tersebut ada di kas daerah (kasda). Dana yang mestinya dicairkan tiap 1 Juli itu belum didistribusikan.

”Kami tidak bisa mencairkan tanpa ketentuan dari pusat. Bukan hanya di Bangkalan. Tetapi, hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia juga belum mencairkan,” katanya kemarin (7/7).

Pencairan anggaran itu biasanya disertai ketentuan. Misalnya, pencairan tunjangan hari raya (THR) beberapa waktu lalu. Pemerintah pusat memberikan ketentuan bahwa THR hanya diberikan kepada pejabat eselon III ke bawah. Sementara, pejabat eselon II ke atas tidak menerima.

Baca Juga :  BPBD Imbau Tetap Tenang

Waki menjelaskan, gaji ke-13 merupakan tambahan penghasilan abdi negara yang diberikan pemerintah. Besarannya sesuai golongan masing-masing berdasar gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan melekat lainnya.

Yakni, tunjangan suami atau istri. Kemudian, tunjangan anak, jabatan, makan, dan lainnya. ”Untuk pastinya, kami menunggu perintah dari pemerintah pusat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengatakan, eksekutif segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya, agar ada kejelasan terkait gaji ke-13 itu. ”ASN butuh tambahan penghasilan itu,” tandasnya.

BANGKALAN – Pemkab Bangkalan menyiapkan anggaran Rp 38.972.556.375 untuk gaji ke-13 ASN. Anggaran tersebut belum dicairkan lantaran belum ada petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.

Kabid Anggaran BPKAD Bangkalan Moh. Waki mengatakan, anggaran untuk gaji tersebut ada di kas daerah (kasda). Dana yang mestinya dicairkan tiap 1 Juli itu belum didistribusikan.

”Kami tidak bisa mencairkan tanpa ketentuan dari pusat. Bukan hanya di Bangkalan. Tetapi, hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia juga belum mencairkan,” katanya kemarin (7/7).


Pencairan anggaran itu biasanya disertai ketentuan. Misalnya, pencairan tunjangan hari raya (THR) beberapa waktu lalu. Pemerintah pusat memberikan ketentuan bahwa THR hanya diberikan kepada pejabat eselon III ke bawah. Sementara, pejabat eselon II ke atas tidak menerima.

Baca Juga :  Pemkab Bangkalan Berikan Santunan

Waki menjelaskan, gaji ke-13 merupakan tambahan penghasilan abdi negara yang diberikan pemerintah. Besarannya sesuai golongan masing-masing berdasar gaji pokok, tunjangan kinerja, dan tunjangan melekat lainnya.

Yakni, tunjangan suami atau istri. Kemudian, tunjangan anak, jabatan, makan, dan lainnya. ”Untuk pastinya, kami menunggu perintah dari pemerintah pusat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengatakan, eksekutif segera berkoordinasi dengan pemerintah pusat. Tujuannya, agar ada kejelasan terkait gaji ke-13 itu. ”ASN butuh tambahan penghasilan itu,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/