alexametrics
25.8 C
Madura
Friday, August 12, 2022

Alih Fungsi Lahan Pertanian Ancam Ketahanan Pangan

BANGKALAN – Pembangunan perumahan di Bangkalan terus menjamur. Bahkan, tidak sedikit yang dibangun di atas lahan pertanian produktif. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari wakil rakyat.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Muhlis Assuryani mengatakan, belakangan ini pihaknya melihat banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi perumahan. Akibatnya, lahan pertanian kian sempit.

”Pemkab perlu turun tangan dan menjaga alih fungsi lahan pertanian produktif,” katanya kepada Jawa Pos Radar Madura Senin (7/5).

Menurut Muhlis, semestinya pemkab tidak mudah memberikan rekomendasi dan mengeluarkan izin. Sebab, jika hal tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan lambat laun lahan pertanian berkurang.

”Ini juga akan berdampak kepada ketahanan pangan. Bappeda atau dispertapahorbun jangan mudah memberikan rekomendasi dan izin,” sarannya.

Padahal, lanjut Muhlis, pemerintah pusat kini tengah gencar-gencarnya menambah lahan pertanian di seluruh Indonesia. ”Kan lucu, pemerintah pusat menambah. Tapi, pemerintah daerah malah mengurangi lahan pertanian,” sindirnya.

Baca Juga :  Javier Jadi Perenang Terbaik KU 4 Jatim Open

Mantan aktivis PMII Surabaya itu tidak mempersoalkan manakala ada pengembangan pembangunan perumahan di lahan pertanian yang tidak produktif. Namun, jika lahan tersebut sangat produktif, itu sangat memprihatinkan.

Menanggapi itu, Kepala Bappeda Bangkalan Moh. Fahri mengatakan, yang memberikan rekomendasi izin alih fungsi dari lahan pertanian menjadi perumahan dispertapahorbun. Lembaganya hanya memberikan informasi tata ruang kepada pengembang.

”Kami kan punya RTRW (rencana tata ruang wilayah). Tatkala pengembang ingin melakukan kegiatan pembangunan perumahan, ya mereka hanya meminta informasi ke kami,” katanya.

Namun, supaya ke depan menjadi perhatian bersama, pihaknya akan membuat website tentang tata ruang yang layak dikembangkan jadi pembangunan perumahan. ”Termasuk juga memberikan informasi tentang lahan pertanian yang produktif,” ujarnya.

Baca Juga :  Mantan Sekdes Jadi Tersangka

Fahri menegaskan, program tersebut akan diterapkan tahun ini. Tujuannya, agar para pengembang bisa mengetahui tentang status tanah yang akan dibangun jadi perumahan. ”Kalau ada pengembang yang membangun perumahan, mereka bisa paham,” imbuhnya.

Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dispertapahorbun Bangkalan Moeh. Ridhwan mengatakan, sebenarnya dispertapahorbun tidak mudah merekomendasikan alih fungsi lahan. Sebab, ada RTRW dan rencana detail tata ruang (RDTR) yang menjadi acuan untuk merekomendasikan alih fungsi lahan.

”Kami hanya memberikan rekomendasi penilaian terhadap usulan alih fungsi lahan yang diajukan ke kami,” tegasnya.

Jadi, dispertapahorbun bukan satu-satunya organisasi perangkat daerah (OPD) yang menilai lahan tersebut bisa atau tidaknya dialihfungsikan. ”Misalnya, Bappeda di sisi RTRW-nya, PUPR disisi RDTR-nya,” paparnya.

 

BANGKALAN – Pembangunan perumahan di Bangkalan terus menjamur. Bahkan, tidak sedikit yang dibangun di atas lahan pertanian produktif. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari wakil rakyat.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Muhlis Assuryani mengatakan, belakangan ini pihaknya melihat banyak lahan pertanian beralih fungsi menjadi perumahan. Akibatnya, lahan pertanian kian sempit.

”Pemkab perlu turun tangan dan menjaga alih fungsi lahan pertanian produktif,” katanya kepada Jawa Pos Radar Madura Senin (7/5).


Menurut Muhlis, semestinya pemkab tidak mudah memberikan rekomendasi dan mengeluarkan izin. Sebab, jika hal tersebut dibiarkan, tidak menutup kemungkinan lambat laun lahan pertanian berkurang.

”Ini juga akan berdampak kepada ketahanan pangan. Bappeda atau dispertapahorbun jangan mudah memberikan rekomendasi dan izin,” sarannya.

Padahal, lanjut Muhlis, pemerintah pusat kini tengah gencar-gencarnya menambah lahan pertanian di seluruh Indonesia. ”Kan lucu, pemerintah pusat menambah. Tapi, pemerintah daerah malah mengurangi lahan pertanian,” sindirnya.

Baca Juga :  Bangkalan Terbanyak Positif, Pamekasan Tertinggi PDP

Mantan aktivis PMII Surabaya itu tidak mempersoalkan manakala ada pengembangan pembangunan perumahan di lahan pertanian yang tidak produktif. Namun, jika lahan tersebut sangat produktif, itu sangat memprihatinkan.

Menanggapi itu, Kepala Bappeda Bangkalan Moh. Fahri mengatakan, yang memberikan rekomendasi izin alih fungsi dari lahan pertanian menjadi perumahan dispertapahorbun. Lembaganya hanya memberikan informasi tata ruang kepada pengembang.

”Kami kan punya RTRW (rencana tata ruang wilayah). Tatkala pengembang ingin melakukan kegiatan pembangunan perumahan, ya mereka hanya meminta informasi ke kami,” katanya.

Namun, supaya ke depan menjadi perhatian bersama, pihaknya akan membuat website tentang tata ruang yang layak dikembangkan jadi pembangunan perumahan. ”Termasuk juga memberikan informasi tentang lahan pertanian yang produktif,” ujarnya.

Baca Juga :  GMNI Tolak Revisi UU MD3

Fahri menegaskan, program tersebut akan diterapkan tahun ini. Tujuannya, agar para pengembang bisa mengetahui tentang status tanah yang akan dibangun jadi perumahan. ”Kalau ada pengembang yang membangun perumahan, mereka bisa paham,” imbuhnya.

Kasubbag Perencanaan dan Evaluasi Dispertapahorbun Bangkalan Moeh. Ridhwan mengatakan, sebenarnya dispertapahorbun tidak mudah merekomendasikan alih fungsi lahan. Sebab, ada RTRW dan rencana detail tata ruang (RDTR) yang menjadi acuan untuk merekomendasikan alih fungsi lahan.

”Kami hanya memberikan rekomendasi penilaian terhadap usulan alih fungsi lahan yang diajukan ke kami,” tegasnya.

Jadi, dispertapahorbun bukan satu-satunya organisasi perangkat daerah (OPD) yang menilai lahan tersebut bisa atau tidaknya dialihfungsikan. ”Misalnya, Bappeda di sisi RTRW-nya, PUPR disisi RDTR-nya,” paparnya.

 

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/