alexametrics
28.2 C
Madura
Sunday, July 3, 2022

Bansos PKH dan Rastra Madura Capai Rp 1 Triliun

BANGKALAN – Kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Tahun ini, uang triliunan rupiah digelontorkan untuk membantu masyarakat Madura. Bantuan sosial (bansos) itu diharapkan dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga penerima manfaat (KPM) empat kabupaten di Pulau Garam.

Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), total anggaran program keluarga harapan (PKH) dan beras sejahtera (rastra) Madura 2018 mencapai Rp 1.061.332.940.000. Untuk Bangkalan terdapat 73.498 penerima PKH dengan nominal bantuan Rp 138.966.550.000 pada 2018. Terdiri dari PKH reguler, disabilitas, dan lanjut usia (lansia).

Ada penambahan penerima PKH tahun ini untuk Kota Salak. Pada 2017 terdapat 56.143 KPM PKH. Jadi ada penambahan 17.355 KPM. Sementara untuk rastra 93.575 KPM dengan nominal Rp 123.519.000.000. KPM penerima rastra tidak ada penambahan. Namun, tahun ini tanpa uang tebusan alias gratis.

Kemudian untuk Sampang, 74.473 penerima PKH dengan bantuan Rp 140.867.380.000. Pada 2017 hanya 54.090 penerima. Sama-sama terdiri dari PKH reguler, disabilitas, dan lansia. Penerima rastra juga tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya, yakni 19.512 KPM dengan total bantuan Rp 157.755.840.000.

Di Pamekasan tahun ini juga terdapat penambahan penerima bansos dari Kemensos. Penerima rastra di Kota Gerbang Salam masih sama. Pada 2017, PKH terdapat 29.614 penerima. Tahun ini, Rp 93.077.770.000 ditujukan bagi 49.228 KPM PKH reguler, disabilitas, dan lansia.

Seperti tiga kabupaten lainnya, penerima rastra di Sumenep tidak ada perubahan dari tahun lalu. Sementara untuk bansos PKH 2017 jumlahnya 44.013 KPM. Kemudian 2018 ditambah menjadi 68.161 penerima dengan total anggaran Rp 128.924.720.000.

Baca Juga :  Bangkalan Berhasil Wujudkan 139 KPM Graduasi Mandiri

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat akan memastikan penyaluran PKH bisa tepat waktu. Yakni, disalurkan empat tahap setahun. Penyaluran pertama hingga ketiga masing-masing Rp 500 ribu. Sementara tahap empat sebesar Rp 390 ribu.

Diakui, bansos untuk wilayah Madura tergolong besar. Selain itu juga tahun ini diberikan penambahan KPM maupun anggaran untuk bansos. Diharapkan bansos tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh KPM.

Harry menerangkan, keterlambatan penyaluran di Masalembu, Sumenep, dalam kendali Kemensos. Bukan karena kesengajaan, melainkan kendala akses untuk bisa mencapai daerah tersebut. ”Karena cuaca buruk. Seperti November 2017 lalu, daerah timur sering cuaca ekstrem,” tuturnya.

Untuk mengantisipasi keterlambatan penyaluran, pihaknya menerbitkan surat keputusan (SK) berupa penambahan kategori PKH akses. PKH jenis ini diperuntukkan bagi wilayah yang memiliki akses transportasi, infrastruktur, dan sarana prasarana yang terbatas. ”PKH akses itu bagi daerah yang memerlukan intervensi khusus karena tingkat kesulitan akses ke daerah tersebut, seperti kepulauan atau daerah terpencil,” tuturnya.

Bagi daerah dengan kategori PKH akses mempersilakan bank penyalur mencairkan PKH dua kali setahun. Daerah seperti Masalembu tergantung cuaca. Kalau misalkan cuaca buruk, pencairan bisa dirapel. ”Diperbolehkan, dan ada pedomannya bagi PKH akses,” terang Harry kepada Jawa Pos Radar Madura melalui sambungan telepon Rabu (7/3).

Jika dalam satu tahun tidak bisa disalurkan dua kali, bank penyalur harus mengirimkan surat resmi ke Kemensos terkait kendala. Namun, dia memastikan semua kendala penyaluran tetap ditangani. Selain terobosan PKH akses, juga ada opsi agar bank penyalur bekerja sama dengan bank lokal. Kemudian, disalurkan melalui pos. Namun, beberapa opsi tersebut masih dirumuskan.

Baca Juga :  Polres Kecipratan Hibah APBD Rp 2,5 M

Seperti disampaikan Mensos, lanjut dia, pihaknya akan memastikan bansos benar-benar sampai di tangan rakyat yang berhak menerima. Misal bansos PKH Rp 1.890.000 bagi setiap KPM per tahun dan dalam empat tahap. Yakni Februari, Mei, Agustus, dan November.

Bantuan pangan nontunai (BPNT) Rp 110.000 per bulan harus diberikan utuh. Selain itu, bansos rastra diberikan secara gratis. Dia meminta masyarakat melaporkan jika ada penghambat atau penyelewengan penyaluran. ”Akan diberi sanksi bagi orang tidak jujur dan tidak amanah,” ucapnya.

Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Bangkalan Didik Yanuardy mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi penyaluran bansos. Terlebih, terus melakukan koordinasi jika terdapat masalah penyaluran. Sejauh ini penyaluran bansos PKH dan rastra masih terpantau aman. ”Kami sebatas fasilitator, ada pendamping kalau ada masalah. Kami pikir sudah sulit untuk diselewengkan,” katanya.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman Thohir menyampaikan, pihaknya juga akan ikut membantu memantau penyaluran bansos. Meski program pemerintah pusat, pemantauan dilakukan untuk memastikan masyarakat menerima secara utuh. ”Jika ada laporan, akan kami sampaikan pada dinas terkait agar ditindaklanjuti ke kementerian. Bansos ini harus dipastikan sampai kepada yang membutuhkan,” tukasnya.

BANGKALAN – Kesejahteraan masyarakat menjadi perhatian serius pemerintah pusat. Tahun ini, uang triliunan rupiah digelontorkan untuk membantu masyarakat Madura. Bantuan sosial (bansos) itu diharapkan dimanfaatkan dengan baik oleh keluarga penerima manfaat (KPM) empat kabupaten di Pulau Garam.

Berdasarkan data Kementerian Sosial (Kemensos), total anggaran program keluarga harapan (PKH) dan beras sejahtera (rastra) Madura 2018 mencapai Rp 1.061.332.940.000. Untuk Bangkalan terdapat 73.498 penerima PKH dengan nominal bantuan Rp 138.966.550.000 pada 2018. Terdiri dari PKH reguler, disabilitas, dan lanjut usia (lansia).

Ada penambahan penerima PKH tahun ini untuk Kota Salak. Pada 2017 terdapat 56.143 KPM PKH. Jadi ada penambahan 17.355 KPM. Sementara untuk rastra 93.575 KPM dengan nominal Rp 123.519.000.000. KPM penerima rastra tidak ada penambahan. Namun, tahun ini tanpa uang tebusan alias gratis.


Kemudian untuk Sampang, 74.473 penerima PKH dengan bantuan Rp 140.867.380.000. Pada 2017 hanya 54.090 penerima. Sama-sama terdiri dari PKH reguler, disabilitas, dan lansia. Penerima rastra juga tidak ada perubahan dari tahun sebelumnya, yakni 19.512 KPM dengan total bantuan Rp 157.755.840.000.

Di Pamekasan tahun ini juga terdapat penambahan penerima bansos dari Kemensos. Penerima rastra di Kota Gerbang Salam masih sama. Pada 2017, PKH terdapat 29.614 penerima. Tahun ini, Rp 93.077.770.000 ditujukan bagi 49.228 KPM PKH reguler, disabilitas, dan lansia.

Seperti tiga kabupaten lainnya, penerima rastra di Sumenep tidak ada perubahan dari tahun lalu. Sementara untuk bansos PKH 2017 jumlahnya 44.013 KPM. Kemudian 2018 ditambah menjadi 68.161 penerima dengan total anggaran Rp 128.924.720.000.

Baca Juga :  Mabes Polri Amankan Guru Honorer

Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat akan memastikan penyaluran PKH bisa tepat waktu. Yakni, disalurkan empat tahap setahun. Penyaluran pertama hingga ketiga masing-masing Rp 500 ribu. Sementara tahap empat sebesar Rp 390 ribu.

Diakui, bansos untuk wilayah Madura tergolong besar. Selain itu juga tahun ini diberikan penambahan KPM maupun anggaran untuk bansos. Diharapkan bansos tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik oleh KPM.

Harry menerangkan, keterlambatan penyaluran di Masalembu, Sumenep, dalam kendali Kemensos. Bukan karena kesengajaan, melainkan kendala akses untuk bisa mencapai daerah tersebut. ”Karena cuaca buruk. Seperti November 2017 lalu, daerah timur sering cuaca ekstrem,” tuturnya.

Untuk mengantisipasi keterlambatan penyaluran, pihaknya menerbitkan surat keputusan (SK) berupa penambahan kategori PKH akses. PKH jenis ini diperuntukkan bagi wilayah yang memiliki akses transportasi, infrastruktur, dan sarana prasarana yang terbatas. ”PKH akses itu bagi daerah yang memerlukan intervensi khusus karena tingkat kesulitan akses ke daerah tersebut, seperti kepulauan atau daerah terpencil,” tuturnya.

Bagi daerah dengan kategori PKH akses mempersilakan bank penyalur mencairkan PKH dua kali setahun. Daerah seperti Masalembu tergantung cuaca. Kalau misalkan cuaca buruk, pencairan bisa dirapel. ”Diperbolehkan, dan ada pedomannya bagi PKH akses,” terang Harry kepada Jawa Pos Radar Madura melalui sambungan telepon Rabu (7/3).

Jika dalam satu tahun tidak bisa disalurkan dua kali, bank penyalur harus mengirimkan surat resmi ke Kemensos terkait kendala. Namun, dia memastikan semua kendala penyaluran tetap ditangani. Selain terobosan PKH akses, juga ada opsi agar bank penyalur bekerja sama dengan bank lokal. Kemudian, disalurkan melalui pos. Namun, beberapa opsi tersebut masih dirumuskan.

Baca Juga :  JPRM Bekali Mahasiswa Keterampilan Edit Berita

Seperti disampaikan Mensos, lanjut dia, pihaknya akan memastikan bansos benar-benar sampai di tangan rakyat yang berhak menerima. Misal bansos PKH Rp 1.890.000 bagi setiap KPM per tahun dan dalam empat tahap. Yakni Februari, Mei, Agustus, dan November.

Bantuan pangan nontunai (BPNT) Rp 110.000 per bulan harus diberikan utuh. Selain itu, bansos rastra diberikan secara gratis. Dia meminta masyarakat melaporkan jika ada penghambat atau penyelewengan penyaluran. ”Akan diberi sanksi bagi orang tidak jujur dan tidak amanah,” ucapnya.

Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos Bangkalan Didik Yanuardy mengatakan, pihaknya akan memfasilitasi penyaluran bansos. Terlebih, terus melakukan koordinasi jika terdapat masalah penyaluran. Sejauh ini penyaluran bansos PKH dan rastra masih terpantau aman. ”Kami sebatas fasilitator, ada pendamping kalau ada masalah. Kami pikir sudah sulit untuk diselewengkan,” katanya.

Anggota Komisi D DPRD Bangkalan Abdurrahman Thohir menyampaikan, pihaknya juga akan ikut membantu memantau penyaluran bansos. Meski program pemerintah pusat, pemantauan dilakukan untuk memastikan masyarakat menerima secara utuh. ”Jika ada laporan, akan kami sampaikan pada dinas terkait agar ditindaklanjuti ke kementerian. Bansos ini harus dipastikan sampai kepada yang membutuhkan,” tukasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/