alexametrics
21 C
Madura
Tuesday, May 17, 2022

Biakes Maskin Susut Rp 5,5 M

BANGKALAN – Anggaran pembiayaan masyarakat miskin (Biakes Maskin) tahun ini turun drastis. Pada 2019, alokasinya Rp 6,5 miliar. Kini justru hanya Rp 1 miliar atau berkurang Rp 5,5 miliar.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan membenarkan anggaran Biakes Maskin menurun. Itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020.

Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional. Termasuk, mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema ganda.

”Kenapa turun, karena di dalam penyusunan anggaran, itu dijelaskan bahwa pemerintah daerah tidak diperkenankan. Atas dasar itu, Pemkab Bangkalan lebih hati-hati,” kata Nur Hasan kemarin (7/1).

Menurut Nur Hasan, agar tidak dianggap melabrak aturan di atasnya, tentu sikap yang harus diambil adalah hati-hati. Namun, kehadiran Pemkab Bangkalan harus ada. ”Karena itu, tetap dianggarkan Biakes Maskin sebesar Rp 1 miliar,” ujarnya.

Baca Juga :  Bangun Gapura Cinta Negeri, Ini Harapan Kapolres Bangkalan

Meskipun dalam praktiknya Biakes Maskin tidak sama secara penuh perlakuannya dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Misalnya, yang pengguna BPJS Kesehatan diperiksa gratis. Lalu, besoknya masih sakit, tetap gratis. Tetapi, untuk Biakes Maskin, sekarang sakit, besok masih sakit lagi, belum tentu gratis.

”Karena itu, dipandang perlu ada Biakes Maskin. Sebab, tidak semua dikaver melalui JKN,” imbuhnya.

Politikus PPP itu menyatakan, Biakes Maskin sebagai bentuk kehadiran pemkab Bangkalan terhadap masyarakat yang betul-betul emergency dalam hal kesehatan. ”Kami harap dalam pelaksanaannya benar-benar tepat,” pintanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo menyatakan, turunnya Biakes Maskin disebabkan keterbatasan anggaran. ”Saya sudah konsultasi dengan pihak Kementerian Kesehatan. Biakes Maskin itu tidak termasuk dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional,” jelasnya.

Baca Juga :  BOP PAUD Naik Rp 13 Miliar, Disdik Tunggu Juklak dan Juknis

Pria yang akrab disapa Yoyok itu menyatakan, anggaran Rp 1 miliar tersebut tentu kurang. Sebab, pada 2019 dikucurkan Rp 6,5 miliar, hampir 100 persen terserap. Hanya sisa Rp 400 jutaan.

”Tapi dari Rp 1 miliar, diupayakan ada tambahan. Entah di PAK (perubahan anggaran keuangan) nanti,” terangnya.

Yoyok menegaskan bahwa Biakes Maskin merupakan bentuk kehadiran Pemkab Bangkalan dalam membantu warganya yang miskin. Hanya, selain masuk 14 kriteria kategori penyakit, juga harus masuk dalam basis data terpadu (BDT).

”Kalau tidak masuk di BDT, tidak bisa masuk. Itu perlu peran aktif dari operator desa,” tandasnya.

 

BANGKALAN – Anggaran pembiayaan masyarakat miskin (Biakes Maskin) tahun ini turun drastis. Pada 2019, alokasinya Rp 6,5 miliar. Kini justru hanya Rp 1 miliar atau berkurang Rp 5,5 miliar.

Ketua Komisi D DPRD Bangkalan Nur Hasan membenarkan anggaran Biakes Maskin menurun. Itu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2020.

Dalam regulasi tersebut, pemerintah daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) jaminan kesehatan daerahnya dengan manfaat yang sama dengan jaminan kesehatan nasional. Termasuk, mengelola sebagian jaminan kesehatan daerahnya dengan skema ganda.

”Kenapa turun, karena di dalam penyusunan anggaran, itu dijelaskan bahwa pemerintah daerah tidak diperkenankan. Atas dasar itu, Pemkab Bangkalan lebih hati-hati,” kata Nur Hasan kemarin (7/1).

Menurut Nur Hasan, agar tidak dianggap melabrak aturan di atasnya, tentu sikap yang harus diambil adalah hati-hati. Namun, kehadiran Pemkab Bangkalan harus ada. ”Karena itu, tetap dianggarkan Biakes Maskin sebesar Rp 1 miliar,” ujarnya.

Baca Juga :  SMPN 1 Socah Tanamkan Cinta Lingkungan

Meskipun dalam praktiknya Biakes Maskin tidak sama secara penuh perlakuannya dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Misalnya, yang pengguna BPJS Kesehatan diperiksa gratis. Lalu, besoknya masih sakit, tetap gratis. Tetapi, untuk Biakes Maskin, sekarang sakit, besok masih sakit lagi, belum tentu gratis.

”Karena itu, dipandang perlu ada Biakes Maskin. Sebab, tidak semua dikaver melalui JKN,” imbuhnya.

Politikus PPP itu menyatakan, Biakes Maskin sebagai bentuk kehadiran pemkab Bangkalan terhadap masyarakat yang betul-betul emergency dalam hal kesehatan. ”Kami harap dalam pelaksanaannya benar-benar tepat,” pintanya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bangkalan Sudiyo menyatakan, turunnya Biakes Maskin disebabkan keterbatasan anggaran. ”Saya sudah konsultasi dengan pihak Kementerian Kesehatan. Biakes Maskin itu tidak termasuk dalam pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional,” jelasnya.

Baca Juga :  Dampak Refocusing Anggaran pada Pembangunan

Pria yang akrab disapa Yoyok itu menyatakan, anggaran Rp 1 miliar tersebut tentu kurang. Sebab, pada 2019 dikucurkan Rp 6,5 miliar, hampir 100 persen terserap. Hanya sisa Rp 400 jutaan.

”Tapi dari Rp 1 miliar, diupayakan ada tambahan. Entah di PAK (perubahan anggaran keuangan) nanti,” terangnya.

Yoyok menegaskan bahwa Biakes Maskin merupakan bentuk kehadiran Pemkab Bangkalan dalam membantu warganya yang miskin. Hanya, selain masuk 14 kriteria kategori penyakit, juga harus masuk dalam basis data terpadu (BDT).

”Kalau tidak masuk di BDT, tidak bisa masuk. Itu perlu peran aktif dari operator desa,” tandasnya.

 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/