alexametrics
21.1 C
Madura
Friday, July 1, 2022

Hanya 1 Pembudi Daya Perikanan Berizin

BANGKALAN – Kesadaran pembudi daya ikan untuk mengurus izin perlu ditingkatkan. Hingga saat ini hanya satu pembudi daya yang memiliki izin usaha. Pasalnya, sebagian masyarakat menganggap mengurus izin itu tidak mudah.

Kasi Pelayanan Usaha dan Kelembagaan Diskan Bangkalan Kurniawan menyampaikan, perizinan usaha perikanan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski begitu, pengajuan perizinan harus mendapatkan pengantar dari diskan daerah. ”Dari kami bukan rekomendasi, lebih tepatnya pengantar,” ucapnya kemarin (6/2).

Kurniawan mengklaim pihaknya telah berusaha untuk mendorong pembudi daya ikan untuk melakukan izin usaha. Namun masih banyak masyarakat yang enggan melengkapi izin usaha karena banyaknya administrasi dan biaya yang perlu dipersiapkan. ”Kita sudah menyosialisasikan, cuma kadang pelaku usaha itu banyak yang berstigma mengurus izin itu ribet,” dalihnya.

Baca Juga :  Pemkab Belum Tindak Tambak Ilegal

Pihaknya mengaku telah mendorong pembudi daya untuk mengajukan izin usaha. Bahkan, siap memfasilitasi pendaftaran ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jatim dengan sistem online melalui online single submission (OSS). ”Kesalahan bukan ada pada aparat tetapi pembudi daya,” tutur Kurniawan tanpa menyebut jumlah masyarakat menjadi pembudi daya perikanan di Kota Salak.

Legalitas izin usaha sangat penting. Dia berharap semua pembudi daya perikanan di Bangkalan melengkapi izin usaha agar menjadi legal. ”Harusnya kan izin itu sebelum usaha dijalankan,” katanya.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan M. Husni Syakur mengaku kecewa dengan kinerja diskan yang dinilai gagal untuk mendorong pembudi daya untuk mengajukan izin usaha. Pihaknya meminta pemerintah serius menyikapi soal izin usaha perikanan itu. ”Perlu menjemput bola, dan itu lebih bagus,” sarannya.

Baca Juga :  Krisis Penyuluh Perikanan Belum Teratasi

Politikus PDI Perjuangan itu berarap pemerintah daerah memfasilitasi pembudi daya untuk tertib administrasi. Sebab dengan pendaftaran melalui OSS, pihaknya meyakini banyak masyarakat yang kebingungan untuk melegalkan usahanya. ”Harus difasilitasi, karena masih banyak yang belum paham dengan pendaftaran online,” pungkasnya. (jup)

BANGKALAN – Kesadaran pembudi daya ikan untuk mengurus izin perlu ditingkatkan. Hingga saat ini hanya satu pembudi daya yang memiliki izin usaha. Pasalnya, sebagian masyarakat menganggap mengurus izin itu tidak mudah.

Kasi Pelayanan Usaha dan Kelembagaan Diskan Bangkalan Kurniawan menyampaikan, perizinan usaha perikanan merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Meski begitu, pengajuan perizinan harus mendapatkan pengantar dari diskan daerah. ”Dari kami bukan rekomendasi, lebih tepatnya pengantar,” ucapnya kemarin (6/2).

Kurniawan mengklaim pihaknya telah berusaha untuk mendorong pembudi daya ikan untuk melakukan izin usaha. Namun masih banyak masyarakat yang enggan melengkapi izin usaha karena banyaknya administrasi dan biaya yang perlu dipersiapkan. ”Kita sudah menyosialisasikan, cuma kadang pelaku usaha itu banyak yang berstigma mengurus izin itu ribet,” dalihnya.

Baca Juga :  DPRD Sampang Dorong Peningkatan Usaha Budi Daya Ikan

Pihaknya mengaku telah mendorong pembudi daya untuk mengajukan izin usaha. Bahkan, siap memfasilitasi pendaftaran ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jatim dengan sistem online melalui online single submission (OSS). ”Kesalahan bukan ada pada aparat tetapi pembudi daya,” tutur Kurniawan tanpa menyebut jumlah masyarakat menjadi pembudi daya perikanan di Kota Salak.

Legalitas izin usaha sangat penting. Dia berharap semua pembudi daya perikanan di Bangkalan melengkapi izin usaha agar menjadi legal. ”Harusnya kan izin itu sebelum usaha dijalankan,” katanya.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan M. Husni Syakur mengaku kecewa dengan kinerja diskan yang dinilai gagal untuk mendorong pembudi daya untuk mengajukan izin usaha. Pihaknya meminta pemerintah serius menyikapi soal izin usaha perikanan itu. ”Perlu menjemput bola, dan itu lebih bagus,” sarannya.

Baca Juga :  Tiap Bulan, Lampu SGB Telan Rp 23 Juta

Politikus PDI Perjuangan itu berarap pemerintah daerah memfasilitasi pembudi daya untuk tertib administrasi. Sebab dengan pendaftaran melalui OSS, pihaknya meyakini banyak masyarakat yang kebingungan untuk melegalkan usahanya. ”Harus difasilitasi, karena masih banyak yang belum paham dengan pendaftaran online,” pungkasnya. (jup)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/