BANGKALAN – Pemerintah pusat mengurangi distribusi pupuk bersubsidi untuk semua wilayah di Indonesia. Termasuk jatah untuk petani di Kota Salak. Komisi B DPRD Bangkalan mengingatkan agar tidak ada permainan dalam penyaluran pupuk tersebut.
Anggota Komisi B DPRD Bangkalan M. Husni Syakur meminta dinas pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (dispertapahorbun) serius menyiasati pengurangan jatah pupuk dari pemerintah pusat. Dia berharap pengurangan jatah tersebut tidak memengaruhi produksi pertanian.
”Walupun jatah pupuk bersubsidi itu dikurangi, semoga saja tidak berpengaruh terhadap petani di Bangkalan,” harapnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mendesak pemerintah untuk memonitor penyaluran pupuk di lapangan. Dengan demikian, distribusi pupuk tepat sararan. ”Distribusi pupuk harus tepat sasaran dan tidak dipermainkan oleh distributor dan agen. Jangan sampai ada permainan,” imbaunya Rabu (5/12).
Kasubbag Program Dispertapahorbun Bangkalan Moeh. Ridhwan mengatakan, walaupun distribusi pupuk dikurangi oleh pusat, hingga saat ini stok pupuk di Kota Salak masih aman. Dia mengaku lembaganya belum menerima laporan kelangkaan pupuk bersubsidi.
”Sampai saat ini pengurangan jatah pupuk tidak memengaruhi musim tanam,” tuturnya.
Ridhwan meminta petani mulai beralih ke pupuk organik karena memberikan dampak positif terhadap tanah. ”Pupuk organik itu memberikan dampak positif dalam waktu panjang,” jelasnya.
Ridhwan berjanji akan meningkatkan kinerja penyuluh pertanian yang tersebar di 273 desa dan 8 kelurahan di Kota Salak pada musim tanam kali ini. ”Kita akan meningkatkan kinerja penyuluh kami untuk mendampingi petani,” janjinya.
Dispertapahorbun mengimbau penyuluh untuk memberikan pemahaman kepada petani untuk menghemat pupuk. Salah satunya dengan cara tanam jajar legowo. ”Kinerja penyuluh tentang memberikan informasi budi daya itu akan mampu menyiasati keterbatasan pupuk dari pemerintah,” tandasnya. (jup)
BANGKALAN – Pemerintah pusat mengurangi distribusi pupuk bersubsidi untuk semua wilayah di Indonesia. Termasuk jatah untuk petani di Kota Salak. Komisi B DPRD Bangkalan mengingatkan agar tidak ada permainan dalam penyaluran pupuk tersebut.
Anggota Komisi B DPRD Bangkalan M. Husni Syakur meminta dinas pertanian tanaman pangan hortikultura dan perkebunan (dispertapahorbun) serius menyiasati pengurangan jatah pupuk dari pemerintah pusat. Dia berharap pengurangan jatah tersebut tidak memengaruhi produksi pertanian.
”Walupun jatah pupuk bersubsidi itu dikurangi, semoga saja tidak berpengaruh terhadap petani di Bangkalan,” harapnya.
Politikus PDI Perjuangan itu mendesak pemerintah untuk memonitor penyaluran pupuk di lapangan. Dengan demikian, distribusi pupuk tepat sararan. ”Distribusi pupuk harus tepat sasaran dan tidak dipermainkan oleh distributor dan agen. Jangan sampai ada permainan,” imbaunya Rabu (5/12).
Kasubbag Program Dispertapahorbun Bangkalan Moeh. Ridhwan mengatakan, walaupun distribusi pupuk dikurangi oleh pusat, hingga saat ini stok pupuk di Kota Salak masih aman. Dia mengaku lembaganya belum menerima laporan kelangkaan pupuk bersubsidi.
”Sampai saat ini pengurangan jatah pupuk tidak memengaruhi musim tanam,” tuturnya.
Ridhwan meminta petani mulai beralih ke pupuk organik karena memberikan dampak positif terhadap tanah. ”Pupuk organik itu memberikan dampak positif dalam waktu panjang,” jelasnya.
- Advertisement -
Ridhwan berjanji akan meningkatkan kinerja penyuluh pertanian yang tersebar di 273 desa dan 8 kelurahan di Kota Salak pada musim tanam kali ini. ”Kita akan meningkatkan kinerja penyuluh kami untuk mendampingi petani,” janjinya.
Dispertapahorbun mengimbau penyuluh untuk memberikan pemahaman kepada petani untuk menghemat pupuk. Salah satunya dengan cara tanam jajar legowo. ”Kinerja penyuluh tentang memberikan informasi budi daya itu akan mampu menyiasati keterbatasan pupuk dari pemerintah,” tandasnya. (jup)
