alexametrics
18.5 C
Madura
Wednesday, June 29, 2022

DBH Migas Baru Cair Rp 17 Miliar

BANGKALAN – Perolehan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) untuk Pemkab Bangkalan selalu kecil. Kondisi tersebut terjadi hampir setiap tahun. Tahun ini juga demikian.

Dari target Rp 30.359.408.400, hingga bulan September baru dikucurkan Rp 17.207.456.485. DBH yang dikucurkan ke daerah selalu lebih sedikit. Tidak sesuai pembagian yang sudah ditentukan pusat.

Kabid Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Bapenda Bangkalan Sri Yenny Repeliyanti mengutarakan, realisasinya selalu tidak 100 persen. Itu hampir setiap tahun. Bahkan, terjadi juga ke DBH yang lain. ”Tidak hanya DBH gas minyak bumi dan gas alam,” ungkapnya Kamis (5/10).

Yenny menjelaskan, pembagian DBH migas yang diterima daerah setiap tahun menjadi kewenangan pusat. Semua detail pembagian berdasarkan Peraturan Presiden 137/2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ”Daerah tidak tahu dapat berapa pembagiannya untuk DBH gas minyak bumi dan gas alam, karena sudah pusat yang menentukan,” terangnya.

Baca Juga :  Bangun Sinergi, Diskominfo Fasilitasi Pertemuan Media

Meski demikian, pihaknya berharap, anggaran yang sudah dibagi itu sesuai, dan lebih-lebih yang ditransfer ke daerah 100 persen. Padahal, lanjut Yenny, dengan DBH itu daerah bisa mengalokasikan untuk banyak program di lingkungan pemkab. ”Bisa untuk pelayanan kesehatan dan program yang lain,” katanya.

Yenny mengemukakan, September ini DBH baru separo yang dikucurkan dari pemerintah pusat. Jadi, masih terdapat miliaran rupiah yang belum ditransfer ke daerah. Dia berharap dikucurkan 100 persen. ”Tapi, kami optimistis jika berkaca pada tahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Jika diakumulasi dari tahun ke tahun bisa mencapai miliaran rupiah. Tapi pemkab tidak bisa berbuat apa-apa.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Muhlis Assuryani mengatakan, pemkab harus aktif menanyakan alasan pemerintah tidak mengucurkan 100 persen. Itu untuk memperjelas berapa yang diterima daerah setiap tahun. ”Kalau begini yang rugi kan daerah. Makanya, harus ditanyakan itu,” tandasnya.

Baca Juga :  Rekanan Rest Area Didenda Rp 500 Ribu Tiap Hari

BANGKALAN – Perolehan dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) untuk Pemkab Bangkalan selalu kecil. Kondisi tersebut terjadi hampir setiap tahun. Tahun ini juga demikian.

Dari target Rp 30.359.408.400, hingga bulan September baru dikucurkan Rp 17.207.456.485. DBH yang dikucurkan ke daerah selalu lebih sedikit. Tidak sesuai pembagian yang sudah ditentukan pusat.

Kabid Pengembangan dan Pengendalian Pendapatan Daerah Bapenda Bangkalan Sri Yenny Repeliyanti mengutarakan, realisasinya selalu tidak 100 persen. Itu hampir setiap tahun. Bahkan, terjadi juga ke DBH yang lain. ”Tidak hanya DBH gas minyak bumi dan gas alam,” ungkapnya Kamis (5/10).


Yenny menjelaskan, pembagian DBH migas yang diterima daerah setiap tahun menjadi kewenangan pusat. Semua detail pembagian berdasarkan Peraturan Presiden 137/2015 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. ”Daerah tidak tahu dapat berapa pembagiannya untuk DBH gas minyak bumi dan gas alam, karena sudah pusat yang menentukan,” terangnya.

Baca Juga :  Lomba Mozaik Kenalkan Isi Museum

Meski demikian, pihaknya berharap, anggaran yang sudah dibagi itu sesuai, dan lebih-lebih yang ditransfer ke daerah 100 persen. Padahal, lanjut Yenny, dengan DBH itu daerah bisa mengalokasikan untuk banyak program di lingkungan pemkab. ”Bisa untuk pelayanan kesehatan dan program yang lain,” katanya.

Yenny mengemukakan, September ini DBH baru separo yang dikucurkan dari pemerintah pusat. Jadi, masih terdapat miliaran rupiah yang belum ditransfer ke daerah. Dia berharap dikucurkan 100 persen. ”Tapi, kami optimistis jika berkaca pada tahun-tahun sebelumnya,” imbuhnya.

Jika diakumulasi dari tahun ke tahun bisa mencapai miliaran rupiah. Tapi pemkab tidak bisa berbuat apa-apa.

Anggota Komisi B DPRD Bangkalan Muhlis Assuryani mengatakan, pemkab harus aktif menanyakan alasan pemerintah tidak mengucurkan 100 persen. Itu untuk memperjelas berapa yang diterima daerah setiap tahun. ”Kalau begini yang rugi kan daerah. Makanya, harus ditanyakan itu,” tandasnya.

Baca Juga :  Rekanan Rest Area Didenda Rp 500 Ribu Tiap Hari
- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/