BANGKALAN – Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Bangkalan mendapat sorotan negatif Komisi A DPRD. Perangkat daerah (PD) yang dinakhodai Mulyanto Dahlan itu merahasiakan surat pertanggungjawaban (SPj) kegiatannya.
Ketua Komisi A DPRD Bangkalan Kasmu mengutarakan, upaya komisi A untuk mengetahui setiap kegiatan DPMD terkendala. Sebab, PD enggan terbuka atas realisasi programnya. Misalnya, mengenai SPj. Termasuk, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sejumlah kegiatan yang lain.
”Memang tertutup. Kami minta laporan DPA tidak didengar-dengar. Memang begitu DPMD,” katanya Jumat (5/1).
Padahal, kata Kasmu, komisi A selaku mitra DPMD wajib mengetahui semua kegiatan mitra kerjanya. Dengan demikian, fungsi kontrol berjalan. ”Ke kami itu tidak terbuka. Tapi, masalahnya pihak lain banyak yang tahu tentang SPj-SPj. Ini yang kami herankan,” ungkapnya.
Kasmu sangat menyayangkan pola kebijakan di DPMD. ”Misalnya, bantuan pembangunan balai desa. Makanya, nanti diam-diam kami sidak,” janjjinya.
Sementara itu, Kepala DPMD Bangkalan Mulyanto Dahlan belum bisa dimintai penjelasan. Yang bersangkutan sulit dikonfirmasi.
Di tempat terpisah, Kepala Bappeda Bangkalan Moh. Fahri mengatakan, antara komisi A dan DPMD semestinya terjalin komunikasi yang baik. Dengan demikian, program-program itu bisa berjalan sesuai harapan. Hanya, memang tidak semua harus diketahui dewan.
”Bergantung pada pola komunikasi yang dibangun saja. Dan saya pikir, tidak ada salahnya DPMD memberi tahu. Kalau semata-mata tujuannya untuk kebaikan Bangkalan,” pungkasnya.
