alexametrics
24.6 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

Warga Pertanyakan Realisasi BPNT

BANGKALAN – Persoalan bantuan pangan nontunai (BPNT) di Bangkalan belum selesai. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak. Untuk menanyakan kejelasan realisasi BPNT, puluhan warga mengatasnamakan Aksi Bangkalan Sejahtera (ABS) mendatangi kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan kantor Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan kemarin (4/9).

Warga berkumpul sejak pukul 09.00. Orasi berlangsung di depan kantor BRI. Lalu, pedemo geser ke kantor dinsos di Jalan Halim Perdanakusuma. Sekitar pukul 11.13 massa tiba dan kembali berorasi. Mereka ditemui Sekretaris Dinsos Bangkalan Iwan Setiyadi.

Korlap aksi Yudika mengatakan, penerima PKH dari jumlah 70.000 lebih hingga pencairan ketiga menurun menjadi 65.353. Pihaknya update data terakhir untuk rencana finalisasi tahap keempat sekitar 61.353. Ada pengurangan drastis dalam dua kali pencairan.

Perubahan yang begitu besar itu dipertanyakan dan perlu dijelaskan pihak dinsos. ”Dinsos dan BRI harus ada keterbukaan kepada kami. Yang kami butuhkan data by name by address. Dengan begitu, kami bisa menilai dan bersama-sama memperhatikan masyarakat,” ujarnya.

”Supaya diketahui secara pasti yang menerima benar-benar meninggal atau ada perubahan data. Msialnya, dulu miskin sekarang kaya. Yang menjadi pertanyaan kami, dinsos dan BRI menutupi persoalan data ini,” sambung Yudika.

Baca Juga :  Klaster Usaha Binaan BRI Purun Eco-Straw Dapat Apresiasi di Sidang Umum PBB

Sekretaris Dinsos Bangkalan Iwan Setyawan mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan yaitu validasi data terbaru yang sudah ada di tiap desa. Itu harus dibantu oleh pegiat sosial supaya proses verifikasi dan validasi (verval) data terpadu bisa selesai. Sebab, bantuan yang akan disalurkan pemerintah by name by address.

”Di desa sudah ada data masing-masing dan operator. Itu segera diverifikasi. Proses verifikasi membutuhkan dokumen,” jelasnya.

Desa harus melalui musyawarah desa (musdes) untuk memberikan informasi tentang basis data terpadu.  Masalah data dari Kemensos, pihaknya akan mengomunikasikan secara detail. ”Secepatnya kami sosialisasikan kepada kepala desa. Tahun ini untuk verval dianggarkan Rp 1,4 miliar,” tandasnya.

Pemimpin Cabang BRI Bangkalan Sudono menjelaskan, yang menjadi tugas pokok pihaknya adalah menyiapkan e-warung dan distribusi buku tabungan serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau biasa disebut kartu Cumbo. ”Kondisi terakhir ada 368 e-warung yang sudah siap,” katanya.

Baca Juga :  Pendamping¬†PKH Harus Memilih jika Double Job

Pria asal Semarang itu menambahkan, untuk penambahan, jika ada masyarakat yang bersedia menyediakan e-warung dipersilakan. Pihaknya tetap akan menerima. Pihaknya akan cek kelayakan kemudian akan dikoordinasikan dengan dinsos.

”Kesiapan kami untuk distribusi kartu sesuai arahan atau ketentuan yang dikeluarkan Kemensos,” jelasnya. ”Tanggal 5 Agustus diminta untuk diberhentikan dulu supaya tidak didistribusikan,” imbuhnya.

Sudono menjelaskan, pihaknya akan melaporkan ke pemerintah pusat. Disamping itu ada verifikasi. Ke depan data direncanakan dilakukan perbaikan. Pihaknya selalu siap bila ada instruksi. Saat ini pihaknya sudah menyiapkan. ”Memang ada data yang kurang valid. Makanya, akan dilakukan perbaikan data,” terangnya.

Pihaknya mengajak semua pihak sama-sama kerja demi penyaluran bansos yang baik sesuai data yang benar. ”Tujuannya, supaya bantuan-bantuan yang lain mudah,” harapnya.

Untuk diketahui, program BPNT merupakan bantuan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlahnya 93.331 KPM. Perinciannya, penerima non-PKH 59.998 dan penerima PKH 33.333. Setiap bulan KPM menerima Rp 110 ribu. Pencairannya berbentuk beras dan telur.  

- Advertisement -

BANGKALAN – Persoalan bantuan pangan nontunai (BPNT) di Bangkalan belum selesai. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari berbagai pihak. Untuk menanyakan kejelasan realisasi BPNT, puluhan warga mengatasnamakan Aksi Bangkalan Sejahtera (ABS) mendatangi kantor Bank Rakyat Indonesia (BRI) dan kantor Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan kemarin (4/9).

Warga berkumpul sejak pukul 09.00. Orasi berlangsung di depan kantor BRI. Lalu, pedemo geser ke kantor dinsos di Jalan Halim Perdanakusuma. Sekitar pukul 11.13 massa tiba dan kembali berorasi. Mereka ditemui Sekretaris Dinsos Bangkalan Iwan Setiyadi.

Korlap aksi Yudika mengatakan, penerima PKH dari jumlah 70.000 lebih hingga pencairan ketiga menurun menjadi 65.353. Pihaknya update data terakhir untuk rencana finalisasi tahap keempat sekitar 61.353. Ada pengurangan drastis dalam dua kali pencairan.


Perubahan yang begitu besar itu dipertanyakan dan perlu dijelaskan pihak dinsos. ”Dinsos dan BRI harus ada keterbukaan kepada kami. Yang kami butuhkan data by name by address. Dengan begitu, kami bisa menilai dan bersama-sama memperhatikan masyarakat,” ujarnya.

”Supaya diketahui secara pasti yang menerima benar-benar meninggal atau ada perubahan data. Msialnya, dulu miskin sekarang kaya. Yang menjadi pertanyaan kami, dinsos dan BRI menutupi persoalan data ini,” sambung Yudika.

Baca Juga :  Terkesan Dipaksakan, Komisi D Panggil Semua Pihak Terkait

Sekretaris Dinsos Bangkalan Iwan Setyawan mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan yaitu validasi data terbaru yang sudah ada di tiap desa. Itu harus dibantu oleh pegiat sosial supaya proses verifikasi dan validasi (verval) data terpadu bisa selesai. Sebab, bantuan yang akan disalurkan pemerintah by name by address.

”Di desa sudah ada data masing-masing dan operator. Itu segera diverifikasi. Proses verifikasi membutuhkan dokumen,” jelasnya.

Desa harus melalui musyawarah desa (musdes) untuk memberikan informasi tentang basis data terpadu.  Masalah data dari Kemensos, pihaknya akan mengomunikasikan secara detail. ”Secepatnya kami sosialisasikan kepada kepala desa. Tahun ini untuk verval dianggarkan Rp 1,4 miliar,” tandasnya.

Pemimpin Cabang BRI Bangkalan Sudono menjelaskan, yang menjadi tugas pokok pihaknya adalah menyiapkan e-warung dan distribusi buku tabungan serta Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) atau biasa disebut kartu Cumbo. ”Kondisi terakhir ada 368 e-warung yang sudah siap,” katanya.

Baca Juga :  Pengawasan Satpol PP-Dinsos Jangan Kendur

Pria asal Semarang itu menambahkan, untuk penambahan, jika ada masyarakat yang bersedia menyediakan e-warung dipersilakan. Pihaknya tetap akan menerima. Pihaknya akan cek kelayakan kemudian akan dikoordinasikan dengan dinsos.

”Kesiapan kami untuk distribusi kartu sesuai arahan atau ketentuan yang dikeluarkan Kemensos,” jelasnya. ”Tanggal 5 Agustus diminta untuk diberhentikan dulu supaya tidak didistribusikan,” imbuhnya.

Sudono menjelaskan, pihaknya akan melaporkan ke pemerintah pusat. Disamping itu ada verifikasi. Ke depan data direncanakan dilakukan perbaikan. Pihaknya selalu siap bila ada instruksi. Saat ini pihaknya sudah menyiapkan. ”Memang ada data yang kurang valid. Makanya, akan dilakukan perbaikan data,” terangnya.

Pihaknya mengajak semua pihak sama-sama kerja demi penyaluran bansos yang baik sesuai data yang benar. ”Tujuannya, supaya bantuan-bantuan yang lain mudah,” harapnya.

Untuk diketahui, program BPNT merupakan bantuan pemerintah kepada keluarga penerima manfaat (KPM). Jumlahnya 93.331 KPM. Perinciannya, penerima non-PKH 59.998 dan penerima PKH 33.333. Setiap bulan KPM menerima Rp 110 ribu. Pencairannya berbentuk beras dan telur.  

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/