alexametrics
20.7 C
Madura
Thursday, May 26, 2022

Sisa Realisasi Anggaran 2018 Capai Rp 136 Miliar

BANGKALAN – Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) pelaksanaan APBD 2018 cukup fantastis. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya Rp 136 miliar. Angka tersebut terungkap ketika Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) ke dewan kemarin (4/7).

Berdasarkan realisasi, defisit anggaran lebih dari Rp 52 miliar dan realisasi pembiayaan neto Rp 189 miliar. Dengan demikian, terdapat silpa Rp 136 miliar lebih pada 2018. ”Cukup besar memang silpanya. Tapi, alhamdulillah tidak ada masalah berarti dalam laporan keuangan kita. Terbukti, kita dapat WTP,” katanya.

Menurut dia, silpa yang ada ini masih akan diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan dalam anggaran 2018. Dengan demikian, apa yang belum terlaksana dan menjadi kendala bisa terealisasi dengan tuntas. ”Nanti kami evaluasi. Seperti apa peruntukan untuk kegiatan agar bisa terlaksana,” ujarnya.

Baca Juga :  Ra Latif Sangat Peduli Pendidikan

Karena itu, pihaknya meminta saran dan masukan dari DPRD. Hal tersebut sangat dibutuhkan demi pelaksanaan program yang tertuang dalam APBD. ”Kami tetap membuka saran dan kritik dari dewan. Hanya, kritik itu yang membangun dan konstruktif,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa Ra Latif itu menyampaikan, sejauh ini pihaknya memang terus melakukan pembinaan dan evaluasi ke sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Tujuannya, supaya program terlaksana dengan optimal. ”Makanya, apa saja yang belum terlaksana, kami evaluasi, kami tanya kendalanya apa saja,” tuturnya.

Pihaknya juga selalu mengimbau agar pejabat yang diberi wewenang melaksanakan kegiatan. Tidak boleh bekerja keluar dari aturan. Sebab, apabila menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, itu akan berisiko. ”Bekerja profesional. Lakukan sesuai aturan,” jelasnya.

Baca Juga :  Berorientasi pada Pengenalan Sejarah dan Kebudayaan

Mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu menyatakan, ketika bekerja sesuai aturan dan dalam pelaporannya prosedural, tidak akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan, dia optimistis bisa meraih predikat wajat tanpa pengecualian (WTP) lagi. ”Hal-hal yang demikian terus kami sampaikan kepada pejabat,” sebutnya.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengatakan, kinerja pemkab harus lebih optimal lagi. Jika silpa itu besar, menunjukkan kalau banyak kegiatan tidak terlaksana. ”Perlu dievaluasi. Ratusan miliar ini besar sekali. Kan eman terjadi silpa,” tandasnya.

BANGKALAN – Sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) pelaksanaan APBD 2018 cukup fantastis. Tak tanggung-tanggung, jumlahnya Rp 136 miliar. Angka tersebut terungkap ketika Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron menyampaikan laporan pertanggungjawaban (LPj) ke dewan kemarin (4/7).

Berdasarkan realisasi, defisit anggaran lebih dari Rp 52 miliar dan realisasi pembiayaan neto Rp 189 miliar. Dengan demikian, terdapat silpa Rp 136 miliar lebih pada 2018. ”Cukup besar memang silpanya. Tapi, alhamdulillah tidak ada masalah berarti dalam laporan keuangan kita. Terbukti, kita dapat WTP,” katanya.

Menurut dia, silpa yang ada ini masih akan diperhitungkan dengan kewajiban-kewajiban yang belum terselesaikan dalam anggaran 2018. Dengan demikian, apa yang belum terlaksana dan menjadi kendala bisa terealisasi dengan tuntas. ”Nanti kami evaluasi. Seperti apa peruntukan untuk kegiatan agar bisa terlaksana,” ujarnya.

Baca Juga :  Bupati Ra Latif Launching Aplikasi Sidaya Sehati

Karena itu, pihaknya meminta saran dan masukan dari DPRD. Hal tersebut sangat dibutuhkan demi pelaksanaan program yang tertuang dalam APBD. ”Kami tetap membuka saran dan kritik dari dewan. Hanya, kritik itu yang membangun dan konstruktif,” ucapnya.

Pria yang akrab disapa Ra Latif itu menyampaikan, sejauh ini pihaknya memang terus melakukan pembinaan dan evaluasi ke sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD). Tujuannya, supaya program terlaksana dengan optimal. ”Makanya, apa saja yang belum terlaksana, kami evaluasi, kami tanya kendalanya apa saja,” tuturnya.

Pihaknya juga selalu mengimbau agar pejabat yang diberi wewenang melaksanakan kegiatan. Tidak boleh bekerja keluar dari aturan. Sebab, apabila menyimpang dari peraturan dan perundang-undangan, itu akan berisiko. ”Bekerja profesional. Lakukan sesuai aturan,” jelasnya.

Baca Juga :  Di Arosbaya, 8 Dusun Terendam Air Luapan Sungai

Mantan wakil ketua DPRD Bangkalan itu menyatakan, ketika bekerja sesuai aturan dan dalam pelaporannya prosedural, tidak akan menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan, dia optimistis bisa meraih predikat wajat tanpa pengecualian (WTP) lagi. ”Hal-hal yang demikian terus kami sampaikan kepada pejabat,” sebutnya.

Wakil Ketua DPRD Bangkalan Fatkurrahman mengatakan, kinerja pemkab harus lebih optimal lagi. Jika silpa itu besar, menunjukkan kalau banyak kegiatan tidak terlaksana. ”Perlu dievaluasi. Ratusan miliar ini besar sekali. Kan eman terjadi silpa,” tandasnya.

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/