BANGKALAN– Pemerintah pusat menarget Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bangkalan bisa memenuhi 22.000 sertifikat atau bidang selama 2017. Namun, proyek operasi nasional agraria (prona) itu baru terealisasi 83 persen atau 18.260 sertifikat atau bidang. Akibatnya, sisa jatah 3.740 sertifikasi tanah yang dibiayai negara itu hangus.
Kasi Pengadaan Tanah BPN Bangkalan Kawit membenarkan capaian prona pada 2017 hanya 83 persen atau minus 17 persen. ”Kami rasa itu sudah maksimal,” ujarnya Kamis (4/1).
Kawit mengklaim, tidak maksimalnya realisasi Prona 2017 bukan sepenuhnya kesalahan lembaganya. Namun, kurangnya dukungan dari pihak lain yang bisa menghambat realisasi.
Menurut dia, ada beberapa faktor yang memengaruhi realisasi prona tak maksimal. Di antaranya, penambahan enam ribu sertifikat atau bidang dalam prona oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR)/BPN baru turun September 2017.
Kemudian, jangkauan lahan tanah sulit, tingkat kesadaran masyarakat rendah, dan penerima prona lambat dalam penyetoran berkas. ”Kami sudah berusaha keras agar realisasi prona bisa mencapai 100 persen. Namun, memang ada faktor lain yang menghambat. Jadi, realisasinya 83 persen,” katanya.
Di tempat terpisah, anggota Komisi A Bangkalan Fathur Rosi mengaku kecewa dengan kinerja BPN. Masyarakat yang dirugikan jika kinerja BPN tidak maksimal. ”Dengan capaian 83 persen, kami sangat kecewa,” ungkapnya.
Politikus Demokrat itu berjanji segera memanggil BPN Bangkalan. Tujuannya, mempertanyakan minimnya realisasi Prona 2017. ”Kami koordinasikan dengan teman-teman di komisi dulu. Baru setelah itu akan melakukan pemanggilan pihak BPN,” janjinya.
Untuk diketahui, tahun ini Kementerian ATR/BPN menggelontorkan anggaran Rp 3.504.000.000. Uang miliaran rupiah itu untuk pembuatan 16 ribu sertifikat atau bidang. Ribuan sertifikat tersebut untuk 69 desa yang tersebar di 14 kecamatan.
Pemerintah pusat kemudian menambah jatah 6.000 sertifikat atau bidang. Dengan demikian, prona meningkat menjadi 2.200 sertifikat atau bidang. Dari target sertifikat tersebut, yang terealisasi baru 50 persen.
Program tersebut dibiayai pemerintah. Mulai pengumpulan data (alat bukti/alas hak), pengukuran bidang tanah, dan pemeriksaan tanah. Kemudian, penerbitan SK hak/pengesahan data fisik dan data yuridis, penerbitan sertifikat, serta supervisi dan pelaporan.
Penerima prona hanya dibebani biaya meterai serta pembuatan dan pemasangan patok tanda batas tanah. Selain itu, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) serta pajak penghasilan (PPh) dari pengalihan hak atas tanah dan bangunan bagi yang terkena ketentuan perpajakan.
