BANGKALAN – Bupati Bangkalan dan Wakil Bupati pasangan R. Abdul Latif Amin Imron dan Mohni terikat janji politik. Salah satunya, rencana pemberian bantuan untuk kesejahteraan guru madrasah diniyahb (madin) dan guru ngaji di lingkungan Pemkab Bangkalan. Namun, dengan jumlah yang tidak sedikit, program itu berpotensi menguras APBD setempat.
Data Kemenag Bangkalan menyebutkan bahwa guru madin 7.815 orang (lihat grafis). Itu yang memiliki surat keputusan (SK). Itupun belum termasuk jumlah guru ngaji. Sebab diprediksi keberadaan guru ngaji jumlahnya mencapai ribuan orang.
Kasi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Bangkalan Hamidah mengutarakan, lembaganya memang sudah menyiapkan data. Proses tersebut dilakukan sejak mendengar salah satu program janji politik pasangan bupati-wakil bupati ada bantuan kesejahteraan terhadap guru madin dan guru ngaji. ”Ternyata beberapa waktu lalu, memang ada perwakilan dari pemkab yang membicarakan soal ini,” katanya, Rabu (3/10).
Karena itu, pihaknya melakukan pendataan. Akan tetapi, hanya fokus terhadap guru madin. ”Kalau data guru madin sudah klir. Jumlahnya sekitar 7 ribu lebih,” ujarnya.
Hamidah menyampaikan, guru madin memang banyak. Bahkan, sejak diberitahu ke lembaga-lembaga bahwa akan ada bantuan, banyak guru madin yang berbondong-bondong menyetor berkas. ”Legalitas formalnya kami minta SK guru, penunjukan dia sebagai guru madin, KTP, ditambah dengan izin operasional dari lembaga tersebut,” terangnya.
Hamidah mengaku tidak tahu besaran bantuan yang akan diberikan kepada setiap guru madin. Sebab, tugas kemenag hanya menyiapkan data. ”Alhamdulillah kalau dapat bantuan. Tapi, tentu cukup besar anggaran yang keluar nanti,” ucapnya.
Hamidah mengakui jika selama ini guru Madin memang tidak mendapatkan honor atau bantuan apapun. Mereka hanya mendapat bantuan operasional sekolah daerah (bosda) dari Provinsi Jawa Timur. Bantuan itu langsung ditransfer ke lembaga-lembaga masing, bukan per guru madin. Karena itu, dia berharap agar janji politik itu benar-benar terwujud.
Dia menambahkan, kemenag tidak bisa melakukan pendataan guru ngaji. Sebab, bentuk legalitas formalnya tidak ada. Guru ngaji tidak punya lembaga. ”Kami kesulitan untuk mendata guru ngaji. Biar pemkab sendiri yang melakukan pendataan,” ungkapnya.
Meski demikian dia memperkirakan jumlah guru ngaji bisa jauh lebih besar daripada guru madin. Tiap RT bisa mencapai puluhan guru ngaji. Bahkan, tidak perlu ke musala atau langgar, rumah-rumah warga itu bisa saja ada guru ngaji. ”Makanya harus disiapkan anggarannya. Karena itu sudah menjadi kewenangan pemkab Bangkalan,” jelasnya.
Wakil Bupati Bangkalan Mohni mengaku siap mewujudkan janji politiknya untuk mensejahterakan guru madin dan guru ngaji. Hanya, nanti data yang masuk perlu dipilah-pilah. Bisa saja sore sebagai guru madin, tapi, malam hari guru ngaji. ”Supaya tidak double bantuan. Kami lakukan validasi dulu,” katanya.
Mantan Kadisdik itu mengatakan, bantuan kesejahteraan terhadap guru ngaji dan guru madin itu menjadi program 100 hari kerja dirinya dengan Bupati R. Abdul Latif Amin Imron. Namun, nominal perincian bantuan tiap bulan belum diputuskan. Sebab, akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Bantuan itu akan dicairkan tipa tiga bulan sekali. ”Hanya, target bulan Desember 2018 sudah bisa diterima. Karena sudah teranggarkan di APBD perubahan,” paparnya.
Pada prinsipnya, anggaran yang disiapkan itu Rp 5,2 miliar. Mekanisme pencairan masih dalam kajian. ”Yang jelas, kami klirkan di data dulu. Termasuk, data soal guru ngaji,” imbuhnya.
Terpisah Bupati Bangkalan R. Abdul Latif Amin Imron menyatakan, bantuan kesejahteraan guru ngaji kemungkinan besar bisa diwujudkan 2019. ”Kita anggarkan di 2019 untuk guru ngaji,” pungkasnya.
