alexametrics
24.1 C
Madura
Wednesday, August 10, 2022

Eks Kades Kelbung Tersangka

Kerugian Negara Bertambah Jadi Rp 3 Miliar

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Penyidikan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) program keluarga harapan (PKH) Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Bangkalan, semakin benderang. Penyidik Korps Adhyaksa menetapkan Samsuri sebagai tersangka. Dia menjabat sebagai kepala desa (Kades) Kelbung pada 2017 hingga 2021.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangkalan Candra Saptaji melalui Humas Dedi Franky membenarkan penyidik menetapkan tersangka kepada suami Suliha itu. Penyidik sudah memanggil Samsuri.

Pada pemanggilan pertama sebagai saksi dia hadir. Dedi mengatakan, Samsuri tidak memenuhi panggilan kedua kemungkinan karena banyak yang ditetapkan tersangka. ”Pemanggilan dua kali statusnya masih sebagai saksi, tapi dia tidak hadir,” katanya saat diwawancarai kemarin (3/8).

Hasil pengembangan tim penyidik, yang bersangkutan juga menerima aliran dana hasil dugaan tipikor bantuan sosial (bansos). Karena itu, pihaknya menetapkan Samsuri sebagai tersangka. ”Penetapan sebagai tersangka akhir Juli,” imbuh pria asal Jawa Barat itu.

Keterangan dari saksi-saksi sebelumnya, yang bersangkutan tidak memegang kartu ATM milik keluarga penerima manfaat (KPM). Namun, dia menerima aliran dana yang dicairkan oleh para tersangka. Selain itu, dia tahu bahwa istrinya yang memegang ATM para penerima bantuan.

Baca Juga :  Hasil Swab Keluar Hari Ini

”Ketika dilakukan pemanggilan ulang tidak kooperatif, maka kami akan melakukan tindakan sebagaimana mestinya,” tegas Dedi.

Sebagai pemangku kebijakan, mestinya Samsuri mengembalikan semua kartu ATM milik penerima dan dana yang dicairkan. Penerima PKH di Desa Kelbung selama lima tahun rata-rata 250 penerima. Pada 2017 penerima lebih kurang 300 orang. Kemudian, ada yang 280 orang dan menjadi 250 orang.

Hasil pengembangan dari tim penyidik juga mengungkap bahwa kerugian negara juga bertambah. ”Awalnya Rp 2 miliar. Setelah dikembangkan, kerugian negara mendekati angka Rp 3 niliar,” urai Kasi Intelijen Kejari Bangkalan itu.

Dedi kembali menegaskan akan memanggil Samsuri sebagai tersangka. Jika tidak diindahkan, kejari akan memasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Namun, itu semua menjadi kewenangan penyidik. Pihaknya terus mengembangkan perkara yang ditanganinya ini.

Baca Juga :  Istri Baru Melahirkan, Warga Bangkalan Disel Polisi Gegara Curi Motor

”Mudah-mudahan upaya yang sudah kami lakukan bisa segera selesai. Biar nanti bisa segera disidangkan,” harapnya.

Sebelumnya, lima orang sudah ditetapkan tersangka dugaan korupsi bansos PKH Desa Kelbung, Kecamatan Galis. Orang yang ditetapkan tersangka dan ditahan lebih dulu yakni Suliha. Istri mantan Kades Kelbung Samsuri itu dibui bersamaan dengan pendamping PKH Kelbung 2017–2018 Nurus Zaman.

Lalu menyusul Sulaimah Irawati dan pendamping PKH 2018–2021 Abdul Manab. Setelah itu, kejaksaan menahan Koordinator Kecamatan (Korcam) PKH Galis Abdul Ghoffar Azis.

Jumlah KPM PKH Desa Kelbung 300 warga kurang mampu yang berhak menerima bantuan. Namun, sejak 2017 hingga 2021 bantuan tidak tersalurkan. Kartu anjungan tunai mandiri (ATM) milik KPM dipegang Suliha. Sandi semua ATM sama. Pencairan dilakukan di ATM, BRILink, dan e-warong. (rul/luq)

BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Penyidikan perkara tindak pidana korupsi (tipikor) program keluarga harapan (PKH) Desa Kelbung, Kecamatan Galis, Bangkalan, semakin benderang. Penyidik Korps Adhyaksa menetapkan Samsuri sebagai tersangka. Dia menjabat sebagai kepala desa (Kades) Kelbung pada 2017 hingga 2021.

Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Bangkalan Candra Saptaji melalui Humas Dedi Franky membenarkan penyidik menetapkan tersangka kepada suami Suliha itu. Penyidik sudah memanggil Samsuri.

Pada pemanggilan pertama sebagai saksi dia hadir. Dedi mengatakan, Samsuri tidak memenuhi panggilan kedua kemungkinan karena banyak yang ditetapkan tersangka. ”Pemanggilan dua kali statusnya masih sebagai saksi, tapi dia tidak hadir,” katanya saat diwawancarai kemarin (3/8).


Hasil pengembangan tim penyidik, yang bersangkutan juga menerima aliran dana hasil dugaan tipikor bantuan sosial (bansos). Karena itu, pihaknya menetapkan Samsuri sebagai tersangka. ”Penetapan sebagai tersangka akhir Juli,” imbuh pria asal Jawa Barat itu.

Keterangan dari saksi-saksi sebelumnya, yang bersangkutan tidak memegang kartu ATM milik keluarga penerima manfaat (KPM). Namun, dia menerima aliran dana yang dicairkan oleh para tersangka. Selain itu, dia tahu bahwa istrinya yang memegang ATM para penerima bantuan.

Baca Juga :  Hasil Swab Keluar Hari Ini

”Ketika dilakukan pemanggilan ulang tidak kooperatif, maka kami akan melakukan tindakan sebagaimana mestinya,” tegas Dedi.

Sebagai pemangku kebijakan, mestinya Samsuri mengembalikan semua kartu ATM milik penerima dan dana yang dicairkan. Penerima PKH di Desa Kelbung selama lima tahun rata-rata 250 penerima. Pada 2017 penerima lebih kurang 300 orang. Kemudian, ada yang 280 orang dan menjadi 250 orang.

Hasil pengembangan dari tim penyidik juga mengungkap bahwa kerugian negara juga bertambah. ”Awalnya Rp 2 miliar. Setelah dikembangkan, kerugian negara mendekati angka Rp 3 niliar,” urai Kasi Intelijen Kejari Bangkalan itu.

Dedi kembali menegaskan akan memanggil Samsuri sebagai tersangka. Jika tidak diindahkan, kejari akan memasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO). Namun, itu semua menjadi kewenangan penyidik. Pihaknya terus mengembangkan perkara yang ditanganinya ini.

Baca Juga :  Sterilisasi 200 Titik dengan Disinfektan

”Mudah-mudahan upaya yang sudah kami lakukan bisa segera selesai. Biar nanti bisa segera disidangkan,” harapnya.

Sebelumnya, lima orang sudah ditetapkan tersangka dugaan korupsi bansos PKH Desa Kelbung, Kecamatan Galis. Orang yang ditetapkan tersangka dan ditahan lebih dulu yakni Suliha. Istri mantan Kades Kelbung Samsuri itu dibui bersamaan dengan pendamping PKH Kelbung 2017–2018 Nurus Zaman.

Lalu menyusul Sulaimah Irawati dan pendamping PKH 2018–2021 Abdul Manab. Setelah itu, kejaksaan menahan Koordinator Kecamatan (Korcam) PKH Galis Abdul Ghoffar Azis.

Jumlah KPM PKH Desa Kelbung 300 warga kurang mampu yang berhak menerima bantuan. Namun, sejak 2017 hingga 2021 bantuan tidak tersalurkan. Kartu anjungan tunai mandiri (ATM) milik KPM dipegang Suliha. Sandi semua ATM sama. Pencairan dilakukan di ATM, BRILink, dan e-warong. (rul/luq)

- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/