alexametrics
21.4 C
Madura
Thursday, May 19, 2022

Komisi C Minta Pengawasan Internal Lebih Intens

BANGKALAN – Lelang fisik pembangunan gedung unit layanan pengadaan (ULP) tuntas. Proyek senilai Rp 1,8 miliar itu sudah penandatanganan kontrak. Karena itu, Komisi C DPRD selaku mitra kerja dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (PRKP) meminta rekanan memperhatikan kualitas.

Anggota Komisi C DPRD Bangkalan Musawwir mengutarakan, pembangunan gedung ULP harus benar-benar dilaksanakan sesuai RAB. Karena itu, dinas PRKP harus intens melakukan pengawasan internal ketika proyek fisik tersebut dikerjakan.

”Konsultan pengawasnya harus jalan dan aktif. Dinas PRKP harus mendesak itu,” katanya.

Tujuannya, agar proyek fisik tersebut tidak dikerjakan asal-asalan. Selain itu, supaya proyek yang dimenangkan CV Sahara itu berkualitas. Apalagi, proyek gedung itu membutuhkan waktu cukup lama. Jadi tidak ada alasan bagi rekanan untuk tidak menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.

Baca Juga :  Dandim 0829 Serahkan Bantuan APD Untuk Puskesmas Se-Bangkalan

”Kalau bisa tiap hari datangi ke lokasi pekerjaannya agar rekanan tidak punya kesempatan untuk bekerja tidak benar,” ujarnya.

Pengawasan dari komisi C tentu tidak bisa intens seperti pengawas internal dari dinas PRKP. Hanya sewaktu-waktu melakukan inspeksi mendadak (sidak). ”Yang jelas, akan kami pantau. Kalau ternyata nanti ada yang tidak beres, langsung suruh benerin,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PRKP Bangkalan Ishak Sudibyo mengatakan, saat ini sudah dalam pematangan lahan. Sebab, tidak lama lagi akan dibangun fondasi. Selama pekerjaan berlangsung, tentu konsultan pengawas bakal bekerja sebagaimana mestinya.

”Pasti kami perketat pengawasan. Lagi pula, rekanan yang memenangkan proyek ini sudah profesional,” katanya.

Jika perusahaan tidak profesional, tidak mungkin diterima. ”Ukurannya kan begitu. Ya nanti pasti kami pantau progresnya setiap minggu,” pungkasnya. 

Baca Juga :  Proyek Jalan Nasional Terancam Molor
- Advertisement -

BANGKALAN – Lelang fisik pembangunan gedung unit layanan pengadaan (ULP) tuntas. Proyek senilai Rp 1,8 miliar itu sudah penandatanganan kontrak. Karena itu, Komisi C DPRD selaku mitra kerja dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman (PRKP) meminta rekanan memperhatikan kualitas.

Anggota Komisi C DPRD Bangkalan Musawwir mengutarakan, pembangunan gedung ULP harus benar-benar dilaksanakan sesuai RAB. Karena itu, dinas PRKP harus intens melakukan pengawasan internal ketika proyek fisik tersebut dikerjakan.

”Konsultan pengawasnya harus jalan dan aktif. Dinas PRKP harus mendesak itu,” katanya.


Tujuannya, agar proyek fisik tersebut tidak dikerjakan asal-asalan. Selain itu, supaya proyek yang dimenangkan CV Sahara itu berkualitas. Apalagi, proyek gedung itu membutuhkan waktu cukup lama. Jadi tidak ada alasan bagi rekanan untuk tidak menghasilkan pekerjaan yang berkualitas.

Baca Juga :  Gala Karya Resmi Garap Gedung DPRD

”Kalau bisa tiap hari datangi ke lokasi pekerjaannya agar rekanan tidak punya kesempatan untuk bekerja tidak benar,” ujarnya.

Pengawasan dari komisi C tentu tidak bisa intens seperti pengawas internal dari dinas PRKP. Hanya sewaktu-waktu melakukan inspeksi mendadak (sidak). ”Yang jelas, akan kami pantau. Kalau ternyata nanti ada yang tidak beres, langsung suruh benerin,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas PRKP Bangkalan Ishak Sudibyo mengatakan, saat ini sudah dalam pematangan lahan. Sebab, tidak lama lagi akan dibangun fondasi. Selama pekerjaan berlangsung, tentu konsultan pengawas bakal bekerja sebagaimana mestinya.

”Pasti kami perketat pengawasan. Lagi pula, rekanan yang memenangkan proyek ini sudah profesional,” katanya.

Jika perusahaan tidak profesional, tidak mungkin diterima. ”Ukurannya kan begitu. Ya nanti pasti kami pantau progresnya setiap minggu,” pungkasnya. 

Baca Juga :  Bupati Ra Latif Serap Aspirasi dan Santuni Anak Yatim
- Advertisement -

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/