BANGKALAN – Inspeksi mendadak (sidak) Komisi D ke Puskesmas Bangkalan kemarin (3/5) hanya dilakukan satu anggota, yakni Abdurrahman Thohir. Politikus Demokrat ini mengaku mendapat keluhan tentang honor jasa pelayanan (jaspel) yang tak kunjung dicairkan.
Abdurrahman Thohir mengutarakan, kedatangannya ke Puskesmas Bangkalan sebagai sampel terkait informasi belum dicairkannya jaspel kepada karyawan. ”Kami hanya ingin memastikan dan klarifikasi seperti apa di bawah sebenarnya. Ternyata benar terjadi keterlambatan pencairan honor jaspel,” kata Abdurrahman.
Menurut Abdurrahman, dana jaspel itu merupakan hak para karyawan yang harus dibayarkan. Termasuk juga tidak boleh ada pemotongan sepeser pun.
”Katanya, yang Januari–Februari sudah dibayar. Untuk dugaan pemotongan dibantah oleh kepala puskesmas,” ujarnya.
Dia menambahkan, alasan honor jaspel terlambat itu karena terdapat perubahan pencairan. Semula dicairkan dengan cara tunai. Namun, kini untuk 2018 sistem pencairan diberlakukan nontunai.
”Itu yang bikin terlambat. Jadi, para karyawan disibukkan harus membuka rekening baru. Ya saya maklumi jika itu alasannya,” ucapnya.
Sementara itu, Kepala Puskesmas Bangkalan Daniar Sukmawati mengatakan, keterlambatan pencairan itu karena ada perubahan sistem. Dari pencairan tunai, sekarang jadi nontunai. ”Kami tidak mengada-ada karena memang faktanya demikian,” sergahnya.
Penerima jaspel di Puskesmas Bangkalan sebanyak 123 orang. Itu terdiri dari tenaga harian lepas (THL) dan pegawai negeri sipil (PNS). Adapun nominal per orang tidak sama. Tergantung masa kerja, ijazah, dan tingkat kedisiplinan. Senin (30/4), dirapel untuk Januari–Februari sudah cair. Sisanya (Maret–April) tidak akan lama lagi.
”Tidak sama, ada yang menerima Rp 200 ribu, Rp 500 ribu, dan bisa lebih. Tergantung masa kerja dan lainnya,” jelasnya.
Daniar menegaskan bahwa tuduhan adanya pemotongan terhadap dana jaspel itu tidak benar dan fitnah. ”Tidak ada pemotongan,” bantahnya.
