BANGKALAN – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bangkalan melibatkan partisipasi publik dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2024. Yakni, melaksanakan forum konsultasi publik (FKP) di Aula Diponegoro kemarin (2/3).
Plt Bupati Bangkalan Mohni menyatakan, FKP rancangan awal RKPD merupakan salah satu cara untuk mengomunikasikan dan mengoordinasikan permasalahan di Bangkalan. Juga isu strategi yang berkembang dan arah pembangunan ke depan.
”Tujuannya, untuk disejajarkan semua di tingkat pemerintahan. Mulai dari pusat hingga nasional,” jelas mantan Kadispendik Bangkalan itu.
Jabatan bupati Bangkalan akan berakhir tahun ini. Dengan demikian, 2024 akan menjadi tahap awal perencanaan dengan berpedoman pada rencana pembangunan daerah (RPD) 2024–2026 dengan mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD) 2005–2025.
”Dengan visi Bangkalan sebagai kabupaten industri, perdagangan dan jasa yang tangguh menuju terciptanya masyarakat madani,” terang Mohni.
Pada 2024, arah kebijakan Pemkab Bangkalan yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera dengan tata kelola pemerintahan yang inklusif melalui pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Sementara pada 2025 yaitu percepatan investasi dan proyek strategis berbasis kawasan serta aktivasi entrepreneur.
Sementara pada 2026 yaitu pemantapan daya saing agrobisnis, perdagangan, industri, dan jasa berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Tujuannya, meningkatkan kualitas SDM, menurunkan angka kemiskinan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi inklusif yang didukung peningkatan infrastruktur berwawasan lingkungan. ”Serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” imbuhnya.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Bangkalan Agus Sugianto Zein menambahkan, FKP rancangan awal RKPD merupakan salah satu upaya pemerintah melibatkan publik dalam menentukan Bangkalan ke depan. ”Semua kebijakan pemerintah diharapkan sesuai dengan harapan masyarakat,” ucapnya. (jup/onk/par)
