BANGKALAN, Jawa Pos Radar Madura – Tahun pelajaran baru 2021–2022 dimulai sejak Senin (12/7). Namun, hingga saat ini masih banyak sekolah yang belum memperbarui data pokok pendidikan (dapodik). Sekolah juga tidak memperbarui data siswa barunya.
Berdasar data di laman https://dapo.kemdikbud.go.id/, dari 710 sekolah dasar (SD) di Kota Salak, hanya 203 yang memperbarui dapodik. Sementara 507 lembaga lainnya belum update.
Untuk jejang sekolah menegah pertama (SMP), dari 246 lembaga, hanya 79 sekolah yang mempembarui data. Sebanyak 167 SMP sisanya belum melakukan pembaruan.
Kabid Pembinaan SMP Dinas Pendidikan (Disdik) Bangkalan Jufri Kora tidak memungkiri banyaknya lembaga pendidikan yang belum update dapodik. Menurut dia, pembaruan data yang harus dilaporkan secara online tersebut akan berlangsung hingga Selasa (31/8).
Jufri mengaku tidak tahu secara pasti mengapa banyak lembaga pendidikan yang belum memperbarui dapodik. Yang jelas, selama data siswa belum diperbarui, sekolah dapat menerima siswa baru. ”Mungkin hanya belum sempat. Kalau (SMP) yang negeri insyaallah sudah selesai,” ujarnya kemarin (1/8).
Meski begitu, Jufri yakin semua SD dan SMP tetap melakukan pembaharuan sebelum cut off. Sebab, jika sekolah tidak memperbarui dapodik sesuai waktu yang ditentukan, lembaga tidak akan mendapat bantuan dari pemerintah pusat. Misalnya, bantuan operasional sekolah (BOS) reguler. ”Hak-haknya tidak akan diberikan oleh pemerintah pusat,” tegas mantan Kabid Pendidikan Nonformal Disdik Bangkalan itu.
Kabid Pembinaan Dewi Ega Oktavianti juga membenarkan banyaknya sekolah yang belum mempembarui dapodik. Sebab, ada perubahan aplikasi dapodik. Dengan demikian, dibutuhkan sosialisasi kepada operator sekolah. ”Aplikasi (dapodik) yang sekarang 2021. Kalau yang baru 2022,” tuturnya.
Adanya perubahan aplikasi dapodik tersebut akan disampaikan mulai hari ini kepada operator sekolah. Dengan begitu, semua sekolah bisa mempercepat perubahan dapodik sebelum deadline yang ditentukan. ”Masih bisa menerima siswa (baru) sebelum perubahan dilakukan ditutup,” sambungnya.
Ketua Dewan Pendidikan Bangkalan Mustahal Rasyid meminta disdik mendorong semua sekolah tidak menunggu hingga menjelang 31 Agustus untuk pelaporan BOS. Pembaruan awal lebih baik. Dengan demikian, adanya potensi gangguan pada menjelang cut off bisa dihindari.
”Jangan sampai ada yang tidak mendapatkan BOS karena masalah dapodik. Itu bisa berakibat pada lembaga dan mutu pendidikan,” sarannya. (jup)
