alexametrics
21 C
Madura
Tuesday, May 17, 2022

Pemkab Bangkalan Bingung Kewenangan Pengelolaan Laut

BANGKALAN – Entah karena tidak tahu atau ada alasan lain, pemkab akan mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI pekan depan. Itu lantaran pemkab bingung dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Hal itu disampaikan langsung Kabag Perekonomian Setkab Bangkalan  Joko Supriyono Selasa (1/8). Menurutnya, sejak terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, banyak kewenangan pemerintah kabupaten diambil alih oleh pemerintah provinsi. Salah satunya, tentang pengelolaan laut.

Dalam pasal 27 disebutkan, jika pengelolaan sumber daya alam di wilayah kelautan itu menjadi kewenangan pemprov. Paling jauh 12 mil dari garis pantai. Namun demikian, dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016, pemerintah kabupaten masih diberi hak mengelola participating interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja minyak dan gas bumi.

Baca Juga :  Bupati Ra Latif Ajak Ormas Wujudkan Kabupaten Ramah Investasi

Joko mengakui jika wilayah kelautan kini menjadi wewenang provinsi. Namun, bagaimana dengan Peraturan Menteri ESDM. ”Artinya, dengan peraturan menteri itu, daerah bisa berpartisipasi memberikan 10 persen saham kepada kontraktor yang nantinya bisa mendapatkan dana bagi hasil,” katanya.

Namun, kata Joko, aturan tersebut masih membingungkan. Sebab, terbentur dengan Undang-Undang 23/2014. ”Itu yang membuat kami dilema sekarang. Padahal, untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas, yang pengeborannya masih masuk 4 mil dari bibir pantai, daerah bisa menawarkan PI,” terangnya.

Atas dasar itu, pekan depan pihaknya bakal mendatangi Kementerian ESDM untuk berkonsultasi mengenai kewenangan daerah dalam hal kontrak kerja sama kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Sebab, hal ini perlu ada pemahaman yang komprehensif.

Baca Juga :  Honor GTT SMA/SMK Jadi Polemik

”Perlu kami kesana (Kementerian ESDM, Red). Perlu diluruskan. Karena kami bingung, ikut undang-undang atau peraturan menteri,” kelitnya.

Sejauh ini, kata dia, untuk dana bagi hasil migas memang belum ada. Namun, pihaknya juga tidak tahu pasti apakah sudah include di dana perimbangan atau tidak. ”Kalau dana bagi hasil migas ke daerah itu belum. Tapi, siapa tahu sudah diberikan di dana perimbangan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Asis menilai upaya Pemkab Bangkalan untuk berkonsultasi ke Kementerian ESDM merupakan langkah bagus. Bahkan, lebih cepat lebih baik. ”Bagus-bagus. Secepatnya diurus, agar ada penjelasan yang pasti,” ucapnya santai. 

BANGKALAN – Entah karena tidak tahu atau ada alasan lain, pemkab akan mendatangi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) RI pekan depan. Itu lantaran pemkab bingung dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016 tentang Ketentuan Penawaran Participating Interest 10 persen pada Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi.

Hal itu disampaikan langsung Kabag Perekonomian Setkab Bangkalan  Joko Supriyono Selasa (1/8). Menurutnya, sejak terbit Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, banyak kewenangan pemerintah kabupaten diambil alih oleh pemerintah provinsi. Salah satunya, tentang pengelolaan laut.

Dalam pasal 27 disebutkan, jika pengelolaan sumber daya alam di wilayah kelautan itu menjadi kewenangan pemprov. Paling jauh 12 mil dari garis pantai. Namun demikian, dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 37 Tahun 2016, pemerintah kabupaten masih diberi hak mengelola participating interest (PI) 10 persen pada wilayah kerja minyak dan gas bumi.

Baca Juga :  LPG Melon Mulai Langka

Joko mengakui jika wilayah kelautan kini menjadi wewenang provinsi. Namun, bagaimana dengan Peraturan Menteri ESDM. ”Artinya, dengan peraturan menteri itu, daerah bisa berpartisipasi memberikan 10 persen saham kepada kontraktor yang nantinya bisa mendapatkan dana bagi hasil,” katanya.

Namun, kata Joko, aturan tersebut masih membingungkan. Sebab, terbentur dengan Undang-Undang 23/2014. ”Itu yang membuat kami dilema sekarang. Padahal, untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas, yang pengeborannya masih masuk 4 mil dari bibir pantai, daerah bisa menawarkan PI,” terangnya.

Atas dasar itu, pekan depan pihaknya bakal mendatangi Kementerian ESDM untuk berkonsultasi mengenai kewenangan daerah dalam hal kontrak kerja sama kegiatan eksplorasi dan eksploitasi migas. Sebab, hal ini perlu ada pemahaman yang komprehensif.

Baca Juga :  Bangun Sinergi, Diskominfo Fasilitasi Pertemuan Media

”Perlu kami kesana (Kementerian ESDM, Red). Perlu diluruskan. Karena kami bingung, ikut undang-undang atau peraturan menteri,” kelitnya.

Sejauh ini, kata dia, untuk dana bagi hasil migas memang belum ada. Namun, pihaknya juga tidak tahu pasti apakah sudah include di dana perimbangan atau tidak. ”Kalau dana bagi hasil migas ke daerah itu belum. Tapi, siapa tahu sudah diberikan di dana perimbangan,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Komisi B DPRD Bangkalan Asis menilai upaya Pemkab Bangkalan untuk berkonsultasi ke Kementerian ESDM merupakan langkah bagus. Bahkan, lebih cepat lebih baik. ”Bagus-bagus. Secepatnya diurus, agar ada penjelasan yang pasti,” ucapnya santai. 

Artikel Terkait

Most Read

Artikel Terbaru

/