BANGKALAN – Program bantuan pangan nontunai (BPNT) sebagai ganti bantuan beras sejahtera (rastra) belum bisa direalisasikan di Kota Salak. Dinas Sosial (Dinsos) Bangkalan masih menunggu petunjuk teknis (juknis) dari Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melaksanakan progam tersebut.
Kepala Dinsos Bangkalan Taufan Zairinsyah membenarkan rastra akan diganti BPNT. Dia tidak bisa menyampaikan banyak tentang BPNT. ”Juknisnya saja saya belum terima,” ungkap dia Jumat (30/11).
Taufan belum bisa memastikan apakah penerima BPNT sesuai dengan jumlah penerima rastra atau tidak. Menurut dia, penerima rastra akan disesuaikan dengan kuota yang ditentukan Kemensos. ”Belum ada ketentuan dari pusat berapa jumlah penerimanya,” ujarnya.
Dalam pelaksanaan BPNT, keluarga penerima manfaat (KPM) bakal mendapatkan bantuan Rp 110 ribu. Pencairan dilakukan melalui e-warung dengan menggandeng BRI. ”Nanti mereka mengambilnya di e-warung, bisa beli beras, atau telur,” terangnya.
Asisten Manajer Pemasaran dana BRI Cabang Bangkalan Nur Kholis mengutarakan, penyaluran BPNT dan pencairan dilakukan tiap agen BRILink. ”BPNT itu tidak boleh diambil uangnya, tetapi dibelanjakan berupa barang,” jelasnya.
Dia menyebutkan, BRILink di Kota Salak mencapai 1.000. Tetapi, penyebarannya tidak merata di 273 desa di Bangkalan. ”Sebaran itu tidak sama setiap desa, kandag-kadang ada yang hanya satu atau lebih,” tuturnya.
BRI berencana mengusulkan kepada bupati agar pencairan BPNT ditangani badan usaha milik desa (BUMDes). Hal itu, menurut Kholis, untuk menghindari adanya gesekan pedagang dan penyedia e-warung.
”Demi kenyamanan bersama, kalau melalui BUMDes, desa kan harus bertanggung jawab juga penyaluran program untuk masyarakatnya,” pungkasnya. (jup)
