SUMENEP, RadarMadura.id – Ketepatan perencanaan menjadi kunci keberhasilan pembangunan daerah. Karena itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep terus mengawal penyusunan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) agar program pembangunan berjalan sesuai prioritas, kebutuhan masyarakat, dan target yang telah ditetapkan.
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan, penyusunan RKPD tidak sekadar menjadi agenda rutin tahunan.
Dokumen tersebut harus mampu menjawab berbagai persoalan di masyarakat sekaligus menjadi pedoman dalam menentukan program prioritas dan arah penggunaan anggaran daerah. ”Setiap tahapannya kita maksimalkan,” katanya.
Menurut Arif, bappeda memiliki peran penting dalam mengoordinasikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar program yang dirancang berjalan selaras dengan arah pembangunan kabupaten.
Sinkronisasi antar perangkat daerah diperlukan agar pelaksanaan program lebih terarah, tidak tumpang tindih, serta memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. ”Termasuk agar anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara efektif,” ucapnya.
Dia menjelaskan, penyusunan RKPD juga membutuhkan masukan dari berbagai pihak, mulai dari perangkat daerah hingga masyarakat.
Aspirasi yang dihimpun melalui mekanisme perencanaan pembangunan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menentukan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebutuhan di lapangan.
Dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, perencanaan pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada target administratif, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat. Dengan begitu, program yang dirancang memiliki arah dan manfaat yang lebih jelas.
Selain memperhatikan kebutuhan masyarakat, penyusunan RKPD harus selaras dengan dokumen perencanaan jangka menengah daerah serta kebijakan pembangunan pemerintah provinsi dan pusat.
Keselarasan tersebut penting untuk menjaga kesinambungan program sekaligus mendukung pencapaian target pembangunan secara berjenjang.
”Ini penting agar program Kabupaten Sumenep memiliki kesinambungan dan mendukung pencapaian target pembangunan secara berjenjang,” jelasnya.
Bappeda juga mendorong setiap OPD menyusun program berdasarkan skala prioritas dan indikator kinerja yang terukur.
Langkah tersebut diperlukan agar pelaksanaan pembangunan dapat dievaluasi secara berkala, baik dari sisi capaian program maupun manfaat yang dirasakan masyarakat.
Arif menegaskan, kualitas RKPD sangat menentukan arah pembangunan Kabupaten Sumenep.
Karena itu, koordinasi lintas perangkat daerah, ketepatan perencanaan, serta pengawasan pelaksanaan program perlu terus diperkuat.
Dengan perencanaan yang matang dan terukur, pembangunan diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, baik di wilayah daratan maupun kepulauan.
”Koordinasi, ketepatan perencanaan, dan pengawasan pelaksanaan program perlu diperkuat agar kebijakan yang disusun benar-benar berdampak bagi masyarakat, baik di wilayah daratan maupun kepulauan,” imbuh Arif. (iqb/han)
Editor : Amin Bashiri