SUMENEP, RadarMadura.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep memperkuat strategi pengentasan kemiskinan berbasis wilayah dan pemberdayaan masyarakat.
Strategi tersebut dibahas dalam focus group discussion (FGD) di Ruang Pottre Koneng, kantor Bappeda Sumenep, Selasa (15/9).
FGD bertajuk Strategi Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pengembangan Wilayah dan Pemberdayaan Masyarakat itu menghadirkan Dr. Didi Supriadi, S.Si., M.Pd., dan Prof. Dr. Mohammad Ali Al-Humaidy, M.Si.
Pembahasan mencakup kajian spasial, klasterisasi wilayah miskin, model pengembangan ekonomi, serta pendekatan sosiokultural masyarakat Madura.
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto mengatakan, penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial.
Intervensi harus disesuaikan dengan karakteristik wilayah dan diarahkan pada penguatan ekonomi masyarakat.
”Penanggulangan kemiskinan tidak boleh hanya mengandalkan bantuan sosial yang bersifat konsumtif. Harus ada intervensi melalui penguatan ekonomi masyarakat lokal dan pendekatan berbasis kewilayahan,” katanya.
Menurut Arif, terdapat tiga strategi utama dalam penanganan kemiskinan. Yakni, mengurangi beban pengeluaran, meningkatkan pendapatan, dan mengurangi kantong-kantong kemiskinan.
Pelaksanaan program juga harus didukung integrasi lintas sektor dan pemanfaatan Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Berdasarkan data 2025, angka kemiskinan di Sumenep mencapai 17,02 persen atau sekitar 188.480 jiwa.
Angka tersebut turun 0,76 poin dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin juga berkurang sekitar 7.940 jiwa.
Untuk memperkuat penanganan kemiskinan, bappeda mendorong Sinergi Multi Pihak Lawan Kemiskinan (SIMPUL).
Program tersebut melibatkan sektor kesehatan, pendidikan, perlindungan sosial, pertanian, perikanan, ketenagakerjaan, infrastruktur, UMKM, hingga pemberdayaan masyarakat.
Sejumlah program telah dijalankan, seperti universal health coverage (UHC), bantuan sosial, pendidikan dan pangan, serta perlindungan pekerja rentan.
Sementara peningkatan pendapatan dilakukan melalui penguatan sektor pertanian, perikanan, dan UMKM, pelatihan keterampilan, job fair, serta program padat karya.
Kepala BPS Sumenep Handoyo Wijoyo mengatakan, validitas data menjadi kunci agar program penanggulangan kemiskinan tepat sasaran.
Masyarakat yang merasa posisi desilnya tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi dapat mengajukan pemutakhiran melalui operator desa atau kelurahan maupun kanal resmi.
”Data akurat menjadi bagian penting untuk memastikan setiap program penanggulangan kemiskinan menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya. (iqb/bil)
Editor : Amin Bashiri