SUMENEP, RadarMadura.id – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sumenep terus mengembangkan Sistem Informasi Validasi Aset Daerah (SIVA).
Sistem tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan aset pemerintah daerah agar lebih tertib, terintegrasi, dan mudah dipantau.
Pengembangan SIVA mencakup organisasi perangkat daerah (OPD) di wilayah daratan maupun kepulauan.
Langkah tersebut penting karena aset pemerintah tersebar di berbagai wilayah dengan kondisi dan karakteristik yang berbeda.
Kepala BKAD Sumenep Didik Wahyudi menjelaskan, penerapan sistem informasi menjadi bagian dari upaya meningkatkan tata kelola aset daerah.
Melalui SIVA, proses pendataan hingga validasi aset dapat dilakukan secara lebih sistematis.
”SIVA kami kembangkan untuk mendukung pendataan dan validasi aset daerah agar informasi yang dimiliki OPD lebih tertib dan terintegrasi,” katanya.
Menurut dia, SIVA mengakomodasi proses pendaftaran dan inventarisasi aset.
OPD dapat melakukan pendataan terhadap aset yang berada dalam penguasaannya, sehingga informasi mengenai barang milik daerah dapat dihimpun dalam satu sistem.
Data yang telah masuk juga dapat diperbarui sesuai kondisi aset di lapangan.
Dengan demikian, informasi dalam sistem tidak sekadar menjadi data administrasi, tetapi dapat digunakan sebagai dasar pemantauan pengelolaan aset.
Selain inventarisasi, SIVA mendukung pemanfaatan aset daerah. Informasi yang tersedia membantu pemerintah daerah mengetahui kondisi dan penggunaan aset sehingga pengelolaannya dapat dilakukan secara lebih terukur.
Didik menyampaikan, konsolidasi data secara berkala menjadi bagian penting dalam pengembangan SIVA.
Pembaruan tersebut diperlukan untuk menjaga kesesuaian data dalam sistem dengan kondisi aset yang sebenarnya.
”Konsolidasi data secara berkala diperlukan agar informasi aset tetap sesuai dengan kondisi di lapangan. Ini juga menjadi bagian dari upaya memperkuat pengelolaan aset daerah,” ungkapnya.
Sistem tersebut juga dilengkapi fungsi monitoring dan pelaporan. BKAD berharap pengembangan SIVA dapat mendukung pengelolaan keuangan daerah sekaligus memperkuat akuntabilitas dan transparansi pengelolaan aset.
”Sistem Informasi Validasi Aset Daerah terus dikembangkan sesuai dinamika regulasi demi pelayanan keuangan daerah yang semakin profesional, akuntabel, dan transparan,” tandasnya. (tif/han)
Editor : Amin Bashiri