DPRD Sumenep Dorong Kinerja Pejabat Dievaluasi Bertahap

Amin Bashiri • Dipublikasikan Kamis, 17 September 2026 | 03:43 WIB
FOKUS: Anggota Komisi I Hairul Anwar saat mengikuti rapat di kantor DPRD Sumenep.
FOKUS: Anggota Komisi I Hairul Anwar saat mengikuti rapat di kantor DPRD Sumenep.

SUMENEP, RadarMadura.id – Pengisian empat Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) di lingkungan Pemkab Sumenep mendapat apresiasi dari DPRD. 

Meski begitu, pejabat baru itu dinilai perlu diikuti evaluasi kinerja agar penempatan jabatan benar-benar memberikan dampak terhadap pelayanan publik. 

Anggota Komisi I DPRD Sumenep, Hairul Anwar, menyampaikan, empat jabatan itu terisi setelah pejabat yang ditetapkan sebagai pimpinan perangkat daerah dilantik dan diambil sumpah pada Jumat (4/9). Menurutnya, proses pengisian jabatan telah berjalan sesuai prosedur.

Meski begitu, Hairul menilai, kinerja pejabat tidak cukup diukur dari proses seleksi.

Kinerja setelah menduduki jabatan harus menjadi bagian penting untuk memastikan pejabat tersebut mampu menjalankan amanah sesuai degan kompetensinya. 

”Idealnya harus diukur, diuji dan dievaluasi enam bulan ke depan. Misalnya, seperti apa kinerjanya dan kepuasan masyarakat harus diuji dulu. Terutama yang baru naik jabatan,” katanya. 

Evaluasi itu harus menjadi intrumen untuk melihat kemampuan pejabat dalam mengelola organisasi sekaligus mengukur hasil kerja yang dirasakan masyarakat.

Pejabat yang baru dilantik diminta segera beradaptasi dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

Hairul juga mengingatkan pentingnya kesesuaian antara kompetensi pejabat dengan bidang yang dipimpinnya.

Pemahaman terhadap tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah menjadi modal awal agar kebijakan dan program dapat berjalan efektif.

”Jadi, biar orang yang tepat di tempat yang tepat. Istilahnya dalam ilmu manajemen itu right man on the right place,” tegasnya. 

Dia menambahkan, penguatan sistem merit juga perlu dilakukan secara berkelanjutan. Proses pengisian jabatan harus mengedepankan transparansi, objektibitas dan kompetensi, kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kinerja secara berkala. 

”Harapannya meritokrasi ini benar-benar idea. Jadi bukan hanya orangnya yang sesuai secara administratif, tetapi kompetensi, kinerja dan hasilnya juga harus sesuai dengan jabatan yang diberikan,” tandasnya. (tif/bil)

Editor : Amin Bashiri
kinerja dprd sumenep evaluasi