SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep menggelontorkan dana hibah kelembagan senilai Rp 8 miliar. Bantuan yang disiapkan untuk 152 lembaga tak semuanya terealisasi. Buktinya, dana hibah yang belum dicairkan dan mengendap di kas daerah Pemkab Sumenep mencapai Rp 2,1 miliar.
Dana hibah itu diberikan kepada berbagai lembaga yang memiliki peran dalam pelayanan sosial dan keagamaan di masyarakat. Mulai dari masjid, musala, yayasan, organisasi keagamaan, hingga organisasi kemasyarakatan (ormas).
Besaran bantuan yang diterima setiap lembaga berbeda. Besarannya disesuaikan dengan proposal serta kebutuhan masing-masing penerima. Mulai dari 10 juta hingga Rp 250 juta.
Kabid Pemberdayaan Sosial Dinsos P3A Sumenep Agus Boedyanto mengatakan, sebanyak 116 lembaga telah menerima hibah. Total anggaran yang sudah dicairkan mencapai Rp 5.883.440.000.
Agus menjelaskan, masih terdapat 38 lembaga yang belum menerima pencairan. Perinciannya, 19 proposal belum lengkap, dan 18 lembaga masih di-pending atas permintaan dari DPRD Sumenep. “Termasuk masih ada satu lembaga yang pengajuannya dobel,” imbuhnya.
Agus menuturkan, pencairan terhadap lembaga yang belum menerima bantuan masih akan dilakukan sesuai tahapan administrasi. Pemkab tidak ingin pencairan dilakukan sebelum seluruh persyaratan terpenuhi.
“Yang belum cair 38 lembaga. Ada 19 proposal belum lengkap sesuai juknis, 18 di-pending sesuai surat, dan satu masih dalam pengajuan,” ujarnya.
Dia menambahkan, lembaga yang belum mendapatkan pencairan akan diproses melalui APBD Perubahan 2027. Intinya anggaran yang tersisa itu pasti akan diberikan kepada yang berhak. “Tinggal 116 lembaga akan kita proses di APBD Perubahan 2027,” imbuh Agus. (iqb/jup)
Editor : Amin Bashiri