SUMENEP, RadarMadura.id – Sebanyak 30 peserta seleksi terbuka (selter) jabatan pimpinan tinggi pratama (JPTP) mengikuti asesmen di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur.
Hasilnya, tiga peserta gugur dan 27 lainnya dinyatakan memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi tahap selanjutnya.
Panitia Seleksi sudah mengumumkan hasil seleksi kompetensi dengan Nomor 10/PANSEL.JPTP-SMP/VIII/2026.
Selanjutnya, 27 peserta yang dinyatakan memenuhi syarat akan mengikuti tahap penyusunan makalah dan wawancara.
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Benny Irawan menjelaskan, seluruh proses asesmen menjadi kewenangan BKD Provinsi Jawa Timur selaku penyelenggara.
Pemkab Sumenep hanya mengikuti mekanisme yang telah ditetapkan.
Menurutnya, tim asesor dari BKD Provinsi Jawa Timur melakukan penilaian terhadap kompetensi setiap peserta secara profesional sebagai bahan pertimbangan dalam tahapan seleksi berikutnya.
Peserta yang sudah menyusun makalah akan mengikuti seleksi tahap selanjutnya yang diagendakan pada Rabu (12/8) hingga Kamis (13/8) di Surabaya.
”Peserta yang dinyatakan memenuhi syarat akan melanjutkan pada penyusunan makalah dan wawancara oleh panitia seleksi,” ujarnya.
Benny menegaskan, pelaksanaan seleksi terbuka JPT pratama tidak hanya bertujuan mengisi jabatan yang kosong di lingkungan Pemkab Sumenep.
Lebih dari itu, proses tersebut merupakan implementasi sistem merit dalam pengisian jabatan ASN.
Melalui mekanisme seleksi yang terbuka, transparan, akuntabel, dan kompetitif, pemerintah daerah berharap, pejabat yang terpilih memiliki kompetensi, integritas, dan kepemimpinan yang sesuai kebutuhan organisasi.
”Kami mengharapkan siapa pun yang nantinya terpilih mampu mengakselerasi program-program strategis daerah dan memberikan pelayanan publik yang terbaik bagi masyarakat Kabupaten Sumenep,” harapnya.
Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Sumenep Hairul Anwar meminta agar proses seleksi JPT pratama dilaksanakan secara objektif dan profesional.
Setiap peserta yang lolos seleksi dinilai berdasarkan kompetensi, kapasitas, rekam jejak, serta integritas, bukan karena faktor kedekatan maupun kepentingan tertentu.
Menurutnya, pejabat yang terpilih harus mampu menjawab kebutuhan organisasi dan bekerja maksimal dalam menjalankan program pemerintahan.
”Saya harap seluruh tahapan seleksi dilakukan secara transparan dan akuntabel, agar menghasilan pimpinan OPD yang memiliki kemampuan serta komitmen kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan pada masyarakat,” tandasnya. (tif/bil)
Editor : Hera Marylia Damayanti