SUMENEP, RadarMadura.id – Sebanyak 30 peserta seleksi terbuka (selter) jabatan pimpinan tinggi (JPT) pratama di lingkungan Pemkab Sumenep mulai mengikuti tahapan asesmen kompetensi dan potensi. Hal itu dilakukan setelah mereka dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Asesmen itu menjadi salah satu tahapan penting dalam rangkaian seleksi. Sebab, hasilnya akan menentukan apakah peserta berhak melaju ke proses berikutnya atau tidak.
Penilaian dilakukan untuk mengukur kemampuan, kompetensi, serta potensi masing-masing calon pejabat secara objektif.
Berdasarkan surat pengumuman yang dibuat Panitia Seleksi Nomor 06/PANSEL.JPTP-SMP/VIII/2026, kegiatan asesmen berlangsung di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Jawa Timur, Jalan Jemur Andayani Nomor 1, Surabaya, pada Rabu (5/8). Sementara itu, pengumuman dijadwalkan pada Jumat (7/8).
Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Sumenep Benny Irawan mengatakan, seluruh proses asesmen menjadi kewenangan BKD Provinsi Jawa Timur selaku penyelenggara selter. "Pemkab Sumenep hanya mengikuti mekanisme yang ada," katanya.
Menurutnya, tim asesor dari BKD Provinsi Jawa Timur akan melakukan penilaian terhadap kompetensi dan potensi setiap peserta secara profesional.
Hal itu dilakukan sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk menentukan peserta melaju ke tahap berikutnya atau tidak," terangnya.
Dijelaskan, peserta yang dinyatakan lolos seleksi akan mengikuti tahapan lanjutan berupa penyampaian makalah dan wawancara.
Pelaksanaan selter JPT Pratama tidak hanya bertujuan mengisi jabatan pimpinan tinggi yang kosong di lingkungan Pemkab Sumenep, tetapi juga merupakan bagian dari implementasi sistem merit dalam pengisian jabatan ASN.
"Melalui mekanisme seleksi yang terbuka, transparan, akuntabel, dan kompetitif, pemerintah daerah berharap dapat memperoleh pejabat yang memiliki kompetensi, integritas, dan kemampuan kepemimpinan sesuai kebutuhan organisasi.
Siapa pun yang nantinya terpilih diharapkan mampu mengakselerasi pelaksanaan program strategis yang digagas pemerintah daerah," harapnya. (tif/yan)
Editor : Amin Basiri