SUMENEP, RadarMadura.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumenep memberikan sejumlah catatan strategis dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD 2027.
Sorotan tersebut mencakup optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), peningkatan pelayanan kesehatan, bantuan pendidikan, pengelolaan sampah, hingga percepatan pembangunan kawasan kepulauan.
Catatan banggar disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Sumenep dengan agenda laporan hasil pembahasan KUA-PPAS APBD 2027, Rabu (29/7) malam.
Pembahasan bersama tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) tersebut berlangsung sejak Rabu (15/7) hingga Selasa (28/7).
Baca Juga: Bangkalan Jadi Jalur Utama Pengiriman Rokok Ilegal ke Luar Madura
Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin mengatakan, pembahasan KUA-PPAS tidak boleh dianggap sebagai formalitas tahapan administratif menuju penyusunan APBD.
Dokumen itu harus mampu menjadi pijakan agar kebijakan anggaran dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerataan pembangunan.
“Keberhasilan pembangunan daerah tidak bisa diukur dari besarnya APBD yang dikelola, tetapi dari seberapa jauh APBD mampu menghadirkan keadilan pembangunan, mengurangi kesenjangan antardaerah, memperluas kesempatan ekonomi, dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” katanya.
Menurut dia, salah satu perhatian utama banggar adalah optimalisasi PAD.
Pemkab didorong mengevaluasi seluruh potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal.
Peningkatan target PAD harus disertai strategi yang realistis dan terukur.
Digitalisasi layanan, penguatan pengawasan, serta evaluasi terhadap sumber-sumber pendapatan yang belum optimal dinilai perlu diperkuat agar target PAD tidak berhenti sebagai proyeksi dalam dokumen perencanaan.
Baca Juga: Vonis terhadap 3 ABH yang Terlibat Kasus Dugaan Rudapaksa RR Selisih Satu Tahun
“Target pendapatan harus didukung strategi yang konkret, inovatif, dan berpijak pada potensi riil daerah,” ucapnya.
Selain pendapatan, sektor kesehatan juga jadi perhatian.
Pemkab diminta memperkuat pembinaan posyandu sekaligus memperluas akses layanan kesehatan.
Salah satu usulan yang menjadi perhatian adalah penyediaan rumah singgah bagi masyarakat kepulauan yang harus menjalani pengobatan atau layanan kesehatan lanjutan di wilayah daratan.
“Masyarakat kepulauan tidak hanya menghadapi persoalan jarak, tetapi juga biaya perjalanan dan keterbatasan akses ketika membutuhkan layanan kesehatan di daratan,” ujarnya.
Pada sektor pendidikan, Banggar mendorong adanya dukungan anggaran yang lebih memadai untuk bantuan pendidikan dan beasiswa.
Program tersebut diharapkan dapat memperluas kesempatan masyarakat memperoleh pendidikan sekaligus mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia sesuai tema pembangunan Sumenep 2027.
Banggar juga menyoroti pengelolaan sampah dan kualitas belanja daerah.
Dinas lingkungan hidup (DLH) diminta meningkatkan pelayanan, terutama di kawasan dengan produksi sampah tinggi.
Baca Juga: Kisah Rosidah, UMKM Sumenep yang Sukses Kembangkan Usaha Gula Merah Berkat KUR BRI
Sementara itu, seluruh perangkat daerah didorong memastikan setiap belanja memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya mengejar tingkat penyerapan anggaran.
“Setiap rupiah APBD harus memberikan nilai tambah bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah,” pintanya.
Zainal berharap rekomendasi KUA-PPAS tersebut menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027.
Pemkab juga diminta menjaga konsistensi antara perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program.
“Sekaligus mempercepat pembangunan kawasan kepulauan, penguatan ekonomi desa, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, transformasi digital, serta peningkatan kualitas pelayanan publik agar APBD benar-benar menjadi instrumen pemerataan pembangunan,” tandasnya. (tif/yan)
Editor : Hera Marylia Damayanti