SUMENEP, RadarMadura.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) terus memperkuat langkah pengendalian inflasi sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi daerah.
Salah satu strateginya ialah menjadikan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai acuan utama dalam menyusun berbagai kebijakan pembangunan dan ekonomi daerah agar lebih tepat sasaran.
Data statistik dinilai memiliki peran penting dalam menggambarkan kondisi riil masyarakat.
Karena itu, setiap program yang dirancang pemerintah daerah selalu mengacu pada hasil pendataan resmi BPS, mulai dari perkembangan inflasi, pertumbuhan ekonomi, hingga kondisi sosial masyarakat.
Kepala Bappeda Kabupaten Sumenep Arif Firmanto mengatakan, perencanaan pembangunan tidak bisa dilakukan hanya berdasarkan asumsi.
Seluruh kebijakan harus didukung data yang valid agar mampu menjawab berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.
Menurutnya, data BPS menjadi instrumen penting dalam proses penyusunan program prioritas pemerintah.
Dengan data yang akurat, pemerintah dapat menentukan langkah yang tepat untuk menjaga stabilitas harga, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat ketahanan ekonomi daerah.
"Data inflasi menjadi bahan evaluasi sekaligus dasar dalam menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dengan begitu, intervensi yang dilakukan pemerintah benar-benar sesuai dengan kebutuhan di lapangan," katanya.
Arif menjelaskan, pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja.
Melainkan, dibutuhkan sinergi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD), Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemerintah pusat, pelaku usaha, hingga masyarakat agar berbagai langkah pengendalian dapat berjalan secara optimal.
Karena itu, koordinasi lintas sektor terus diperkuat untuk menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi bahan pokok.
Sebab, gangguan distribusi maupun keterbatasan pasokan menjadi salah satu faktor yang kerap memicu kenaikan harga sejumlah komoditas.
“Pemkab terus membangun sinergi dengan para pihak sebaik mungkin,” jelasnya.
Menurut Arif, kebijakan pembangunan harus mampu mengantisipasi berbagai tantangan ekonomi yang muncul, termasuk tekanan inflasi.
Karena itu, pemerintah daerah berkomitmen menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat melalui kebijakan yang terukur.
"Kami akan terus memaksimalkan pelaksanaan seluruh kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat," imbuhnya. (iqb/han)
Editor : Amin Basiri