SUMENEP, RadarMadura.id – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumenep terus memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).
Selain itu juga mengoptimalkan penggunaan Sistem Informasi Kinerja Perangkat Daerah (SIKPD).
Langkah itu dilakukan untuk memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif, tepat sasaran, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Kepala Bappeda Sumenep Arif Firmanto menegaskan, penguatan akuntabilitas harus dimulai sejak proses perencanaan.
Selanjutnya, pelaksanaan program hingga tahap evaluasi harus dilakukan secara terukur, transparan, dan berkelanjutan agar target pembangunan daerah dapat tercapai secara optimal.
Sebagai bentuk penguatan pengawasan, seluruh OPD diminta mengoptimalkan penggunaan SIKPD.
Sistem berbasis digital tersebut menjadi instrumen utama untuk memantau perkembangan program, realisasi anggaran, hingga capaian kinerja masing-masing perangkat daerah.
"Melalui SIKPD, target program, realisasi anggaran, hingga capaian output dapat dipantau secara berkala. Ini bagian dari upaya mewujudkan transparansi dan pertanggungjawaban kepada masyarakat," katanya.
Menurutnya, ukuran keberhasilan pembangunan tidak hanya dilihat dari tingginya serapan anggaran.
Yang lebih penting adalah seberapa jauh program pemerintah mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Karena itu, evaluasi dilakukan secara rutin agar pelaksanaan program tetap selaras dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.
Bappeda juga meminta seluruh OPD menyusun pelaporan yang akurat, terintegrasi, dan tepat waktu.
Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional sekaligus mendukung peningkatan nilai SAKIP Kabupaten Sumenep.
"Itu semua sejalan dengan arahan Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo agar birokrasi semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik,” imbuh Arif. (iqb/han)
Editor : Amin Basiri