SUMENEP, RadarMadura.id – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) merilis data 13 ribu anak di Kabupaten Sumenep tercatat tidak bersekolah.
Namun, data tersebut belum sepenuhnya diyakini kebenarannya oleh Dispendik Sumenep.
Data yang ada dalam daftar pusat data dan informasi (pusdatin) itu masih perlu diverifikasi ulang.
Saat ini, Dispendik Sumenep masih melakukan proses validasi.
Yakni, dengan mencocokkan data tersebut dengan data kependudukan serta kondisi riil di lapangan. Tujuannya, untuk memastikan kebenaran data tersebut.
Kepala Dispendik Sumenep Moh. Iksan mengatakan, data dari pemerintah pusat tersebut masih bersifat awal. Karena itu, pihaknya perlu melakukan verifikasi untuk memastikannya.
”Itu masih data awal, masih perlu divalidasi terlebih dahulu dengan data disdukcapil, benar atau tidak,” terangnya.
Iksan menegaskan, meski data dari kementerian menjadi acuan awal, dispendik tidak akan langsung mengambil kesimpulan.
Pihaknya akan melakukan penyisiran untuk mengetahui penyebab anak-anak tersebut masuk kategori tidak sekolah.
”Kami masih akan melakukan upaya validasi agar datanya benar-benar akurat,” ujarnya.
Menurut dia, salah satu langkah yang dilakukan adalah menelusuri anak-anak yang kemungkinan telah menyelesaikan pendidikan melalui jalur kesetaraan, seperti Paket A, Paket B, dan Paket C.
Sebab, lulusan pendidikan kesetaraan berpotensi masih tercatat sebagai anak tidak sekolah apabila data belum diperbarui.
Selain itu, Iksan menduga sebagian anak yang masuk dalam daftar tersebut telah berpindah domisili mengikuti orang tua yang merantau ke luar daerah.
Akibatnya, status pendidikan mereka belum tercatat dalam sistem kependudukan Sumenep.
”Bisa saja anak itu ikut orang tuanya merantau. Di sana mungkin sudah bersekolah, tetapi tidak lagi tercatat dalam data kependudukan Sumenep,” katanya.
Iksan menambahkan, proses verifikasi juga akan melibatkan pemerintah kecamatan dan desa.
Sebab, mereka dinilai lebih mengetahui kondisi masyarakat di wilayah masing-masing.
Menurut Iksan, hingga saat ini, sekitar 3.000 anak telah berhasil diidentifikasi. Sementara sekitar 10.000 anak lainnya masih dalam proses penelusuran.
”Kami perlu duduk bersama pemerintah kecamatan dan pemerintah desa untuk melakukan validasi. Insyaallah sebulan lagi prosesnya akan selesai,” tandasnya. (tif/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti