SUMENEP, RadarMadura.id - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep mengajukan penambahan kuota bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada Pertamina.
Juga meminta perusahaan pelat merah itu meningkatkan distribusi ke sejumlah wilayah di kepulauan di Kota Keris.
Kabag Perekonomian dan SDA Setkab Sumenep Dadang Dedy Iskandar menyatakan, usulan penambahan kuota BBM bersubsidi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Sehingga, tak terjadi kelangkaan BBM bersubisdi di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Di sisi lain, Pemkab Sumenep telah menerapkan pembatasan pembelian BBM bersubsidi di SPBU yang beroperasi di Kota Keris.
Kendaraan roda dua hanya diperbolehkan membeli BBM bersubsidi maksimal 10 liter.
Sedangkan kendaraan roda empat dibatasi 50 liter dalam setiap transaksi. Kebijakan tersebut merupakan salah satu upaya mengendalikan ketersediaan BBM bersubsidi agar penyalurannya lebih merata kepada masyarakat yang berhak menerima.
Kebijakan itu juga untuk mengendalikan ketersediaan BBM bersubsidi,” ucapnya.
Hingga saat ini, kuota BBM bersubsidi untuk Kabupaten Sumenep tidak dikurangi.
Antrean panjang di sejumlah SPBU lebih dipengaruhi oleh meningkatnya konsumsi Pertalite akibat adanya peralihan pengguna Pertamax. Juga disebabkan tingginya mobilitas masyarakat.
Tidak ada pengurangan kuota BBM, utamanya BBM nonsubsidi. Antrean disebabkan peralihan dari Pertamax ke Pertalite dan di bulan Juni juga bertepatan dengan kepulangan jemaah haji,” tegasnya.
Guna memastikan distribusi tetap berjalan lancar, Pemkab Sumenep telah melakukan pemantauan langsung ke sejumlah SPBU.
Pemkab juga mengusulkan penambahan armada tangki kepada Pertamina agar distribusi BBM tetap lancar, utamanya ke wilayah kepulauan.
”Kami bersama tim telah turun ke beberapa SPBU untuk memastikan distribusi ini tetap lancar. Kami juga telah mengupayakan penambahan tangki kepada Pertamina untuk mempercepat distribusi ke masing-masing SPBU, terutama kepulauan,” ujarnya.
Dadang menambahkan, BBM bersubsidi diperuntukkan bagi masyarakat kelangan ekonomi bawah. Maka, penggunaannya harus dilakukan secara bijak.
Sedangkan untuk kebutuhan tahun depan, Pemkab Sumenep juga telah mengusulkan penambahan kuota BBM bersubsidi lima persen dibandingkan tahun ini.
Ketua DPRD Sumenep Zainal Arifin menyatakan, wakil rakyat akan turut mengawal distribusi BBM bersubsidi agar tepat sasaran.
Dia juga mendorong pemkab dan aparat penegak hukum untuk memperketat pengawasan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
”Saya sendiri yang akan menekan serta mengawasi kinerja kepolisian dan pemerintah daerah,” tegasnya. (tif/jup)
Editor : Amin Basiri