SUMENEP, RadarMadura – Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep belum menetapkan skema penyaluran program rumah tidak layak huni (RTLH).
Mekanisme pelaksanaannya disebut masih menunggu keputusan kepala dinas (Kadis) setelah semua proses verifikasi calon penerima dirampungkan.
Plt Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Disperkimhub Sumenep Noviana Citrayani mengatakan, saat ini institusinya masih melakukan pemilahan hasil verifikasi sebagai dasar penyusunan mekanisme penyaluran bantuan.
Dikatakan, institusinya saat ini masih melakukan pemilahan hasil verifikasi yang dilakukan.
"Soal mekanisme penyalurannya kami masih menunggu kebijakan dari kepala dinas," katanya.
Menurutnya, Pemkab Sumenep tahun ini mengalokasikan anggaran sebesar Rp 2,43 miliar untuk program tersebut.
Novi mengungkapkan, awalnya dana tersebut ditargetkan menyasar 81 penerima, namun jumlah itu masih berpotensi berubah seiring verifikasi lapangan dan tingkat kerusakan rumah masing-masing calon penerima.
Dijelaskan, nominal bantuan nantinya akan disesuaikan dengan kondisi bangunan.
Jadi, rumah yang hanya membutuhkan rehabilitasi, tentu membutuhkan anggaran minim dibanding rumah yang harus dibangun dari awal.
"Nanti akan disesuaikan dengan kondisi kerusakannya," jelasnya.
Novi menambahkan, verifikasi untuk wilayah kepulauan telah selesai. Kini hasilnya masih dibahas karena pelaksanaan program di kepulauan butuh penyesuaian dengan ketersediaan bahan material bangunan.
"Kami harus menyesuaikan dengan ketersediaan bahan bangunan di sana. Apalagi, anggaran yang dimiliki terbatas. Berbeda dengan daratan yang kebutuhan materialnya relatif sama dan standar," imbuhnya.
Ketua Komisi III DPRD Sumenep M. Muhri meminta Disperkimhub Sumenep segera menetapkan mekanisme penyaluran bantuan. Sehingga, pelaksanaan program tidak berlarut-larut.
Dia menegaskan, kejelasan skema penyaluran penting diperjelas agar masyarakat yang telah masuk daftar penerima memperoleh kepastian dan bantuan bisa segera direalisasikan.
"Mekanisme penyalurannya harus segera ditetapkan," pintanya. (tif/yan)
Editor : Amin Basiri