SUMENEP, RadarMadura.id – Minat masyarakat terhadap Sekolah Rakyat Terpadu (SRT) di Kabupaten Sumenep masih rendah.
Hingga kini, jumlah calon peserta didik yang mendaftar belum memenuhi kuota yang ditargetkan pemerintah.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) Sumenep Abd. Rahman Riadi mengungkapkan, jumlah pendaftar untuk jenjang sekolah dasar (SD) baru mencapai empat siswa.
Sementara pada jenjang sekolah menengah pertama (SMP), jumlah calon peserta didik yang terdata sebanyak 38 orang.
Baca Juga: Menjemput Fajar Biru: Mengukir Janji Hijau untuk Bumi yang Lelah
"Untuk masing-masing jenjang membutuhkan satu rombongan belajar (rombel) yang terdiri atas 30 siswa, baik untuk SD maupun SMP,” terangnya.
Menurut Rahman, rendahnya minat masyarakat tidak lepas dari masih adanya keraguan orang tua untuk menyekolahkan anaknya di program Sekolah Rakyat.
Salah satu faktor yang menjadi pertimbangan adalah belum tersedianya fasilitas pendidikan yang permanen.
Saat ini, kegiatan belajar mengajar sementara direncanakan memanfaatkan gedung milik SKB Batuan.
Kondisi tersebut membuat sebagian masyarakat masih menunggu perkembangan kesiapan sarana dan prasarana yang akan digunakan.
"Fasilitas yang masih bersifat sementara menjadi salah satu pertimbangan orang tua. Mereka ingin melihat terlebih dahulu kesiapan sarana dan prasarana sekolah," katanya.
Selain faktor fasilitas, minimnya pemahaman masyarakat mengenai konsep Sekolah Rakyat juga menjadi kendala.
Baca Juga: DPRD Sumenep Sebut Kekosongan Jabatan di Eksekutif Hambat Pelayanan
Banyak warga yang belum mengetahui secara utuh sistem pendidikan, pola pembelajaran, hingga mekanisme penyelenggaraan program tersebut.
"Ke depan, publikasi dan sosialisasi mengenai Sekolah Rakyat perlu lebih dimaksimalkan agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih baik dan tidak ragu mendaftarkan anaknya," ujarnya.
Anggota Komisi IV DPRD Sumenep Sami’oeddin meminta dinsos P3A bersama organisasi perangkat daerah (OPD) terkait meningkatkan sosialisasi hingga tingkat desa.
Menurut dia, langkah tersebut penting untuk memperluas pemahaman masyarakat mengenai manfaat dan tujuan program Sekolah Rakyat.
Selain itu, dia juga mendorong pemerintah daerah segera memberikan kepastian terkait penyediaan sarana dan prasarana yang lebih representatif.
"Dengan begitu, masyarakat memiliki keyakinan bahwa Sekolah Rakyat benar-benar siap dan dapat menjadi alternatif pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak mereka,” tegasnya. (tif/han)
Editor : Hera Marylia Damayanti